muslimx.id– Pascapemilu, peta pemerintahan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin menguat: hampir seluruh partai politik memilih masuk ke lingkaran pemerintahan. Atas nama stabilitas dan persatuan, oposisi perlahan menghilang. Pemerintah berubah menjadi rumah besar bagi pejabat, namun ironisnya rakyat justru kehilangan wakil yang benar-benar berdiri di luar kekuasaan untuk mengawasi dan mengoreksi.
Ketika semua partai berada di dalam, pertanyaan mendasarnya sederhana namun serius: siapa yang tersisa untuk menyuarakan kepentingan rakyat secara independen?
Stabilitas Pemerintahan yang Dibayar Mahal
Narasi stabilitas kerap dijadikan alasan utama membenarkan koalisi super besar. Pemerintahan tanpa oposisi digambarkan lebih efektif, cepat, dan minim konflik. Namun stabilitas yang dibangun tanpa kontrol justru berisiko melahirkan kebijakan sepihak, minim kritik, dan jauh dari kebutuhan rakyat.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan adalah pintu kezaliman. Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Keseragaman yang meniadakan oposisi bukanlah tanda sehatnya demokrasi, melainkan gejala kekuasaan yang tidak ingin diuji.
Parlemen Kehilangan Fungsi Koreksi
Masuknya hampir semua partai ke dalam pemerintahan berdampak langsung pada fungsi parlemen. Lembaga yang seharusnya menjadi arena pengawasan dan koreksi berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Kritik melemah, perdebatan substansial menurun, dan fungsi check and balance tereduksi menjadi formalitas prosedural.
Padahal dalam Islam, amar ma’ruf nahi munkar adalah kewajiban kolektif, termasuk dalam urusan kekuasaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
Ketika parlemen memilih diam demi kenyamanan pejabat, maka bukan stabilitas yang lahir, melainkan pembiaran.
Rakyat Terpinggirkan dalam Demokrasi Elektoral
Pemilu memberi mandat kepada partai politik untuk mewakili suara rakyat. Namun ketika mandat itu ditukar dengan kursi kekuasaan, rakyat kehilangan saluran representasi. Aspirasi masyarakat mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga keadilan sosial kerap tersisih oleh agenda konsolidasi penguasa.
Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan ruh perwakilan. Islam mengingatkan bahwa amanah tidak boleh dikhianati:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Mandat rakyat bukan tiket masuk kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk tetap berpihak, termasuk dengan berani berada di luar pemerintahan jika itu lebih menjaga kepentingan publik.
Dalam sejarah Islam, kekuasaan selalu ditemani oleh mekanisme koreksi. Khalifah Umar bin Khattab ra. membuka ruang kritik di depan umum dan menegaskan, “Tidak ada kebaikan pada kalian jika tidak berani menegur kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika tidak mau mendengar.”
Koalisi yang meniadakan oposisi justru menutup ruang koreksi tersebut. Kekuasaan menjadi nyaman, elite merasa aman, sementara rakyat kehilangan pelindung politiknya.
Solusi: Menghidupkan Oposisi sebagai Amanah, Bukan Ancaman
Untuk mengembalikan fungsi demokrasi dan menjaga amanah politik, diperlukan langkah korektif yang tegas:
- Memahami oposisi sebagai kebutuhan sistem demokrasi, bukan musuh negara
- Mendorong partai menempatkan kepentingan rakyat di atas kompromi kekuasaan
- Memperkuat parlemen sebagai ruang kritik terbuka dan pengawasan substantif
- Memperluas partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan strategis
- Menanamkan etika bahwa wakil rakyat bukan kepanjangan pemerintah, melainkan penjaga amanah publik
Penutup: Kekuasaan Tanpa Wakil Rakyat adalah Peringatan Moral
Demokrasi tidak mati karena perbedaan dan perdebatan, tetapi bisa lumpuh karena kesepakatan penguasa yang terlalu nyaman. Ketika semua partai memilih berada di dalam kekuasaan, rakyat berisiko ditinggalkan tanpa wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya.
Islam mengingatkan bahwa kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas stabilitas yang dijaga, tetapi atas suara rakyat yang diabaikan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jika semua partai masuk pemerintah, maka kewaspadaan rakyat justru harus semakin hidup. Sebab negara ini milik publik, bukan milik koalisi. Dan kekuasaan yang kehilangan wakil rakyat sejatinya sedang kehilangan legitimasi moralnya.
