muslimx.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa Indonesia. Ia menilai Indonesia tertinggal dari beberapa negara ASEAN yang telah menerapkan fasilitas bebas visa dan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan internasional secara signifikan.
Evita menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah bersaing di sektor pariwisata. Kemudahan akses, seperti kebijakan visa yang adaptif, menjadi salah satu faktor penentu daya tarik wisatawan sekaligus penggerak roda ekonomi di berbagai daerah.
Partai X Soroti Kelemahan Kebijakan Visa
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menyampaikan bahwa kebijakan visa harus berpihak kepada rakyat. Negara, tegasnya, memiliki tiga kewajiban pokok melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil dan bertanggung jawab.
Partai X menilai bahwa kebijakan visa yang lemah dan tidak responsif dapat menghambat arus wisatawan. Akibatnya, ekonomi masyarakat di daerah wisata, seperti UMKM, transportasi lokal, hingga tenaga kerja pariwisata, mengalami penurunan pendapatan.
Menurut Partai X, kebijakan visa tidak boleh hanya diarahkan untuk memenuhi target jumlah kunjungan. Negara juga berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan perlindungan bagi masyarakat lokal.
Partai X memberi perhatian khusus terhadap maraknya judi online. Aktivitas ini merusak stabilitas ekonomi keluarga, memicu tindak kriminal, dan mengancam kenyamanan destinasi wisata.
Banyak kasus menunjukkan bahwa judi online melahirkan utang, kekerasan domestik, hingga kriminalitas yang mengganggu citra keamanan daerah wisata. Jika dibiarkan, ancaman ini dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara tujuan wisata yang aman dan ramah.
Pandangan Islam: Negara Wajib Memudahkan, Melindungi, dan Menjaga Keamanan Publik
Dalam Islam, negara diperintahkan untuk memudahkan urusan rakyat dan menjamin keamanan mereka. Rasulullah SAW bersabda:
“Permudahlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan kebijakan visa yang mudah, ramah, dan tidak memberatkan wisatawan maupun masyarakat pelaku usaha.
Selain kemudahan, Islam menekankan amanah kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”
Amanah tersebut mencakup pengelolaan negara, kebijakan publik, keamanan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya demi kemaslahatan umum.
Dalam konteks pariwisata dan kebijakan visa, amanah negara meliputi: memudahkan akses yang menggerakkan ekonomi rakyat, menjaga keamanan wisatawan dan masyarakat, melindungi rakyat dari ancaman sosial seperti judi online, memastikan kebijakan tidak berpihak kepada segelintir orang, tetapi berpihak kepada kepentingan umum.
Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga harta masyarakat (ḥifẓ al-māl), dan menjaga kemaslahatan sosial adalah kewajiban negara yang tidak boleh diabaikan.
Solusi: Untuk Kebijakan Visa yang Mudah dan Aman
Untuk menjawab tantangan tersebut, Partai X menawarkan langkah-langkah strategis:
- Menerapkan sistem visa digital berbasis data nasional untuk mempercepat pemeriksaan, meningkatkan keamanan, dan mengurangi risiko kriminalitas.
- Mengembangkan tata kelola perbatasan modern, memastikan wisatawan mudah masuk tetapi tetap dalam pengawasan yang aman.
- Memperkuat pengawasan imigrasi tanpa menghambat wisatawan yang mematuhi aturan.
- Membentuk musyawarah kebijakan lintas sektor, agar kebijakan visa mempertimbangkan ekonomi lokal, keamanan publik, dan risiko kriminalitas digital seperti judi online.
- Mengintegrasikan kebijakan visa dengan strategi jangka panjang pariwisata nasional, bukan kebijakan temporer yang reaktif.
- Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat daerah wisata, agar mereka tidak rentan terhadap eksploitasi ekonomi.
- Menegakkan prinsip keadilan publik, memastikan kebijakan pariwisata tidak dikuasai kepentingan pejabat atau kelompok tertentu.
Penutup: Kebijakan Publik Adalah Amanah yang Harus Ditunaikan
Evaluasi kebijakan visa harus dilihat sebagai bagian dari tugas negara untuk memudahkan rakyat, menjaga keamanan, dan menjamin keadilan. Islam menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan amanah dengan benar.
Dengan kebijakan visa yang mudah, aman, transparan, dan berpihak pada rakyat, Indonesia dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial.
Negara yang amanah bukan hanya memajukan ekonomi wisata, tetapi juga melindungi rakyat dari ancaman sosial seperti judi online, demi terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadaban.
