muslimx.id – Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan masuk dalam rombongan negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Pernyataan itu ia sampaikan dalam Business Forum di Jakarta. Pandu menyebut Purbaya ingin terlibat penuh dalam proses negosiasi dengan pihak China, namun jadwal keberangkatan tim masih menunggu arahan COO Danantara, Dony Oskaria. Ia belum memaparkan apakah pemerintah akan ikut menanggung utang proyek tersebut, dan menyatakan keputusan final baru akan disampaikan Jumat mendatang.
Purbaya sebelumnya menegaskan keinginannya mengikuti seluruh proses negosiasi, bukan sekadar menerima laporan akhir. Ia menambahkan bahwa secara pribadi tidak ingin menggunakan APBN untuk menutup utang Whoosh. Pemerintah disebut sedang mencari opsi terbaik yang paling kecil risikonya bagi negara.
Partai X: Utang Tidak Boleh Menyekik Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas yang tidak boleh dilupakan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Ia menilai bahwa segala kemungkinan pelibatan APBN dalam proyek berisiko harus dihitung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prayogi menegaskan bahwa utang infrastruktur tidak boleh menjadi beban jangka panjang bagi rakyat. Dalam perspektif Islam, ia mengutip firman Allah SWT:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)
Ayat ini, katanya, memberi pelajaran bahwa negara tidak boleh menanggung atau membebankan sesuatu yang akhirnya memberatkan rakyat yang tidak memiliki kontrol terhadap keputusan fiskal.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan utang negara harus amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memperingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan maslahah rakyat, bukan kepentingan proyek atau tekanan anatar negara.
Prinsip Islam dan Prinsip Partai X: Maslahah Publik di Atas Segalanya
Partai X memandang bahwa pembangunan tidak boleh menghasilkan utang yang memenjarakan masa depan generasi mendatang. Prinsip Islam menuntun agar kebijakan negara berpihak pada maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum), bukan pada kepentingan kelompok kecil.
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi adalah bagian dari menjaga kemuliaan bangsa. Utang yang tidak dikelola dengan bijak dapat melemahkan posisi negara dalam jangka panjang. Karena itu, setiap kebijakan pembiayaan harus dilaksanakan dengan transparan serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Solusi Partai X: Transparansi Total dan Audit Independen
Untuk memastikan keputusan utang tidak menimbulkan beban tambahan bagi rakyat, Partai X mengajukan sejumlah langkah:
- Negara harus membuka seluruh data utang proyek Whoosh kepada publik secara berkala.
- Negosiasi utang wajib mengutamakan maslahah rakyat, bukan tekanan internasional.
- Dilakukan audit independen terhadap skema pembiayaan dan proyeksi manfaat ekonominya.
- Kajian manfaat jangka panjang harus disusun secara objektif, tidak berdasarkan klaim sepihak.
- Pengawasan publik diperkuat, agar tidak terjadi keputusan fiskal yang merugikan rakyat diam-diam.
Partai X menegaskan bahwa utang negara bukan urusan teknis semata, tetapi persoalan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Allah.
Penutup: Maslahah Harus Diutamakan, Beban Rakyat Harus Dicegah
Partai X menyerukan bahwa negosiasi utang Whoosh harus berpijak pada prinsip maslahah dan keadilan. Negara wajib memastikan setiap keputusan fiskal tidak menjadi beban generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Islam mengingatkan bahwa amanah adalah perkara besar, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang menyentuh nasib rakyat. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan, transparansi, dan keberpihakan penuh kepada kepentingan publik.
