muslimx.id — Pernyataan Indonesia sebagai negara paling bahagia versi Global Flourishing Study memantik refleksi publik. Di satu sisi, capaian ini menunjukkan ketahanan sosial dan nilai kebersamaan masyarakat. Namun di sisi lain, realitas ketimpangan ekonomi, akses layanan publik yang belum merata, serta kerentanan kelompok miskin tetap menjadi pekerjaan rumah negara. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan nasional tidak cukup diukur dari rasa, tetapi harus bertumpu pada keadilan yang dirasakan semua rakyat.
Kebahagiaan dalam Timbangan Al-Qur’an
Islam memandang kebahagiaan (sa‘adah) sebagai buah dari keadilan dan pemenuhan hak. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
(QS. An-Nahl [16]: 90)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah utama yang menjadi fondasi kesejahteraan. Kebahagiaan yang lahir tanpa keadilan berisiko menutup luka sosial yang nyata.
Makna Bahagia yang Tidak Boleh Menutup Ketimpangan
Survei kebahagiaan menilai aspek makna hidup dan relasi sosial. Namun Islam mengingatkan agar indikator batin tidak digunakan untuk menunda pemenuhan hak-hak lahiriah rakyat. Al-Qur’an menegaskan:
“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 7)
Kebahagiaan nasional harus berjalan seiring dengan pemerataan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Hadis tentang Tanggung Jawab Negara
Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan kemiskinan struktural.
Pandangan Kritis Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kebahagiaan yang bermakna hanya lahir jika keadilan dirasakan merata.
“Indeks kebahagiaan tidak boleh meninabobokan negara. Jika masih ada rakyat kesulitan mengakses pangan, pendidikan, dan pekerjaan layak, maka kebahagiaan itu belum utuh,” tegas Prayogi.
Risiko Menjadikan Kebahagiaan sebagai Narasi
Mengagungkan peringkat kebahagiaan tanpa koreksi kebijakan berisiko menggeser fokus negara dari kewajiban utama. Ketabahan rakyat tidak boleh dibaca sebagai persetujuan atas ketimpangan. Negara tetap wajib hadir memperbaiki struktur yang timpang.
Solusi: Kebahagiaan Berbasis Keadilan Merata
Untuk memastikan kebahagiaan nasional berakar pada keadilan, langkah konkret perlu ditempuh:
- Menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai indikator utama kebijakan lintas sektor.
- Memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak hingga wilayah tertinggal.
- Mengarahkan program sosial berbasis data kemiskinan dan kerentanan nyata.
- Menjamin perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi kelompok rentan.
- Melakukan evaluasi terbuka kebijakan ekonomi agar manfaat dirasakan luas.
Penutup
Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keadilan yang dirasakan bersama. Negara boleh disebut bahagia, tetapi tanggung jawabnya belum selesai sebelum kebahagiaan itu merata. Kebahagiaan nasional harus menjadi hasil dari negara yang konsisten melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan seluruh rakyat.
