muslimx.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menegaskan dukungan terhadap program Astacita dan berbagai agenda kesejahteraan rakyat yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, bagi Partai X, dukungan tidak boleh berhenti pada citra politik, tetapi harus berakar pada tanggung jawab moral dan sosial: menjaga rakyat, bukan menjaga tampilan.
Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan kembali hakikat dasar tugas negara.
“Tugas negara itu tiga,” ujarnya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurutnya, tiga tugas itu bukan sekadar teori, melainkan poros utama pemerintahan yang adil dan beradab. Dukungan terhadap program pemerintah harus selalu disertai pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Pandangan Islam: Pejabat Adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Islam memandang kekuasaan bukan sebagai kehormatan, tetapi amanah yang berat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pejabat dalam Islam disebut khadim al-ummah pelayan umat, bukan penguasa yang harus disanjung. Mereka dituntut bekerja dengan keikhlasan, bukan pencitraan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Luqman: 18)
Maka, pejabat yang sibuk menjaga citra lebih dari menjaga rakyat sejatinya telah keliru arah dalam amanahnya.
Solusi: Kembali ke Arah Negara, Bukan Rezim
Agar kebijakan publik tidak terseret kepentingan kekuasaan sesaat, Islam menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan amanah. Partai X mengusulkan langkah konkret berikut:
- Pemisahan tegas antara negara dan rezim, agar pemerintahan tetap berlandaskan kepentingan rakyat meski kekuasaan berganti.
- Musyawarah kenegarawanan nasional, melibatkan ulama, cendekiawan, dan tokoh bangsa untuk memperkuat arah moral pemerintahan.
- Reformasi hukum berbasis keilmuan dan moral, supaya hukum berdiri di atas kebenaran, bukan uang dan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital, untuk menutup celah korupsi dan mempercepat pelayanan rakyat.
- Pendidikan moral dan Pancasila, agar generasi muda tumbuh dengan jiwa pelayan bangsa, bukan pencari panggung.
Penutup: Ukuran Kader Adalah Pelayanan, Bukan Penampilan
Islam mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan adalah ujian, bukan kehormatan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang menunaikannya dengan haknya.” (HR. Muslim)
Dalam Islam, pemimpin sejati adalah yang hadir di tengah rakyat, bukan di tengah kamera. Sebab, citra mungkin membangun popularitas tapi pelayananlah yang membangun kepercayaan dan keberkahan bangsa.
