muslimx.id — Ungkapan “hukum pejabat murah, keadilan rakyat mahal” bukan lagi sekadar kekecewaan emosional publik. Ia telah menjelma menjadi potret buram penegakan hukum di Indonesia hari ini. Di tengah maraknya kasus yang melibatkan pejabat, penguasa, dan aktor berkuasa, masyarakat berulang kali menyaksikan hukuman ringan, remisi cepat, atau proses hukum yang berlarut tanpa kepastian.
Sebaliknya, rakyat kecil justru berhadapan dengan peraturan yang tegas, kaku, dan tanpa kompromi. Pelanggaran kecil bisa berujung pidana, sementara kejahatan besar kerap berakhir dengan vonis yang tidak sebanding. Hukum tampak lunak ke atas, tetapi keras ke bawah. Negara hukum berdiri, namun keadilan terasa menjauh dari rakyat.
Pelanggaran oleh pihak berkuasa sering diproses lambat dan ringan, sementara rakyat kecil dihukum cepat dan berat, sehingga peraturan dipersepsikan bisa dinegosiasikan oleh pemilik kuasa dan modal.
Bagi rakyat, keadilan sulit diakses karena mahal, rumit, dan beresiko, menjadikannya hak istimewa segelintir orang. Akibatnya, negara terasa gagal melindungi warga, dan kepatuhan terhadap peraturan lahir dari keterpaksaan, bukan rasa keadilan.
Islam Ingatkan: Hukum Harus Tegak di Atas Keadilan
Dalam Islam, hukum atau syariat bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen keadilan yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan, relasi, atau kepentingan. Syariat yang berat sebelah bukan hanya melanggar etika negara, tetapi juga melanggar perintah Allah.
Rasulullah SAW bahkan memberikan peringatan keras tentang bahaya diskriminasi syariat:
“Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa kehancuran sebuah bangsa bukan dimulai dari lemahnya peraturan, melainkan dari syariat yang tegas kepada rakyat dan lunak kepada penguasa.
Ketika peraturan dipersepsikan tidak adil, kepercayaan publik terhadap negara runtuh perlahan. Demokrasi kehilangan fondasi moralnya karena salah satu pilar utama supremasi syariat tidak ditegakkan secara setara. Ketidakpercayaan ini berpotensi melahirkan apatisme, kemarahan sosial, bahkan ketidakpatuhan yang meluas terhadap aturan negara.
Solusi: Mengembalikan Hukum sebagai Penjaga Keadilan
Islam menuntut negara untuk menjadikan peraturan sebagai alat perlindungan, bukan instrumen kekuasaan. Karena itu, beberapa langkah mendasar harus ditempuh:
- Penegakan syariat yang transparan, konsisten, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
- Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pejabat publik sebagai bentuk tanggung jawab amanah.
- Reformasi sistem peradilan agar sederhana, cepat, dan mudah diakses rakyat.
- Penguatan bantuan hukum bagi masyarakat kecil agar keadilan tidak hanya milik yang mampu.
- Penanaman nilai amanah dan takut kepada Allah dalam institusi penegak hukum.
Hukum hanya akan kembali dihormati jika keadilan tidak lagi dijual murah kepada pejabat dan tidak lagi menjadi barang mahal bagi rakyat.
Penutup: Keadilan Adalah Nafas Negara Hukum
Dari perspektif Islam, keadilan adalah ruh dari hukum. Negara boleh memiliki undang-undang yang lengkap dan aparat yang kuat, tetapi tanpa keadilan, semua itu kehilangan maknanya.
Kekuasaan yang melindungi diri sendiri dengan peraturan yang timpang sejatinya sedang menggali krisisnya sendiri.
Hukum yang adil akan menguatkan negara. Hukum yang diskriminatif akan menghancurkannya bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
