muslimx.id — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyederhanakan nilai mata uang rupiah melalui RUU Redenominasi kembali menuai kritik. Berdasarkan analisis ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemerintah perlu menyiapkan dana besar sekitar Rp4–5 triliun untuk mencetak uang baru dan melakukan edukasi publik.
Kebijakan ini termuat dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Namun menuai sorotan tajam di tengah tekanan fiskal dan melemahnya daya beli masyarakat. Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Islam Ingatkan: Harta Publik Adalah Amanah yang Berat
Dalam Islam, harta publik atau malul ummah dipandang sebagai amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang berasal dari rakyat wajib digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan simbolik atau kosmetik ekonomi.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal [8]: 27:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (janganlah) kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Ayat ini menegaskan bahwa amanah harta negara termasuk dalam tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap pemimpin dan pejabat publik.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:
“Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pemimpin atas rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga atasnya.”
Hadis ini menjadi peringatan keras bagi setiap pengelola keuangan negara agar tidak bermain-main dengan dana publik.
Prayogi: Jangan Mainkan Uang Rakyat Demi Citra Ekonomi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan redenominasi di tengah kondisi fiskal sulit sebagai langkah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau rakyat sedang susah. Lalu uang negara malah dihabiskan untuk mengganti simbol mata uang, itu bukan kebijakan, itu pencitraan,” tegasnya.
Menurut Prayogi, rakyat tidak butuh penghapusan tiga nol di belakang rupiah. Tetapi butuh harga pangan yang stabil, pekerjaan yang layak, dan kebijakan fiskal yang berdampak langsung. “Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat, bukan sekadar angka di laporan atau simbol di kertas uang baru,” ujarnya.
Amanah Ekonomi dalam Prinsip Islam dan Partai X
Partai X berpandangan bahwa pengelolaan fiskal harus berpijak pada asas keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat prinsip yang juga sejalan dengan ajaran Islam. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188, Allah SWT memperingatkan:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Prayogi menegaskan bahwa penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk redenominasi tanpa manfaat langsung bagi rakyat dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan amanah publik.
“Negara ini berdiri bukan untuk eksperimen ekonomi, tapi untuk menyejahterakan rakyat. Jangan mainkan uang rakyat untuk kepentingan simbolik,” katanya.
Solusi Islam dan Partai X: Gunakan Harta Negara untuk Kemaslahatan Nyata
Sebagai alternatif, Partai X mengusulkan agar pemerintah fokus pada kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat, sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan amanah publik:
- Audit fiskal transparan. Pastikan setiap anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk proyek pencitraan.
- Prioritaskan sektor produktif. Salurkan dana negara untuk stabilisasi harga pangan, lapangan kerja, dan pendidikan vokasional.
- Literasi ekonomi berbasis keadilan. Edukasi masyarakat agar melek keuangan tanpa mengorbankan keuangan publik.
- Tegakkan integritas pejabat publik. Pemimpin yang amanah harus berani menolak kebijakan boros yang tidak bermanfaat langsung bagi rakyat.
Penutup: Amanah Ekonomi Adalah Ujian Kepemimpinan
Prayogi menutup dengan pesan moral, bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar urusan angka, tapi urusan amanah. “Dalam Islam, harta publik adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan adil. Kalau negara salah kelola, maka bukan hanya rakyat yang rugi tapi juga pemimpinnya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan,” pungkasnya.
