muslimx.id – Tren penurunan harga beras yang terjadi dalam dua bulan terakhir mulai mendapat sorotan publik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut strategi intervensi terpadu berhasil menekan harga di banyak daerah. Pemerintah mengerahkan tim pengawasan HET di seluruh rantai pasok dan membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras sejak 20 Oktober 2025. Satgas ini melibatkan Polri, Bulog, Kementan, Bapanas, Kemendag, hingga pemerintah daerah.
Bapanas melaporkan lebih dari dua puluh dua ribu kegiatan pengawasan sepanjang November, termasuk ratusan teguran kepada pelaku usaha. BPS juga mencatat berkurangnya jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga beras medium dan premium lebih dari satu persen dalam sebulan terakhir dianggap capaian penting. Amran menyebut deflasi beras September–Oktober sebagai kondisi yang jarang terjadi, terutama dengan tantangan distribusi di kawasan timur Indonesia.
Islam Ingatkan: Kebijakan Pangan Harus Konsisten dan Berkeadilan
Dalam Islam, pengelolaan kebutuhan pokok seperti pangan merupakan amanah besar negara. Allah SWT menegaskan:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Asy-Syu’ara: 183)
Ayat ini mengingatkan bahwa kebijakan pangan tidak boleh sekadar proyek sesaat atau pencitraan. Stabilitas harga harus dijaga secara adil, berkelanjutan, dan bebas manipulasi.
Rasulullah SAW juga mengingatkan agar pemimpin tidak membiarkan rakyat menderita akibat praktik monopoli atau ketidakadilan pasar:
“Siapa yang menimbun (barang kebutuhan pokok) maka ia berdosa.” (HR. Muslim)
Islam menuntut negara hadir melindungi rakyat dari fluktuasi harga yang merugikan, serta memastikan distribusi yang merata.
Ahli Kenegaraan Ingatkan: Turun Bukan Berarti Tuntas
Pengamat kebijakan publik Prayogi R Saputra menilai penurunan harga beras harus dilihat sebagai proses awal, bukan keberhasilan penuh.
“Rakyat butuh kepastian, bukan pencitraan. Tugas negara itu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara konsisten,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas harga tidak boleh bergantung pada operasi sesaat atau satgas sementara. Tanpa perbaikan struktur produksi dan distribusi, harga dapat kembali naik sewaktu-waktu. Menurutnya, ketergantungan daerah pada pasokan luar wilayah juga menjadi akar utama volatilitas harga.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa data pangan harus transparan, akurat, dan tidak boleh dimanipulasi. Data yang kabur berpotensi memunculkan kebijakan yang salah sasaran.
Prinsip Islam dan Kenegaraan dalam Kebijakan Pangan
Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman negara dalam mengelola kebutuhan pokok rakyat:
- Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sehingga kebijakan pangan wajib berpihak pada kesejahteraan mereka.
- Pemerintah adalah pemegang amanah, bukan pemilik kekuasaan. Karena itu, kebijakan harus transparan dan bebas konflik kepentingan.
- Pangan tidak boleh menjadi objek spekulasi, karena beras adalah kebutuhan dasar keluarga.
- Negara wajib melindungi rakyat, bukan membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kendali.
Islam menegaskan:
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat aman, terjangkau, dan stabil.
Solusi Penguatan Sistem Pangan Nasional
Untuk menciptakan stabilitas harga yang berkelanjutan, sejumlah langkah strategis disoroti:
- Reformasi rantai pasok berbasis produksi lokal agar daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan luar.
- Standarisasi dan transparansi data pangan melalui lembaga independen untuk mencegah manipulasi.
- Penguatan cadangan pangan nasional berbasis digital agar distribusi dan pengawasan lebih cepat dan efisien.
- Perbaikan birokrasi pangan agar distribusi tidak terhambat oleh proses administratif yang lambat.
- Edukasi pangan sejak sekolah untuk membangun kesadaran publik tentang ketahanan pangan daerah.
Prayogi menegaskan bahwa penurunan harga beras patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat pemerintah lupa pada persoalan struktur yang lebih besar.
“Rakyat butuh sistem pangan yang kokoh, bukan sekadar angka yang terlihat indah,” ujarnya.
Islam mengingatkan bahwa keberkahan hanya hadir ketika kebijakan dibuat dengan kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Tanpa keberlanjutan dan integritas, penurunan harga hanya menjadi pencitraan sesaat.
