muslimx.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi untuk kawasan padat penduduk. Menurut Tito, hunian vertikal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menata kawasan kumuh, menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang lebih teratur.
Tito berharap Jakarta dan wilayah padat penduduk lain dapat melakukan langkah serupa, dengan catatan masyarakat harus diberikan sosialisasi yang kuat agar transportasi berjalan mulus.
Peneliti BRIN, Hadi Supratikta, menilai dorongan Mendagri relevan namun tidak bisa disamaratakan. Indonesia adalah negara dengan: karakter wilayah kepulauan, kawasan pesisir yang rawan rob dan kenaikan muka laut, daerah pegunungan yang curam dan rentan longsor.
Hunian vertikal harus dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana dan kearifan lokal. Hadi menekankan perlunya: peta jalan berbasis regulasi dan pendanaan, skema KPBU, pemanfaatan lahan negara yang idle, unit pengelola rusun yang profesional agar bangunan tidak menjadi kumuh.
Partai X: Hunian Layak Adalah Hak Seluruh Warga, Bukan Fasilitas Eksklusif
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa hunian layak adalah hak rakyat, bukan fasilitas yang hanya diberikan untuk memperindah wajah kota.
Prayogi mengingatkan tiga tugas utama negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur dengan adil.
Bagi Partai X, pembangunan rusun harus mendahulukan warga yang terdampak. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar estetika atau penataan kota sementara rakyat kecil kehilangan akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan dekat kehidupan sosialnya.
Pembangunan rusun harus: manusiawi, inklusif, berkelanjutan.
Kritik Partai X: Judi Online Menghancurkan Kualitas Hidup dan Stabilitas Sosial
Partai X menyoroti ancaman besar lain yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kota padat judi online.
Menurut Partai X judi online memperburuk kemiskinan, mengancam stabilitas keluarga, merusak lingkungan sosial rusun dan kawasan padat, menghambat upaya peningkatan kesejahteraan.
Partai X menilai pemerintah daerah belum tegas menghadapi ancaman ini. Pembangunan rusun tidak akan berarti jika lingkungan sosial masyarakat rusak oleh praktik judi digital.
Maka pemda harus melakukan patroli digital, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, mengedukasi publik secara langsung di tingkat RW/kelurahan, menutup akses situs ilegal secara sistematis.
Islam Ingatkan: Hunian Layak adalah Bagian dari Kemaslahatan Umat
Islam menegaskan bahwa pemimpin wajib menyediakan lingkungan hidup yang aman, manusiawi, dan menyejahterakan.
Allah SWT berfirman:
“Dan bagi mereka ada hak-hak tertentu dari rezeki yang diberikan Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)
Termasuk dalam kategori hak dasar adalah tempat tinggal yang layak dan aman.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Pembangunan rusun yang menyingkirkan masyarakat lemah adalah bentuk kemudaratan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.
Solusi Partai X: Pemetaan Sosial, Mitigasi Bencana, dan Pengelolaan Profesional
Partai X menawarkan solusi konkret:
- Pemetaan sosial kawasan padat untuk menentukan warga prioritas secara adil.
- Sistem relokasi yang transparan dan bebas pungli.
- Pembangunan rusun berbasis mitigasi bencana: struktur tahan gempa, drainase baik di kawasan pesisir, pondasi sesuai topografi pegunungan.
- Integrasi bantuan sosial dan ekonomi bagi warga relokasi agar tidak kehilangan penghasilan.
- Pengelolaan rusun oleh unit profesional dengan pengawasan publik.
- Lingkungan rusun harus dilengkapi ruang sosial, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendidikan keluarga.
- Pemberantasan judi online sebagai syarat stabilitas sosial di kawasan padat.
Penutup: Hunian Layak adalah Bukti Keberpihakan Negara
Partai X menegaskan bahwa pembangunan rusun adalah salah satu indikator paling nyata dari kehadiran negara. Namun keberhasilan pembangunan hanya tercapai jika orientasinya adalah hak rakyat, bukan sekadar penataan kota.
Islam mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab besar. Pemerintah daerah harus: adil, transparan, manusiawi, berpihak pada rakyat.
Hunian layak bukan fasilitas mewah ia adalah hak warga dan kewajiban negara untuk memenuhinya.
