muslimx.id – Dalam praktik politik, ketaatan sering disalahartikan sebagai kewajiban untuk selalu membenarkan penguasa. Kritik dicurigai sebagai pembangkangan, sementara loyalitas diukur dari seberapa jauh rakyat bersedia diam. Islam datang untuk meluruskan makna taat kepada pemimpin, agar tidak berubah menjadi alat sakralisasi kekuasaan.
Islam tidak pernah mengajarkan pengkultusan manusia. Setinggi apa pun kedudukan seorang pemimpin, ia tetap hamba Allah yang bisa salah dan wajib diingatkan. Karena itu, taat kepada pemimpin tidak identik dengan meniadakan akal sehat dan nurani.
Al-Qur’an menegaskan bahwa kemuliaan bukan pada jabatan, melainkan pada ketakwaan. Maka, ketika jabatan diperlakukan seolah suci dan kebal kritik, saat itulah ketaatan telah bergeser menjadi pengultusan sesuatu yang ditolak tegas dalam ajaran Islam.
Bahaya Sakralisasi Kekuasaan atas Nama Ketaatan
Sakralisasi kekuasaan melahirkan dua kerusakan sekaligus: pemimpin merasa selalu benar, dan rakyat kehilangan keberanian moral. Dalam situasi ini, taat kepada pemimpin dijadikan dalih untuk membenarkan kebijakan apapun, termasuk yang zalim dan merugikan rakyat.
Islam memperingatkan bahaya mengikuti pemimpin tanpa nalar kritis. Ketaatan yang mematikan kebenaran justru menyeret umat pada dosa kolektif. Karena itu, Islam memutus mata rantai sakralisasi dengan prinsip: taat dalam kebaikan, menolak dalam kemaksiatan.
Teladan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin: Kekuasaan yang Terbuka Dikoreksi
Rasulullah ﷺ adalah pemimpin tertinggi umat, namun beliau tidak pernah menutup ruang kritik. Dalam berbagai peristiwa, beliau bermusyawarah, menerima pendapat berbeda, dan mengoreksi keputusan ketika diperlukan. Ini adalah teladan agung bahwa taat kepada pemimpin tidak menghapus hak untuk mengingatkan.
Khulafaur Rasyidin melanjutkan tradisi ini. Umar bin Khattab RA secara terbuka meminta rakyat meluruskannya jika ia menyimpang. Kepemimpinan dalam Islam justru kuat karena kritik, bukan rapuh karenanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setyawan, menilai bahwa banyak rezim jatuh bukan karena kurangnya loyalitas rakyat, tetapi karena ketiadaan koreksi terhadap kekuasaan.
“Ketika taat kepada pemimpin dipaksakan tanpa ruang kritik, negara sedang berjalan menuju kebuntuan. Loyalitas tanpa kontrol itu berbahaya, karena kekuasaan kehilangan cermin untuk bercermin,” ujar Rinto.
Menurutnya, Islam memberi rambu yang jelas: ketaatan harus disertai akuntabilitas moral. Pandangan ini menegaskan bahwa taat kepada pemimpin yang sehat justru membutuhkan kritik yang jujur, bukan pujian yang meninabobokan.
Meluruskan Taat kepada Pemimpin sebagai Ketaatan Beradab
Islam menawarkan konsep ketaatan beradab: taat tanpa kehilangan akal, setia tanpa mematikan nurani. Rakyat tidak diajarkan memberontak, tetapi juga tidak dipaksa tunduk buta. Ketaatan beradab menjaga keseimbangan antara ketertiban dan keadilan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.” (HR. Thabrani)
Hadis ini menegaskan bahwa menyampaikan kebenaran bukan pengkhianatan, melainkan puncak tanggung jawab umat. Dengan demikian, taat dalam Islam adalah ketaatan yang sadar, kritis, dan berorientasi pada kebenaran.
Islam tidak membutuhkan rakyat yang bisu, dan tidak melahirkan pemimpin yang anti-kritik. Taat kepada pemimpin adalah ibadah ketika dijalankan dalam kebenaran, dan menjadi kesalahan ketika digunakan untuk membungkam keadilan.
Dengan meluruskan makna ketaatan, Islam menjaga agar kekuasaan tetap manusiawi, dan rakyat tetap bermartabat.
