muslimx.id– Polemik pengalihan dana tidak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Komisi V DPR menilai kebutuhan pemulihan bencana di Sumatra jauh lebih besar daripada alokasi yang tersedia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keputusan akhir pengalihan anggaran berada sepenuhnya di tangan Presiden sebagai pemegang kewenangan. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya sentralisasi pengambilan keputusan dalam penanganan bencana nasional.
Islam mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus membawa maslahat, bukan
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut bantuan Rp4 miliar per kabupaten bagi penanganan darurat tidak cukup. Bahkan, untuk membangun sebuah jembatan kecil pun anggaran itu tidak mencukupi. Karena itu, ia mendorong pengalihan dana MBG yang tidak terserap agar digunakan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Islam menekankan pentingnya menolong pihak yang sedang kesulitan. Allah berfirman:
“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan…” (QS. Al-Ma’idah: 2)
Dalam situasi bencana, menunda kebijakan sama artinya menunda keberpihakan terhadap mereka yang paling membutuhkan.
Partai X: Anggaran Harus Berpihak pada Keselamatan Publik
Partai X memandang perdebatan ini sebagai ujian keseriusan negara dalam menegakkan amanahnya. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan kembali tiga tugas pokok negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil.
Partai X menilai keterlambatan alokasi anggaran dapat memperlambat pemulihan Sumatra. Dalam prinsip tata kelola Partai X, negara wajib hadir lebih kuat pada saat krisis, bukan justru terjebak pada prosedur birokrasi yang lamban.
Nabi SAW bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menegaskan: setiap kebijakan negara harus membawa manfaat langsung bagi rakyat, terutama mereka yang sedang tertimpa musibah.
Islam menegaskan pentingnya amanah, sebagaimana firman Allah:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Anggaran negara adalah amanah. Karena itu penggunaannya tidak boleh kabur, apalagi terhambat kepentingan kelompok.
Solusi Partai X: Pengalihan Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Diawasi Ketat
Partai X menawarkan beberapa langkah strategis:
- Membentuk panel pengawasan lintas lembaga untuk memastikan validitas dan keakuratan data anggaran MBG.
- Mengalihkan anggaran berdasarkan peta kebutuhan riil di seluruh wilayah terdampak bencana.
- Memberikan laporan berkala kepada publik mengenai efektivitas penggunaan dana.
- Mengoptimalkan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih.
- Memperkuat program pemulihan ekonomi warga, bukan sekadar bantuan jangka pendek.
- Mengambil alih kendali pemulihan secara penuh, tidak bergantung pada inisiatif masyarakat semata.
Partai X menegaskan bahwa pemanfaatan dana tidak boleh berhenti pada wacana teknis. Rakyat menunggu tindakan nyata.
Pemulihan bencana bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi persoalan nyawa, penghidupan, dan masa depan keluarga yang terdampak. Islam mengingatkan bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban.
Nabi SAW bersabda:
“Pemimpin adalah penjaga, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia pimpin.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Karena itu, setiap kebijakan termasuk pengalihan dana MBG harus membawa manfaat nyata bagi rakyat paling terdampak. Negara wajib memilih yang terbaik bagi rakyat, bukan yang paling mudah bagi birokrasi.
