muslimx.id– Arah Indonesia Emas dalam Islam, menolak konsep rakyat pasif. Dalam pandangan Islam, setiap warga adalah pemegang amanah sosial yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.
Perdebatan tentang arah Indonesia Emas sering berfokus pada target ekonomi, bonus demografi, dan lompatan teknologi. Namun satu pertanyaan mendasar kerap terlewat: siapa yang menjaga arah itu tetap lurus? Negara tidak pernah berjalan sendiri. Ia digerakkan oleh kebijakan, tetapi dijaga oleh rakyatnya. Ketika rakyat diposisikan sebagai penonton, arah bangsa mudah dibelokkan oleh kepentingan sempit.
Dari Partisipasi Seremonial ke Keterlibatan Substantif
Dalam praktik pemerintahan modern, partisipasi rakyat sering direduksi menjadi aktivitas seremonial: hadir saat pemilu, merayakan janji, lalu kembali diam. Setelah itu, pengambilan keputusan berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai.
Padahal arah Indonesia Emas membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan. Rakyat harus memiliki ruang untuk bertanya, mengkritik, dan mengoreksi kebijakan. Tanpa itu, negara berjalan dengan autopilot kekuasaan, rentan salah arah, dan sulit dikoreksi.
Allah SWT berfirman:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma’idah: 2)
Ayat ini menegaskan bahwa keterlibatan rakyat adalah kewajiban moral: bekerja sama dalam kebaikan, termasuk menjaga negara dari kebijakan yang merugikan publik.
Rakyat sebagai Penjaga Amanah Kekuasaan
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa. Amanah itu tidak hanya dibebankan kepada penguasa, tetapi juga kepada rakyat sebagai pengawas moral.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab rakyat tidak berhenti di bilik suara. Mengawal kebijakan, menyuarakan kritik, dan menjaga agar kekuasaan tidak menyimpang adalah bagian dari kepemimpinan sosial yang dituntut Islam.
Partai X: Rakyat Tidak Boleh Didegradasi Jadi Penonton
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa salah satu hambatan terbesar menuju arah Indonesia Emas adalah kecenderungan negara mendegradasi rakyat menjadi penonton kebijakan. Menurutnya, kekuasaan sering nyaman ketika rakyat pasif, tetapi justru berbahaya bagi keberlanjutan bangsa.
Rinto menegaskan bahwa negara kuat lahir dari rakyat yang terlibat, bukan rakyat yang dibungkam. Ia mengingatkan bahwa partisipasi publik bukan ancaman stabilitas, melainkan prasyarat legitimasi. Ketika kritik dimusuhi dan dialog ditutup, negara kehilangan kompas korektifnya.
Menurut Rinto, Indonesia Emas hanya mungkin terwujud jika rakyat diberi ruang dan keberanian untuk mengawal kekuasaan secara terbuka, dewasa, dan beradab.
Syura Berkelanjutan sebagai Fondasi Keterlibatan
Islam mengenal konsep syura bukan sebagai ritual sesaat, melainkan mekanisme berkelanjutan. Musyawarah hidup ketika rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.
Allah SWT berfirman:
“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Ayat ini menegaskan bahwa arah Indonesia Emas harus dijaga melalui syura yang hidup, bukan musyawarah simbolik. Ketika ruang syura dipersempit, kebijakan kehilangan legitimasi moralnya.
Penutup: Menjaga Arah, Menjaga Negeri
Sejarah menunjukkan bahwa negara tanpa pengawasan publik mudah tergelincir ke arah otoritarianisme, korupsi, dan ketimpangan. Rakyat yang diam bukan tanda kedewasaan, melainkan tanda ketakutan atau kelelahan sosial.
Arah Indonesia Emas dalam islam tidak akan terjaga oleh penguasa semata. Ia membutuhkan rakyat yang sadar, berani, dan bertanggung jawab. Dari perspektif Islam, rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan penjaga amanah negeri.
Jika rakyat memilih diam, arah bangsa akan ditentukan segelintir orang. Jika rakyat terlibat aktif dan beradab, Indonesia Emas bukan sekadar janji, melainkan masa depan yang layak diperjuangkan.
