muslimx.id — Dalam suasana pemerintahan dan sosial yang semakin kompleks, arah kepemimpinan bangsa tampak kehilangan roh kebijaksanaan. Banyak kebijakan negara lahir tanpa refleksi mendalam, sementara kepentingan rakyat justru terpinggirkan oleh agenda kekuasaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa hikmat kebijaksanaan adalah fondasi etika pemerintahan bangsa.
“Negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa hikmat kebijaksanaan, kepemimpinan akan kehilangan arah dan berujung pada kekacauan moral, birokrasi, dan sosial.
“Kepemimpinan tanpa hikmat hanya melahirkan keputusan reaktif, bukan solusi berkeadilan,” tegasnya.
X Institute mencatat bahwa banyak kebijakan publik gagal karena tidak berakar pada kearifan sosial dan budaya rakyat. Ketika kebijaksanaan hilang, hukum kehilangan rasa keadilan dan birokrasi kehilangan jiwa pelayanan.
Partai X: Kepemimpinan Harus Berjiwa Negarawan
Dalam prinsip Partai X, ditegaskan bahwa setiap pemimpin negara harus berjiwa negarawan, bukan sekadar pejabat. Negarawan tidak mengejar jabatan, melainkan mengabdi kepada rakyat dan kebenaran. Tiga prinsip utama kepemimpinan berjiwa negarawan menurut Partai X adalah:
- Kedaulatan rakyat sebagai sumber kebijakan.
Setiap keputusan negara harus berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan. - Etika jabatan sebagai tanggung jawab moral.
Jabatan bukan simbol kemegahan, tapi amanah pelayanan. - Musyawarah sebagai jalan kebijaksanaan.
Setiap kebijakan harus lahir dari dialog dan aspirasi rakyat, bukan dari keputusan sepihak.
Pandangan Islam: Hikmah adalah Cahaya Pemimpin dari Allah
Dalam Islam, hikmah (kebijaksanaan) adalah tanda kepemimpinan yang mendapat bimbingan Allah.
Allah berfirman:
“Barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak.” (QS. Al-Baqarah: 269)
Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa pemimpin adalah amanah, bukan alat mencari kemuliaan dunia:
“Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pemimpin yang berhikmah akan mengedepankan akhlak, mendengar suara rakyat, dan menimbang setiap keputusan dengan hati nurani. Tanpa hikmah, kekuasaan hanya menjadi alat untuk menindas, bukan menata kehidupan.
Islam juga menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan kebijaksanaan:
“Dan (bagi) mereka yang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Kebijaksanaan tidak tumbuh dari kesombongan individu, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengar dan melibatkan rakyat.
Solusi: Membangun Sistem Kepemimpinan Berbasis Hikmat
Sebagai solusi, Partai X melalui agenda “Menata Ulang Rumah Negara” menawarkan langkah konkret untuk membangun kepemimpinan nasional berbasis hikmat kebijaksanaan:
- Pendidikan Etika dan Filsafat bagi Pejabat Negara.
Menanamkan integritas, moralitas, dan kebijaksanaan publik pada setiap pejabat negara. - Reformasi Tata Kelola Negara.
Mengembalikan sistem pemerintahan pada prinsip kolektif dan transparan, bukan dominasi satu kekuasaan. - Musyawarah Kebijakan Nasional.
Setiap kebijakan strategis wajib melalui forum musyawarah rakyat untuk memastikan legitimasi moral dan sosial. - Penguatan Lembaga Etika Negara.
Dibentuk lembaga independen yang menilai moralitas dan integritas kebijakan pemerintah secara periodik. - Amandemen Kelima UUD 1945.
Untuk mempertegas fungsi lembaga negara agar saling menyeimbangkan dan berpijak pada kedaulatan rakyat.
Penutup: Jalan Kebijaksanaan Menuju Peradaban
Partai X menegaskan, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kekuatan kekuasaan, melainkan oleh kekuatan kebijaksanaan. Bangsa yang kehilangan hikmat akan mudah diadu domba dan kehilangan arah perjuangan.
“Kebijaksanaan adalah cahaya bagi negara, dan tanpa cahaya, gelaplah jalan bangsa,” tutur Prayogi.
Islam mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa hikmah hanya melahirkan kerusakan. Allah berfirman:
“Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi mereka durhaka, maka sepantasnya berlaku ketentuan atas mereka, lalu Kami binasakan mereka sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra: 16)
Dengan menegakkan prinsip melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan kebijaksanaan, negara akan kembali menjadi rumah bersama yang adil, berdaulat, dan beradab.
