muslimx.id — Anggota DPR RI Yan Mandenas mengajak mahasiswa di Kota Jayapura untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, di era modern, demonstrasi jalanan tidak lagi menjadi cara utama dalam menyalurkan pendapat. Ia menilai media digital mampu menyebarkan suara rakyat secara cepat dan efisien.
Namun, bagi Partai X, kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan substansi utama demokrasi: rakyat harus tetap didengar, bukan hanya diarahkan untuk bicara di ruang maya.
Partai X: Negara Jangan Bersembunyi di Balik Digitalisasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali hakikat tugas negara. Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Negara tidak boleh bersembunyi di balik transformasi digital untuk menghindar dari dialog langsung dengan rakyat.
“Rakyat itu pemilik negara, bukan penonton kebijakan. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat,” tegasnya.
Partai X menilai bahwa aspirasi digital harus menjadi jembatan bagi kedekatan sosial, bukan menggantikan ruang dialog tatap muka.
“Kalau rakyat bicara di media sosial, tapi negara tidak mau mendengar, itu bukan demokrasi, itu monolog kekuasaan,” tambah Prayogi.
Pandangan Islam: Suara Rakyat Adalah Amanah, Bukan Gangguan
Islam menegaskan bahwa mendengarkan aspirasi rakyat adalah bagian dari amanah kepemimpinan. Allah SWT berfirman:
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, selama mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajdah: 24)
Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mendengar, memahami, dan membimbing rakyat dengan kesabaran serta keadilan.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud)
Artinya, dalam Islam, pemimpin tidak boleh hanya berbicara, tetapi wajib mendengar dan menindaklanjuti suara umat. Jika aspirasi rakyat diabaikan, maka pemerintahan kehilangan ruh amanah dan berpotensi menjadi tirani digital kekuasaan yang dibungkus algoritma.
Solusi Partai X: Demokrasi Digital yang Berkeadilan dan Berakhlak
Sesuai prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bekerja secara efisien, transparan, dan bermoral. Oleh karena itu, Partai X menawarkan lima langkah konkret untuk menegakkan demokrasi digital yang berpihak pada rakyat:
- Transformasi birokrasi digital yang transparan, agar setiap aspirasi publik dapat ditindaklanjuti secara nyata dan terukur.
- Pendidikan moral dan Pancasila bagi generasi muda, supaya memahami tanggung jawab bernegara, bukan sekadar aktif berkomentar di media sosial.
- Musyawarah kenegarawanan nasional untuk memperkuat sinergi antara intelektual, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ruang dialog yang sehat.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar kebebasan berpendapat di dunia digital dilindungi tanpa represi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, supaya aspirasi rakyat tidak disaring oleh kepentingan politik rezim tertentu.
Penutup: Aspirasi Digital Harus Jadi Jalan Kebenaran
Islam mengingatkan bahwa keadilan dan musyawarah adalah fondasi kehidupan bernegara. Allah SWT berfirman:
“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Maka, demokrasi digital seharusnya memperluas musyawarah, bukan menutupinya dengan algoritma dan pencitraan. Rakyat tidak butuh disuruh diam di media sosial rakyat butuh didengar.
Ketika suara rakyat mulai diabaikan, maka arah bangsa pun akan kehilangan kompas moralnya. Teknologi boleh maju, tetapi hati pemimpin harus tetap dekat dengan rakyat. Sebab dalam pandangan Islam, pemerintah yang tak mau mendengar rakyatnya, telah kehilangan hak untuk memimpin.
