muslimx.id– Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan Dana Siap Pakai untuk mempercepat penanganan anggaran bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa pemerintah memperkuat dukungan pada lembaga kunci seperti TNI dan Polri untuk memastikan seluruh proses penyelamatan berjalan tanpa hambatan.
Distribusi kebutuhan dasar mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga BBM dipastikan terus berjalan, termasuk melalui pengiriman udara di daerah yang terputus akses daratnya. Pemerintah menilai kecepatan respons menjadi kunci untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa di tengah situasi darurat.
Islam: Menolong Jiwa adalah Kewajiban Syariat
Dalam ajaran Islam, penyelamatan jiwa manusia bukan hanya tindakan kemanusiaan, tetapi kewajiban agama dan amanah besar yang harus dijalankan tanpa menunda-nunda.
Al-Qur’an menegaskan:
“Barang siapa menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)
Ayat ini menjadi landasan moral bahwa percepatan penanganan bencana bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kewajiban syariat. Menunda eksekusi berarti mempertaruhkan nyawa manusia yang hukumnya wajib untuk dijaga.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan dan pertolongan Allah hadir ketika negara dan masyarakat bergegas menolong sesama bukan bekerja lambat atau terhambat birokrasi.
Penambahan Anggaran Tidak Cukup Tanpa Eksekusi Cepat
Instruksi penambahan anggaran dipandang sebagai langkah yang tepat, namun eksekusi tetap menjadi penentu utama keberhasilan. Anggaran yang besar tidak berarti apa-apa jika tidak diikuti tata kelola yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Kecepatan adalah bagian dari amanah, tetapi transparansi adalah penjaga integritas. Penanganan bencana tidak boleh terjebak dalam prosedur yang berbelit atau politisasi. Tujuan utamanya tetap: menyelamatkan rakyat secepat mungkin.
Kinerja Lapangan Perlu Evaluasi Berkelanjutan
Evaluasi berkala menjadi kebutuhan mendesak. Meski respons pemerintah terus berjalan, laporan lapangan menunjukkan ada wilayah yang masih terlambat mendapatkan bantuan. Kondisi tersebut menguji kesiapan negara dalam menghadapi bencana berskala besar dan anomali iklim.
Bencana kali ini memperlihatkan bahwa mitigasi nasional masih perlu diperkuat, baik dalam aspek koordinasi, distribusi logistik, maupun kapasitas teknis lembaga terkait. Negara harus menghilangkan hambatan birokrasi agar upaya penyelamatan tidak kalah cepat dari bahaya yang mengancam.
Solusi untuk Mempercepat Penanganan dan Mencegah Kegagalan Berulang
Untuk memastikan anggaran benar-benar menyelamatkan jiwa, sejumlah langkah strategis perlu diambil secara sistemik:
- Evaluasi menyeluruh antarempat pilar negara untuk memastikan mitigasi berjalan terpadu.
- Penyempurnaan aturan kebencanaan, agar tanggung jawab tidak kabur dan tidak bergantung pada rezim tertentu.
- Percepatan transformasi birokrasi digital untuk memastikan distribusi bantuan tidak tersendat dan tidak mudah dimanipulasi.
- Pendidikan publik mengenai perbedaan negara dan rezim, agar bencana tidak dipolitisasi oleh siapa pun.
- Penguatan lembaga keamanan dan kebencanaan, karena keselamatan rakyat harus berdiri di atas kepentingan apa pun.
Keseluruhan langkah ini menegaskan bahwa sistem harus kuat, bukan hanya anggarannya.
Penutup: Amanah Menjaga Jiwa Harus Diwujudkan dengan Tindakan Cepat
Penambahan anggaran adalah langkah awal yang penting, tetapi Islam mengingatkan bahwa amanah penyelamatan jiwa menuntut gerak cepat, keputusan tegas, dan tata kelola yang bersih. Rakyat yang terdampak bencana membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
Dengan prinsip syariat yang menempatkan perlindungan nyawa sebagai kewajiban tertinggi, negara harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat, setiap lembaga bergerak cepat, dan setiap jiwa mendapat pertolongan tanpa penundaan.
Kecepatan adalah amanah. Transparansi adalah penjaga amanah. Keselamatan rakyat adalah tujuan tertinggi.
