muslimx.id  – Pemerintah Pusat mulai menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur yang disampaikan Komisi III DPRD Kotawaringin Timur dengan mengirimkan tim pendataan lapangan. Pemerintah daerah mengapresiasi langkah tersebut sebagai bukti keseriusan pusat dalam merespons aspirasi masyarakat.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kotim turut mendampingi tim BPTD dan BPJN meninjau sejumlah lokasi pembangunan. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi III dengan anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie untuk menyampaikan berbagai aspirasi warga Kotawaringin Timur.

Sejumlah kebutuhan infrastruktur menjadi perhatian utama masyarakat. Pembangunan feri Sampit–Seranau dipandang penting untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan. Penyelesaian jaringan jalan Cempaga hingga batas Katingan harus segera dilakukan agar mobilitas ekonomi tidak tersendat.

Di kawasan pendidikan, warga membutuhkan rambu keselamatan yang memadai untuk mengurangi risiko kecelakaan. Di sisi lain, drainase Jalan Jenderal Sudirman menjadi masalah mendesak karena sering menyebabkan banjir dan menghambat aktivitas warga.

Tinjauan Kritis Partai X atas Respons Pemerintah

Partai X menilai respon pemerintah pusat sebagai langkah positif, tetapi menegaskan agar prioritas tetap diberikan kepada rakyat. Usulan terkait jalan, feri, rambu keselamatan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak dasar masyarakat, bukan hanya daftar proyek pembangunan.

Usulan mengenai drainase Sudirman dan RS Parenggean tipe D menunjukkan bahwa layanan dasar masih rentan. Karena itu, pembangunan tidak boleh diperlakukan sebagai seremonial politik.

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menekankan tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara efektif serta transparan. Tiga tugas ini harus menjadi standar evaluasi terhadap seluruh program infrastruktur, baik pusat maupun daerah.

Pandangan Islam: Pembangunan adalah Amanah Besar

Dalam pandangan Islam, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan tepat sasaran. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat banyak, harus dilakukan dengan penuh integritas dan memastikan manfaatnya sampai kepada yang berhak.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pembangunan jalan yang aman, fasilitas kesehatan yang layak, hingga pengurangan risiko kecelakaan termasuk bagian dari penjagaan jiwa (ḥifẓ an-nafs) dalam maqāṣid syariah. Negara tidak boleh lalai karena setiap kelalaian terhadap keselamatan publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah.

Solusi Partai X untuk Penguatan Tata Kelola Infrastruktur

Partai X menawarkan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat:

1. Membangun sistem perencanaan infrastruktur berbasis data kebutuhan masyarakat.
2. Memisahkan secara tegas peran negara dan pemerintah agar kebijakan tetap stabil meski rezim berganti.
3. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman operasional pembangunan, terutama asas keadilan dan musyawarah.
4. Melakukan reforma hukum berbasis kepakaran untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
5. Mengimplementasikan birokrasi digital guna mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan transparansi.
6. Melibatkan masyarakat lokal sebagai pengawas mandiri terhadap progres pembangunan.
7. Mengintegrasikan perencanaan pusat dan daerah agar selaras dan tidak tumpang tindih.
8. Mengutamakan keamanan dan akses layanan dasar sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Penutup: Negara Wajib Mengutamakan Hak Rakyat

Dalam pandangan Islam, setiap kebijakan publik termasuk pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan administratif, tetapi amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan. 

Negara wajib mengutamakan kebutuhan rakyat karena Allah SWT menegaskan bahwa amanah harus ditunaikan kepada yang berhak, tanpa kelalaian dan tanpa penyimpangan.

Partai X menegaskan bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat adalah bagian dari menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs) dan menjaga kemaslahatan umum (maṣlahah ‘āmmah), dua tujuan utama dalam maqāṣid syariah. Ketika jalan aman, layanan kesehatan layak, dan fasilitas publik berfungsi, maka negara sedang menjalankan perintah syariah untuk melindungi kehidupan manusia.

Dengan menjalankan pembangunan yang jujur, terukur, dan berpihak pada rakyat, bangsa ini bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun keadaban, ketakwaan, dan keberkahan dari Allah SWT.