muslimx.id – Efisiensi anggaran negara tidak akan pernah terwujud tanpa transparansi tata kelola publik. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta bersama harus terbuka, dapat diawasi, dan siap dipertanggungjawabkan. Anggaran negara bukan ruang gelap kekuasaan, melainkan ruang amanah yang harus terang di hadapan rakyat.
Banyak pemborosan terjadi bukan karena ketiadaan aturan, tetapi karena minimnya keterbukaan. Ketika proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran tidak mudah diakses publik, maka ruang penyimpangan dan pemborosan melebar. Di sinilah transparansi menjadi fondasi utama efisiensi anggaran negara.
Islam menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap amanah. Kekuasaan tidak diberi hak untuk menutup-nutupi urusan publik yang menyangkut hak masyarakat luas.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29)
Ayat ini menjadi prinsip dasar bahwa pengelolaan harta publik harus bersih dari praktik manipulatif dan tersembunyi.
Anggaran Tertutup, Pemborosan Tumbuh
Efisiensi anggaran negara menuntut sistem yang memungkinkan publik mengetahui bagaimana uang negara direncanakan dan dibelanjakan. Tanpa transparansi, ukuran efisiensi menjadi kabur. Laporan bisa terlihat rapi, tetapi realitas bisa berbeda.
Keterbukaan anggaran bukan ancaman bagi pemerintah yang bersih, justru perlindungan. Dengan transparansi, kesalahan bisa dikoreksi lebih awal, kebijakan bisa diperbaiki lebih cepat, dan kepercayaan publik bisa dijaga.
Dalam etika pemerintahan Islam, kekuasaan tidak boleh alergi diawasi. Pengawasan adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam tata kelola.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Agama adalah nasihat.” (HR. Muslim)
Nasihat kepada pemimpin termasuk mengoreksi pengelolaan amanah publik.
Transparansi sebagai Bentuk Kejujuran Kekuasaan
Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi membuka niat dan proses. Efisiensi anggaran negara akan kuat jika sejak awal perencanaan sudah berbasis kebutuhan riil, bukan kepentingan tersembunyi.
Keterbukaan membuat pejabat berpikir dua kali sebelum membuat program yang tidak perlu. Ia menciptakan disiplin moral karena setiap keputusan berpotensi ditanya publik.
Dalam tradisi kepemimpinan Islam, para khalifah tidak hanya mengumumkan kebijakan, tetapi siap ditanya dan dikritik. Ini menunjukkan bahwa transparansi adalah akhlak kepemimpinan, bukan sekadar fitur sistem.
Partai X: Keterbukaan Anggaran Menentukan Efisiensi Nyata
Erick Karya, Ketua Umum Partai X, menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara tidak cukup dibangun dengan aturan teknis, tetapi harus diperkuat dengan keterbukaan menyeluruh kepada publik.
Menurutnya, banyak program tampak efisien di atas kertas, tetapi sulit diverifikasi dampaknya karena data dan prosesnya tertutup.
“Selama anggaran tidak transparan, klaim efisiensi sulit dipercaya. Efisiensi yang sehat harus bisa diaudit publik, bukan hanya dipresentasikan dalam laporan,” ujar Erick.
Ia menekankan bahwa keterbukaan anggaran akan mendorong kualitas belanja publik, karena setiap rupiah harus siap dijelaskan manfaatnya.
Erick juga menilai bahwa transparansi adalah jembatan antara efisiensi dan keadilan, karena memastikan anggaran tidak hanya hemat, tetapi juga tepat sasaran.
Penutup: Transparansi sebagai Jalan Efisiensi Berkah
Efisiensi anggaran negara dalam perspektif Islam tidak hanya bicara penghematan, tetapi keberkahan penggunaan harta publik. Dan keberkahan lahir dari kejujuran serta keterbukaan.
Negara yang transparan memberi ruang partisipasi dan pengawasan. Dari situ tumbuh disiplin anggaran yang sehat. Pemborosan dapat dicegah, penyimpangan dapat dipotong, dan prioritas publik dapat dijaga.
Pada akhirnya, transparansi bukan beban bagi kekuasaan, melainkan pelindung amanah. Ketika anggaran dikelola secara terbuka dan efisien, negara tidak hanya kuat secara fiskal, tetapi juga dipercaya secara moral.
