muslimx.id — Kebijakan pemberian insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG menuai kritik dari publik. Pemerintah beralasan insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada mitra penyelenggara dapur, tanpa menambah anggaran baru. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut insentif hanya memodifikasi bantuan yang sudah berjalan dan bertujuan menjaga investasi mitra yang rata-rata mencapai dua miliar rupiah.
Namun, berbagai kalangan menilai kebijakan ini tidak menjawab persoalan utama layanan MBG dan justru menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran negara.
Saat ini terdapat 14.863 dapur MBG di seluruh Indonesia, dibangun dengan dana swasta dan masyarakat tanpa biaya pemerintah. Meski begitu, publik mempertanyakan urgensi insentif raksasa di tengah masih banyaknya masalah akses gizi dan layanan makanan bagi kelompok rentan.
Islam Ingatkan: Bantu yang Lemah, Dahulukan yang Membutuhkan
Dalam Islam, penggunaan amanah publik harus mengutamakan mereka yang paling membutuhkan. Allah berfirman:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)
Ayat ini menegaskan bahwa prioritas penggunaan sumber daya publik adalah rakyat yang lemah dan kekurangan, bukan mereka yang sudah kuat secara ekonomi atau memiliki kapasitas investasi besar.
Rasulullah ﷺ juga menegaskan:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”(HR. Ahmad)
Kebijakan gizi yang adil seharusnya memastikan manfaat terbesar justru diterima oleh rakyat miskin dan anak-anak yang paling rawan kekurangan gizi bukan oleh penyelenggara yang sudah memiliki modal besar.
Partai X: Negara Harus Berdiri untuk Rakyat, Bukan Proyek
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa kebijakan gizi tidak boleh memprioritaskan mitra proyek dibanding rakyat.
“Negara itu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai program gizi justru menguatkan industri, bukan kesejahteraan publik,” ujarnya.
Menurutnya, rakyat membutuhkan harga pangan yang stabil, akses gizi yang merata, dan perlindungan sosial yang nyata bukan insentif besar yang tidak langsung menyentuh masyarakat.
Prayogi mengingatkan bahwa menolong rakyat adalah kewajiban moral negara. Ia menukil pesan hadis Nabi ﷺ:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Artinya, negara harus memastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat, terutama kelompok paling rentan.
Prinsip Islam: Amanah Publik Tidak Boleh Dimanfaatkan untuk Kepentingan Sempit
Dalam Islam, penyalahgunaan amanah publik dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Allah memperingatkan:
“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa.” (QS. An-Nisa: 107)
Insentif besar bagi pihak yang sudah kuat secara ekonomi berpotensi mencederai rasa keadilan sosial, terutama bila rakyat kecil masih berjuang mendapatkan akses gizi layak.
Solusi Islam dan Partai X: Transparansi, Prioritas Miskin, dan Pengawasan Ketat
Sejalan dengan prinsip keadilan Islam, Partai X menawarkan sejumlah langkah:
- Transparansi total mengenai alur anggaran MBG.
- Prioritaskan keluarga miskin sebagai penerima manfaat terbesar.
- Digitalisasi penerima gizi untuk mencegah manipulasi dan kesenjangan data.
- Pengawasan independen terhadap sertifikasi dapur agar bebas kolusi.
- Pendidikan gizi nasional bagi keluarga dan sekolah agar masyarakat memperoleh manfaat langsung.
Program MBG harus kembali menjadi instrumen pemberantasan ketimpangan gizi, bukan mekanisme pengembalian investasi bagi segelintir pihak.
Islam dan prinsip keadilan sosial menegaskan bahwa rakyat yang lemah, miskin, dan kekurangan gizi adalah kelompok yang paling berhak dibantu negara.
Partai X menegaskan, rakyat membutuhkan insentif hidup, bukan proyek besar yang hanya memperindah laporan. Karena negara yang adil adalah negara yang menempatkan rakyat kecil sebagai pusat kebijakan, sebagaimana diajarkan Islam.
