muslimx.id– Dalam kehidupan berbangsa, istilah taat kepada pemimpin sering disalahpahami. Ketaatan dipersempit menjadi kepatuhan tanpa syarat, sementara kritik dianggap sebagai pembangkangan. Akibatnya, kekuasaan mudah disakralkan, dan rakyat kehilangan ruang moral untuk mengoreksi. Islam hadir untuk meluruskan pemahaman ini secara adil dan beradab.
Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Karena itu, taat kepada pemimpin tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan kualitas amanah yang dijalankan.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59)
Ayat ini sering dijadikan dalil ketaatan, namun perlu dipahami secara utuh. Ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) tidak disetarakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ia berada dalam koridor syariat dan keadilan. Dengan demikian, taat kepada pemimpin dalam Islam adalah bentuk penghormatan terhadap amanah, bukan penyerahan akal dan nurani.
Ketika Ketaatan Disalahpahami Menjadi Loyalitas Buta
Masalah muncul ketika ketaatan berubah menjadi loyalitas tanpa batas. Pemimpin tidak boleh dikritik, kebijakan dianggap selalu benar, dan kekuasaan diposisikan seolah suci dari kesalahan. Inilah yang oleh Islam disebut sebagai penyimpangan dalam memahami taat kepada pemimpin.
Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menutup mata terhadap kesalahan penguasa. Justru beliau menanamkan budaya koreksi dan nasihat. Ketaatan yang membungkam kebenaran bukanlah ketaatan, melainkan ketakutan yang dibungkus loyalitas.
Islam menolak sakralisasi manusia. Setinggi apapun jabatan, ia tetap bisa salah dan wajib diingatkan.
Tidak Ada Taat kepada Pemimpin dalam Kemaksiatan
Prinsip paling tegas dalam Islam terkait kepemimpinan adalah sabda Rasulullah ﷺ:
“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menjadi batas mutlak dalam konsep taat kepada pemimpin. Ketika perintah atau kebijakan bertentangan dengan nilai keadilan, kebenaran, dan syariat, maka ketaatan gugur secara moral.
Islam tidak mengajarkan pemberontakan liar, tetapi juga tidak membenarkan ketaatan yang mengantarkan pada dosa kolektif. Di sinilah letak keseimbangan Islam: taat dalam kebaikan, menolak dalam kemaksiatan, dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab.
Partai X: Ketaatan Tanpa Etika Melahirkan Otoritarianisme
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setyawan, menilai bahwa banyak krisis politik hari ini berakar dari kesalahan memahami taat kepada pemimpin. Menurutnya, ketaatan sering diminta tanpa disertai ruang dialog dan koreksi.
“Ketaatan yang tidak disertai etika dan akuntabilitas justru membuka jalan bagi otoritarianisme. Pemimpin merasa selalu benar, sementara rakyat dipaksa diam atas nama loyalitas,” ujar Rinto.
Ia menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, taat harus berjalan seiring dengan kontrol moral rakyat. Ketika kritik dianggap ancaman, saat itulah kekuasaan mulai kehilangan legitimasi etiknya. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan ketaatan sebagai relasi amanah, bukan relasi dominasi.
Meluruskan Makna Taat kepada Pemimpin dalam Islam
Islam menawarkan jalan tengah yang adil: tidak chaos, tidak pula tunduk buta. Taat kepada pemimpin adalah ibadah ketika pemimpin menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan membuka ruang nasihat. Namun ketaatan berubah menjadi dosa ketika ia mematikan kebenaran dan membiarkan kezaliman.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.” (HR. Thabrani)
Hadits ini menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran adalah bentuk tertinggi tanggung jawab umat, bukan pengkhianatan. Dengan demikian, Islam melahirkan konsep ketaatan beradab taat yang sadar, kritis, dan bermoral.
Islam hadir bukan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi untuk menjaga nurani umat dan arah sejarah.
