muslimx.id– Di tengah menguatnya kritik publik terhadap kebijakan dan perilaku pejabat, penting diingat bahwa menjalankan amanah pemerintah dan kekuasaan berarti membuka diri terhadap koreksi serta masukan dari rakyat. Namun, narasi tandingan yang terus diulang justru menyempitkan makna kritik mengoreksi pemerintah dianggap tidak cinta negara, sementara kepatuhan buta dipuji sebagai puncak nasionalisme.
Dalam perspektif Islam, cara berpikir semacam ini justru berbahaya. Cinta negara tidak pernah identik dengan diam, apalagi membenarkan kekeliruan kekuasaan.
Islam dan Tradisi Koreksi Kekuasaan
IIslam sejak awal lahir sebagai ajaran yang menegaskan penting menjalankan amanah pemerintah dengan adil. Para nabi diutus bukan untuk menyenangkan penguasa, tetapi untuk meluruskan kezaliman yang dilegalkan oleh kekuasaan.
Allah SWT berfirman:
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Ali Imran [3]: 110)
Ayat ini tidak memberi pengecualian bagi penguasa. Justru dalam urusan publik, amar ma’ruf nahi munkar menjadi lebih mendesak, karena dampak kebijakan kekuasaan menyentuh kehidupan banyak orang.
Demokrasi dan Kesalahpahaman tentang Loyalitas
Dalam praktik demokrasi modern, loyalitas kerap disalahartikan sebagai ketaatan tanpa kritik. Rakyat diharapkan mendukung kebijakan apa pun yang lahir dari pemerintah yang sah secara elektoral, seolah menjalankan amanah kekuasaan identik dengan kepatuhan mutlak, bukan dengan tanggung jawab moral dan pengawasan publik.
Islam tidak menolak legitimasi prosedural, tetapi menegaskan bahwa legalitas tidak otomatis berarti kebenaran moral. Kekuasaan yang sah tetap harus diawasi, dinasehati, dan dikoreksi.
Rasulullah SAW bersabda:
“Agama itu adalah nasihat.” (HR. Muslim)
Ketika nasehat dibungkam dan kritik dihargai, maka demokrasi kehilangan ruhnya, dan agama direduksi menjadi simbol tanpa fungsi etis.
Amar Ma’ruf sebagai Tanggung Jawab Warga Negara
Dalam Islam, amar ma’ruf nahi munkar bukan monopoli ulama atau aktivis tertentu. Ia adalah tanggung jawab kolektif umat, termasuk dalam kehidupan bernegara.
Rasulullah SAW menegaskan:
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya.” (HR. Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa sikap pasif bukan pilihan ideal. Diam terhadap kebijakan zalim atau keliru bukanlah netralitas, melainkan kegagalan menjalankan kewajiban moral.
Cinta negara dalam Islam tidak diukur dari seberapa sering memuji pemerintah, tetapi dari kesediaan menjaga negara agar tidak jatuh ke jurang kezaliman.
Para sahabat Nabi memberikan teladan nyata. Umar bin Khattab RA, sebagai khalifah, pernah berkata di hadapan publik:
“Jika aku menyimpang, luruskan aku.”
Seorang rakyat biasa bahkan pernah mengoreksi Umar secara terbuka, dan koreksi itu diterima tanpa represi. Inilah etika kekuasaan Islam: pemimpin siap dikritik, rakyat berani menegur.
Membungkam Kritik, Merawat Kerusakan
Ketika kritik dilabeli sebagai ancaman, dan perbedaan pendapat dianggap permusuhan, yang lahir bukan stabilitas, melainkan kerusakan yang tertunda.
Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra’ [17]: 36)
Ayat ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis. Negara yang rakyatnya takut berpikir dan bersuara sedang berjalan menuju krisis moral yang dalam.
Menjaga Negara dengan Kesadaran, Bukan Kepatuhan Buta
Islam mengajarkan keseimbangan: menjaga ketertiban tanpa mematikan nurani, menghormati pemerintah tanpa mengkultuskannya.
Cinta negara sejati justru lahir dari keberanian moral untuk berkata benar, meski tidak populer, dan dari kesadaran bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kebangsaan.
Di sinilah amar ma’ruf nahi munkar menemukan relevansinya dalam demokrasi modern: bukan sebagai ancaman negara, tetapi sebagai penopang keadilan dan penjaga arah bangsa.
