muslimx.id – Salah satu gejala paling mengkhawatirkan dalam praktik kontemporer adalah munculnya pola negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik. Dalam situasi ini, arah kebijakan publik tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan etika, keadilan, atau kebenaran, melainkan oleh seberapa ramai sebuah isu diperbincangkan di media sosial. Yang viral dianggap penting, sementara yang sunyi dianggap tak berarti. Fenomena ini menandai pergeseran serius dalam etika pemerintah. Negara tidak lagi bertanya apakah suatu kebijakan benar atau salah, adil atau zalim, tetapi apakah kebijakan itu aman dari amukan opini publik. Di sinilah etika pemerintah perlahan mati, digantikan oleh logika popularitas sesaat.
Ketika Ramai–Sepi Mengalahkan Benar–Salah
Dalam negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik, ukuran kebenaran menjadi distorsi. Sebuah kebijakan dibatalkan bukan karena terbukti melanggar keadilan, tetapi karena memicu kemarahan publik. Sebaliknya, kebijakan bermasalah bisa terus berjalan selama tidak menjadi viral.
Islam secara tegas menolak logika semacam ini. Dalam pandangan Islam, kebenaran tidak diukur oleh jumlah pengikut atau kerasnya suara mayoritas. Allah SWT berfirman:
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Al-An’am: 116)
Ayat ini menegaskan bahwa keramaian bukan penentu kebenaran. Ketika negara menggantungkan keputusannya pada opini yang sedang tren, negara sedang berjalan di atas pasir, bukan di atas nilai.
Matinya Etika Kekuasaan Pemerintah
Etika pemerintah dalam Islam berpijak pada keadilan (al-‘adl) dan amanah. Kekuasaan bukan sekadar kewenangan formal, melainkan tanggung jawab moral di hadapan Allah dan rakyat.
Dalam fenomena ini, penguasa lebih takut kehilangan citra dibanding kehilangan keadilan. Negara lebih sibuk menjaga persepsi daripada memastikan kemaslahatan. Akibatnya, kebijakan publik berubah menjadi alat manajemen emosi massa, bukan instrumen keadilan sosial.
Rasulullah ﷺ mengingatkan:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim)
Pelayan berarti bekerja berdasarkan kebutuhan riil dan nilai kebenaran, bukan mengikuti suasana hati yang berubah-ubah.
Partai X: Negara Kehilangan Kompas Moral
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa fenomena ini adalah tanda paling jelas dari krisis etika dalam pengelolaan kekuasaan.
“Negara yang menentukan kebijakan berdasarkan ramai atau sepi sedang kehilangan kompas moralnya. Etika digantikan oleh algoritma,” tegas Prayogi.
Menurutnya, opini publik penting untuk didengar, tetapi tidak boleh menjadi hakim tunggal. Ketika negara takut pada trending topic, negara berhenti memimpin dan mulai sekadar bertahan.
Prayogi menekankan bahwa negara yang sehat justru harus mampu mengambil keputusan tidak populer demi keadilan jangka panjang. Jika semua kebijakan harus menunggu restu keramaian, maka negara akan kehilangan wibawa etiknya.
Islam dan Keberanian Moral Negara
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan membutuhkan keberanian moral. Umar bin Khattab RA dikenal berani mengambil keputusan yang tidak selalu disukai, tetapi adil dan berpihak pada kebenaran. Ia tidak menunggu trending topic untuk bertindak.
Dalam konteks ini, negara yang dijalankan berdasarkan popularitas politik bertentangan dengan etika politik Islam. Seharusnya, negara menjadi penuntun moral bagi masyarakat, bukan sekadar cermin kepanikan kolektif yang muncul dari opini viral.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil…” (QS. An-Nahl: 90)
Keadilan dalam ayat ini tidak bersyarat pada popularitas. Ia wajib ditegakkan bahkan ketika tidak disambut tepuk tangan.
Penutup: Menghidupkan Kembali Etika Pemerintah
Negara yang dijalankan berdasarkan popularitas kejahatan politik bukan sekadar persoalan teknis pengambilan kebijakan, tetapi persoalan mendasar tentang arah moral bangsa. Ketika ukuran benar atau salah dikalahkan oleh ramai atau sepi, negara sedang melangkah menjauh dari prinsip keadilan.
Sebagaimana ditegaskan Prayogi R. Saputra, negara yang kuat bukan negara yang selalu aman dari kritik, tetapi negara yang berani memegang nilai meski menghadapi tekanan opini.
Jika etika pemerintah terus dikorbankan demi meredam viral, maka yang lahir bukan negara berdaulat, melainkan negara reaktif. Dan ketika negara kehilangan etika, kekuasaan mungkin bertahan, tetapi keadilan pasti tumbang.
