muslimx.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun ini sulit dicapai. Ia menjelaskan, pelemahan ekonomi nasional menjadi penyebab utama menurunnya kinerja pajak, bukan karena rendahnya kinerja aparat pajak.
“Makanya target Anda susah dicapai. Bukan salah orang pajak, karena ekonominya turun,” ujar Purbaya dalam rapat di Kanwil Pajak Jakarta, Jumat (10/11/2025).
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp2.076,9 triliun pada tahun 2025, namun hingga September baru terealisasi Rp1.295,3 triliun atau sekitar 62,4 persen dari target. Realisasi ini bahkan turun 4,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Islam Ingatkan: Keadilan Ekonomi adalah Pilar Kesejahteraan
Dalam ajaran Islam, keadilan ekonomi merupakan fondasi kehidupan sosial yang sehat. Ketimpangan antara penguasa dan rakyat dianggap sebagai tanda lemahnya amanah negara. Pajak, dalam pandangan Islam, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sarana menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ketimpangan.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Ayat ini menegaskan prinsip bahwa kebijakan ekonomi, termasuk pajak, harus mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad:
“Pemimpin yang terbaik adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya, sementara pemimpin yang buruk adalah yang membenci rakyatnya dan dibenci rakyatnya.”
Hadis ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi negara tidak boleh menekan rakyat, melainkan harus memelihara keadilan dan kasih sayang dalam tata kelola ekonomi.
Prayogi: Negara Tak Boleh Menekan Rakyat di Tengah Ekonomi Lemah
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai bahwa sulitnya target pajak dicapai adalah cerminan nyata dari turunnya kemampuan ekonomi rakyat.
“Tugas negara itu tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau rakyat terus ditekan dengan pajak di tengah ekonomi lemah, itu artinya negara lupa tugasnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, rakyat sedang berjuang mempertahankan daya beli dan kehidupan yang layak, sementara kebijakan fiskal sering kali justru membebani. “Ekonomi yang lemah tidak bisa digenjot dengan pajak, tapi dengan keberpihakan dan kebijakan yang adil,” tambahnya.
Prayogi juga menyoroti fenomena judi online yang marak dan menjadi kebocoran ekonomi. “Ironinya, rakyat disalahkan karena tidak mampu bayar pajak, sementara uang negara justru bocor lewat praktik ilegal yang dibiarkan,” katanya.
Prinsip Islam dan Partai X: Pajak Harus Jadi Alat Keadilan, Bukan Penindasan
Dalam doktrin keadilan Islam dan prinsip perjuangan Partai X, pajak harus berfungsi sebagai sarana pemerataan, bukan alat eksploitasi fiskal. Negara wajib memastikan bahwa setiap pungutan negara memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa [4]: 58, di mana Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Prayogi menegaskan, pajak adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan adil dan transparan. “Pajak bukan alat menutup defisit, tapi alat menegakkan keadilan. Kalau rakyat miskin makin ditekan, maka amanat itu telah dikhianati,” tegasnya.
Solusi Islam dan Partai X: Reformasi Pajak Berbasis Keadilan Sosial
Sebagai jalan keluar, Partai X mengusulkan beberapa langkah konkret untuk menegakkan keadilan ekonomi sebagaimana diajarkan Islam:
- Reformasi pajak berbasis keadilan sosial. Fokus pungutan diarahkan pada sektor besar dan spekulatif, bukan pada rakyat dan pelaku UMKM.
- Digitalisasi birokrasi fiskal. Tutup celah kebocoran pajak melalui sistem digital transparan agar setiap rupiah benar-benar masuk ke kas negara
- Pemberantasan judi online dan kebocoran ekonomi. Negara harus menindak sumber-sumber ekonomi gelap yang menggerus keuangan publik.
- Pajak untuk kesejahteraan rakyat. Alokasikan penerimaan pajak secara langsung untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Prayogi menutup dengan pesan bahwa keadilan ekonomi bukan hanya urusan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral pemimpin di hadapan Tuhan.
“Dalam Islam, setiap kebijakan ekonomi adalah ujian amanah. Negara yang adil bukan yang menekan rakyat dengan pajak, tapi yang memastikan kekayaan negeri ini benar-benar dirasakan oleh semua,” pungkasnya.
