muslimx.id — Pernyataan pejabat negara yang kerap menonjolkan keberhasilan berbasis data kembali menuai kritik publik. Grafik pertumbuhan, angka statistik, dan klaim stabilitas sering disampaikan ke ruang publik. Namun di balik data tersebut, banyak rakyat masih menghadapi kenyataan pahit: harga kebutuhan pokok terus naik, ruang hidup menyempit, lingkungan rusak, dan akses layanan dasar belum merata.
Kesenjangan antara narasi data dan realitas hidup rakyat menandakan kegagalan sistem negara dalam membaca persoalan secara utuh. Negara terlihat lebih sibuk membela angka ketimbang mendengar jeritan warganya.
Islam Menegaskan Kewajiban Mendengar Rakyat
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan sekadar soal kemampuan mengelola angka, melainkan kesediaan mendengar dan merasakan penderitaan umat. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.”
(QS. Luqman [31]: 18)
Ayat ini menegaskan larangan bersikap angkuh dan merasa paling benar, termasuk dengan berlindung di balik data sambil menutup telinga dari keluhan rakyat.
Data Versus Kenyataan Lapangan
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kerap menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah telah berbasis big data dan analisis objektif. Namun di banyak wilayah, terutama kawasan tambang, proyek strategis nasional, dan daerah industri, masyarakat justru mengalami penggusuran, pencemaran lingkungan, serta penurunan kualitas hidup.
Ketika keluhan warga dibantah dengan data makro, negara tampak lebih sibuk menjaga narasi keberhasilan ketimbang menyelesaikan masalah konkret di lapangan.
Data Berisiko Menjadi Tameng Kekuasaan
Penggunaan data tanpa empati dan verifikasi sosial berpotensi menjadikan teknologi sebagai tameng kekuasaan. Data bukan lagi alat koreksi, melainkan pembenaran. Rakyat direduksi menjadi angka statistik, bukan manusia dengan pengalaman hidup nyata.
Islam mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada klaim formal. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.”
(HR. Muslim)
Pemimpin yang menutup diri dari suara rakyat berisiko kehilangan legitimasi moral dan kepercayaan umat.
Pandangan Partai X: Negara Tidak Hidup di Grafik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan negara tidak boleh terjebak pada logika teknokratis semata.
“Tugas negara itu jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Semua itu tidak bisa dijalankan hanya dengan tabel dan dashboard jika kenyataan hidup rakyat diabaikan,” tegas Rinto.
Menurutnya, data seharusnya menjadi alat memahami penderitaan rakyat, bukan alat menyangkalnya. Pemimpin harus berani turun ke lapangan dan melihat langsung dampak kebijakan.
Islam Menuntut Kepemimpinan Berempati
Islam menempatkan empati sebagai inti kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”
(HR. Abu Nu’aim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin wajib mendengar, melayani, dan membela rakyat, bukan sekadar menyampaikan laporan keberhasilan.
Solusi: Menyatukan Data dan Nurani
Untuk menjembatani jurang antara data dan realitas, sejumlah langkah perlu ditempuh:
- Audit Kebijakan Berbasis Dampak Nyata
Evaluasi kebijakan harus mengutamakan kondisi lapangan dan pengalaman warga terdampak, bukan hanya indikator makro. - Keterbukaan Data dan Metodologi
Negara wajib membuka cara pengambilan data agar publik dapat memverifikasi dan mengoreksi. - Pelibatan Rakyat dalam Evaluasi
Warga terdampak harus dilibatkan sebagai subjek, bukan objek statistik. - Hentikan Data sebagai Alat Pembungkam Kritik
Kritik publik adalah bagian dari koreksi, bukan ancaman stabilitas. - Penguatan Peran Negara sebagai Pelindung
Kebijakan harus berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar menjaga citra keberhasilan.
Islam mengajarkan bahwa keadilan lahir dari kejujuran dan keberanian mendengar jeritan rakyat. Data penting, tetapi nurani jauh lebih menentukan. Negara yang hanya percaya grafik akan kehilangan rakyatnya. Negara yang mau mendengar kenyataan, itulah negara yang kuat dan bermartabat.
