muslimx.id — Kedaulatan rakyat seharusnya menjadi roh utama kehidupan bernegara. Dalam Islam, kekuasaan bukan milik penguasa, melainkan amanah yang dititipkan untuk mengurus kepentingan umat. Namun realitas Indonesia hari ini menunjukkan jarak yang kian lebar antara prinsip itu dan kehidupan rakyat yang masih bergelut dengan kemiskinan, keterbelakangan layanan dasar, serta ketimpangan sosial.
Di saat negara menyampaikan optimisme tentang stabilitas, pertumbuhan, dan keberhasilan pembangunan, banyak rakyat justru menghadapi hidup yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok berfluktuasi, lapangan kerja tidak pasti, dan akses pendidikan serta kesehatan masih timpang di berbagai wilayah. Di sinilah kedaulatan rakyat terasa memudar tertutup oleh klaim bahwa “secara umum semuanya sudah baik”.
Kemiskinan yang Disangkal, Keadilan yang Ditunda
Islam mengajarkan bahwa pemimpin wajib melihat keadaan rakyat secara nyata, bukan melalui laporan yang menyenangkan kekuasaan. Rasulullah SAW mengingatkan:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim)
Namun hari ini, kemiskinan dan ketertinggalan sering diperlakukan sebagai statistik yang bisa dinegosiasikan, bukan realitas yang harus diselesaikan. Ketika rakyat mengeluh, yang muncul justru narasi penenang: ekonomi stabil, pembangunan berjalan, indikator makro membaik.
Bagi rakyat yang hidup di bawah tekanan kebutuhan dasar, narasi itu terasa jauh dari kenyataan. Kedaulatan rakyat kehilangan maknanya ketika suara mereka kalah oleh laporan dan klaim keberhasilan.
Keterbelakangan Dialihkan Menjadi Kesalahan Individu
Ketika warga tertinggal dari arus pembangunan, persoalan kerap dialihkan menjadi masalah personal: kurang adaptif, kurang produktif, atau belum siap bersaing. Padahal, Islam menegaskan bahwa keadilan sosial adalah tanggung jawab kolektif yang dipikul negara.
Keterbelakangan sering bersumber dari kebijakan yang tidak merata, infrastruktur sosial yang lemah, serta akses ekonomi yang dikunci oleh segelintir kepentingan. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat direduksi menjadi urusan individu, sementara negara bersembunyi di balik jargon “kesempatan”.
Allah SWT mengingatkan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ketika negara gagal menghadirkan keadilan struktural, maka keterbelakangan bukan kesalahan rakyat, melainkan tanda kelalaian amanah kekuasaan.
Narasi Stabilitas yang Membungkam Koreksi
Narasi bahwa keadaan terkendali dan pembangunan berada di jalur yang benar memang menenangkan. Namun pada saat yang sama, narasi ini menutup ruang evaluasi dan koreksi. Kritik terhadap kemiskinan struktural dan ketimpangan wilayah kerap dianggap mengganggu stabilitas atau tidak sejalan dengan optimisme nasional.
Dalam Islam, kritik adalah bagian dari amar makruf nahi mungkar mekanisme moral untuk menjaga kekuasaan tetap lurus. Ketika kritik dilemahkan, kedaulatan rakyat kehilangan fungsinya sebagai pengoreksi arah negara. Yang tersisa hanyalah kepatuhan prosedural tanpa daya substantif.
Pemilu tetap berlangsung, wakil rakyat tetap dipilih, namun kebijakan strategis seringkali jauh dari kebutuhan warga miskin dan tertinggal. Aspirasi rakyat berhenti di ruang prosedural, sementara keputusan ekonomi dan pembangunan lebih responsif terhadap kepentingan jangka pendek kekuasaan dan elite ekonomi.
Rakyat hadir dalam sistem, tetapi tidak berdaya di dalamnya. Inilah paradoks demokrasi tanpa kedaulatan nyata. Islam mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keberpihakan kepada yang lemah adalah bentuk kezaliman yang dilegalkan.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat sebagai Amanah
Islam tidak berhenti pada kritik, tetapi menawarkan arah perbaikan. Mengembalikan kedaulatan rakyat berarti mengembalikan negara pada fungsi dasarnya:
- Menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama keberhasilan, bukan sekadar capaian makro
- Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan secara struktural, berbasis kebutuhan nyata warga
- Memperluas partisipasi rakyat hingga tahap pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar
- Menjamin keterbukaan data dan ruang kritik, agar kedaulatan rakyat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan
- Menempatkan keadilan sosial sebagai amanah, bukan opsi politik
Penutup: Islam Mengingatkan, Kedaulatan Rakyat Bukan Sekadar Slogan
Selama kemiskinan dan keterbelakangan terus berlangsung, sementara negara sibuk mengulang klaim bahwa semuanya baik-baik saja, kedaulatan rakyat akan terus terkikis. Islam mengingatkan bahwa kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan atas narasi, tetapi atas nasib rakyat yang ditinggalkan.
Kedaulatan rakyat bukan slogan konstitusional, melainkan amanah Ilahi. Ketika amanah itu diabaikan, maka yang hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga keberkahan negara itu sendiri.
