muslimx.id — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2025 melebar hingga 2,8 persen PDB, lebih tinggi dari target pemerintah dalam APBN 2026 yang sebesar 2,7 persen. IMF menilai tekanan penerimaan negara, tantangan global, serta volatilitas pasar menjadi penyebab utama perlambatan ruang fiskal pemerintah.
Lembaga itu juga menegaskan bahwa kehati-hatian fiskal menjadi kunci menghadapi risiko perdagangan, guncangan eksternal, dan ketidakpastian kebijakan. IMF menilai inflasi inti menuju sasaran, sementara langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas disebut tepat. Indonesia disebut masih berpotensi menjadi negara berpendapatan tinggi apabila reformasi struktural dilakukan lebih berani dan konsisten.
Partai X: Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur Secara Adil
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara tidak berubah sejak awal. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil melalui kebijakan publik yang bertanggung jawab.
Partai X menilai pelebaran defisit berpotensi menambah tekanan fiskal jangka panjang kepada masyarakat. Pemerintah diminta menghindari kebijakan yang menambah beban biaya hidup rakyat, terutama dalam situasi ekonomi global yang serba tidak pasti.
Partai X juga menyoroti ancaman judi online yang kini turut melemahkan ketahanan ekonomi keluarga. Uang rakyat yang seharusnya untuk kebutuhan pokok justru hilang dalam praktik digital yang merusak. Negara diminta memperlakukan pemberantasan judi online sebagai bagian dari perlindungan fiskal nasional.
Islam Ingatkan: Amanah Mengelola Keuangan Negara Harus Jujur dan Transparan
Dalam perspektif Islam, pengelolaan kekuasaan dan harta publik adalah amanah besar yang tidak boleh disalahgunakan. Al-Qur’an mengingatkan:
“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menegaskan bahwa negara wajib menjaga keuangan publik dari kebijakan yang batil, manipulatif, atau merugikan rakyat. Pengelolaan fiskal yang tidak transparan berpotensi merusak keadilan sosial serta menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Islam juga menegaskan bahwa seorang pemimpin yang lalai dalam mengurus rakyat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, setiap keputusan fiskal harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara.
Solusi Menurut Prinsip Partai X
Partai X menawarkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga disiplin fiskal dan melindungi kesejahteraan rakyat:
- Memperkuat transparansi penerimaan negara dan akuntabilitas belanja publik.
- Meningkatkan efisiensi anggaran agar tidak bocor pada program tidak produktif.
- Menegakkan tata kelola fiskal berbasis kepakaran, bukan kepentingan politik sesaat.
- Memperluas edukasi keuangan keluarga, terutama menghadapi ancaman judi online.
- Mempercepat reformasi struktural yang memperkuat daya saing nasional.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertinggi martabat rakyat, bukan menambah kesulitan hidup mereka.
Penutup: Kebijakan Negara Harus Berpihak Adil
Islam mengingatkan bahwa setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Partai X menilai pemerintah wajib berhati-hati mengelola fiskal agar tidak membebani masyarakat, terutama di tengah risiko global yang meningkat.
Negara diminta bekerja transparan, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada kebijakan yang menambah beban rakyat. Prioritas tertinggi negara tetap sama: melindungi, mensejahterakan, dan menjaga martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan Republik.
