muslimx.id — Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlaku lebih dari dua dekade sebagai upaya menyehatkan keuangan negara. Subsidi sebelumnya membebani fiskal dan memperparah kelangkaan BBM sejak 2023.
Pemerintah Bolivia berencana menetapkan harga baru BBM dan melepas solar ke mekanisme pasar bebas untuk memperbaiki distribusi anggaran dan stabilitas pasokan. Namun, kebijakan ini berisiko meningkatkan harga BBM secara signifikan, menekan masyarakat berpenghasilan rendah, dan memicu gejolak sosial jika perlindungan sosial tidak memadai.
Partai X: Reformasi Tidak Boleh Mengorbankan Rakyat
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa reformasi ekonomi harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab sosial.
Ia mengingatkan bahwa tugas negara sejatinya ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Menurutnya, pencabutan subsidi tanpa perlindungan sosial yang jelas berpotensi memindahkan beban krisis kepada rakyat kecil.
“Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya atas nama penyehatan fiskal. Kebijakan ekonomi harus memastikan rakyat tidak menjadi korban dari keputusan yang diambil,” tegas Prayogi.
Reformasi kebijakan energi harus berlandaskan keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Stabilitas fiskal tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan sosial.
Subsidi dan Amanah Keadilan dalam Perspektif Islam
Dalam Islam, pengelolaan ekonomi dan kebijakan publik merupakan bagian dari amanah kepemimpinan. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan, termasuk pencabutan subsidi, harus dilandasi keadilan dan kehati-hatian. Menghapus bantuan tanpa perlindungan memadai berpotensi menzalimi kelompok yang lemah.
Rasulullah ﷺ juga bersabda: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim)
Hadis ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar wewenang mengatur, tetapi kewajiban melindungi kepentingan rakyat, terutama mereka yang paling rentan.
Solusi Partai X atas Reformasi Subsidi
Partai X mendorong langkah-langkah berikut:
- Reformasi subsidi dilakukan bertahap dan transparan, bukan melalui kejutan kebijakan.
- Penyusunan peta jalan kebijakan energi yang mudah dipahami publik.
- Pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
- Penguatan data penerima manfaat untuk mencegah salah sasaran.
- Percepatan diversifikasi energi dan transportasi publik, guna mengurangi ketergantungan BBM.
Penutup: Keadilan Sosial adalah Ukuran Keberanian Negara
Pencabutan subsidi BBM di Bolivia menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang. Reformasi ekonomi memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena.
Islam mengajarkan bahwa kebijakan publik adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Negara diuji bukan saat anggaran surplus, tetapi ketika krisis menuntut keberanian untuk tetap berpihak pada rakyat.
Jika reformasi dilakukan tanpa keadilan, maka yang diselamatkan bukan negara, melainkan angka-angka fiskal semata. Negara yang amanah adalah negara yang menyehatkan ekonomi tanpa meninggalkan rakyatnya.
