muslimx.id — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Torino menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam uji kelayakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan, yang diajukan sebagai calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025. Menurutnya, jadwal audit yang terlalu padat dapat menurunkan kualitas pemeriksaan dan akurasi hasil.
“Timeline yang ditetapkan terlalu ketat. Substansi uji sistem pengendalian internal dan kepatuhan harus tetap terjaga,” ujar Harris di Kompleks Parlemen, Jakarta (11/11).
Ia juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang belum jelas kompatibilitasnya dengan sistem SAKTI milik BPK, serta mengingatkan risiko kelolosan kesalahan jika pemeriksaan dilakukan secara paralel terhadap LRA, SPI, dan kepatuhan tanpa pengawasan ketat.
Proses uji kelayakan ini merupakan bagian dari pengawasan DPR terhadap independensi auditor eksternal BPK, agar laporan keuangan negara benar-benar mencerminkan transparansi dan akuntabilitas publik.
Partai X: Audit Harus Melindungi Uang Rakyat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menekankan bahwa pemeriksaan publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan alat perlindungan terhadap uang rakyat.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Audit yang buruk berarti rakyat tidak terlindungi,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Prayogi, lemahnya sistem pengawasan justru membuka ruang kebocoran anggaran dan praktik korupsi berulang. Audit yang hanya menjadi formalitas, katanya, sama dengan mengkhianati amanah publik.
“Kalau audit hanya jadi formalitas, korupsi akan terus berulang, dan rakyat yang menanggung kerugiannya,” tegasnya.
Islam Ingatkan: Amanah Harta Publik Harus Dijaga dengan Adil
Dalam Islam, pengawasan terhadap harta publik adalah tanggung jawab moral dan spiritual.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ayat dan hadits ini menegaskan bahwa mengelola uang rakyat adalah ibadah dan ujian kejujuran. Kekuasaan dan jabatan bukan hak istimewa, tetapi amanah yang akan dihisab. Ketika audit dijalankan tanpa niat menjaga keadilan, maka yang hilang bukan sekadar angka, tetapi berkah dari Allah.
Solusi Partai X: Audit Publik yang Efektif dan Rakyat-Sentris
Sebagai langkah konkret, Partai X menawarkan empat solusi utama agar pengawasan keuangan negara lebih transparan dan efektif:
- Membangun sistem audit digital terpadu yang memungkinkan masyarakat memantau hasil audit secara terbuka.
- Mengadopsi model risk-based audit nasional, fokus pada area rawan korupsi dan pemborosan.
- Memperkuat partisipasi publik melalui forum keterbukaan fiskal berbasis komunitas.
- Meningkatkan kapasitas auditor nasional agar mampu menghadapi kompleksitas keuangan modern.
Penutup: Audit yang Amanah, Negara yang Berkah
Audit publik sejatinya adalah alat keadilan, bukan sekadar formalitas. Dalam pandangan Islam dan Partai X, rakyat berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola.
Ketika pengawasan dilakukan dengan jujur, sistem keuangan akan bersih, dan keberkahan negara akan tumbuh.
“Audit harus terbuka, tegas, dan berorientasi pada manfaat publik. Karena pengawasan yang amanah adalah jalan menuju negara yang adil dan diridhai Allah,” pungkas Prayogi.
