muslimx.id– Dalam Islam, kepemimpinan bukan hadiah, bukan privilese, dan bukan simbol status. Ia adalah amanah yang berat dan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, dalam kerangka politik sebagai dakwah, jabatan tidak boleh dipahami sebagai kehormatan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab pelayanan.
Masalah yang sering muncul dalam praktik kekuasaan adalah perubahan orientasi setelah kekuasaan diraih. Sebelum berkuasa, narasi yang dibangun adalah pengabdian. Setelah berkuasa, yang muncul justru perlindungan kepentingan kelompok. Di sinilah kekuasaan kehilangan dimensi dakwahnya.
Amanah Kekuasaan dalam Perspektif Islam
Rasulullah ﷺ memberi peringatan keras tentang kepemimpinan:
“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya.” (HR. Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang ringan. Ia bisa menjadi kemuliaan jika dijalankan dengan adil, tetapi bisa menjadi penyesalan jika disalahgunakan.
Karena itu, politik sebagai dakwah menempatkan jabatan sebagai: sarana pelayanan, alat perbaikan sosial, instrumen keadilan, tanggung jawab moral.
Bukan sebagai: alat balas jasa kekuasaan, sumber fasilitas pribadi, perlindungan kelompok, simbol keunggulan sosial.
Dari Status ke Pelayanan
Dalam politik yang kehilangan ruh dakwah, jabatan sering diperlakukan sebagai status sosial. Semakin tinggi posisi, semakin jauh dari rakyat. Akses makin tertutup. Kritik dianggap gangguan. Kekuasaan menjadi menara, bukan jembatan.
Sebaliknya, politik dakwah mengubah cara pandang: semakin tinggi jabatan, semakin besar kewajiban melayani. Semakin luas kuasa, semakin ketat tanggung jawabnya.
Model kepemimpinan Islam klasik menunjukkan bahwa pemimpin ideal justru yang paling mudah diakses, paling terbuka dikritik, dan paling sederhana dalam gaya hidupnya. Karena fokusnya bukan menjaga wibawa simbolik, tetapi menjaga keadilan nyata.
Dakwah Kekuasaan Butuh Integritas Pribadi
Tidak mungkin kekuasaan menjadi sarana dakwah jika pelakunya tidak menjaga integritas. Sistem penting, tetapi karakter pemimpin tetap menentukan. Kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan keterbukaan pada koreksi adalah fondasi utama.
Tanpa integritas: program menjadi proyek, kebijakan menjadi transaksi, amanah menjadi peluang. Dengan integritas: kekuasaan menjadi pengabdian, jabatan menjadi ladang amal, kebijakan menjadi jalan maslahat.
Partai X: Jabatan Itu Beban Moral, Bukan Tiket Kehormatan
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa salah satu kesalahan terbesar dalam budaya politik modern adalah memandang jabatan sebagai pencapaian, bukan beban moral.
“Dalam perspektif politik sebagai dakwah, jabatan bukan garis finish, tapi garis start pengabdian. Setelah dilantik, justru hisab sosial dimulai,” ujarnya.
Menurut Rinto, pemimpin yang benar adalah yang merasa takut tidak mampu menunaikan amanah, bukan bangga karena memegang kekuasaan.
“Kalau seseorang mengejar jabatan demi kehormatan, dia berbahaya. Tapi kalau menerima jabatan karena tanggung jawab, dia berpotensi menjadi pelayan umat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa partai dan lembaga politik harus membangun kultur amanah, bukan kultur privilese, agar politik benar-benar berfungsi sebagai sarana dakwah sosial.
Penutup: Politik Dakwah Melahirkan Kepemimpinan Pelayan
Politik sebagai dakwah menuntut perubahan cara pandang mendasar: dari kekuasaan sebagai keistimewaan menjadi kekuasaan sebagai amanah. Dari jabatan sebagai simbol menjadi jabatan sebagai pelayanan.
Pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa lama ia berkuasa, tetapi seberapa tulus ia melayani.
Ketika amanah menjadi pusat kepemimpinan, politik tidak lagi sekadar perebutan posisi tetapi menjadi jalan ibadah sosial yang nyata. Di situlah dakwah menemukan bentuknya dalam tata kelola kekuasaan.
