muslimx.id — Dalam banyak praktik kekuasaan modern, jabatan sering dipersepsikan sebagai posisi untuk dihormati dan dilayani. Fasilitas melekat, protokol diperketat, dan jarak dengan rakyat melebar. Namun dalam ajaran Islam, paradigma itu justru dibalik: pemimpin adalah pelayan, bukan tuan yang harus dilayani.
Konsep ini bukan teori manajemen modern semata. Ia berakar kuat dalam hadis Nabi dan praktik kepemimpinan Islam sejak awal. Kepemimpinan bukan soal status, tetapi fungsi. Bukan tentang keistimewaan, tetapi pengabdian.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim)
Hadis ini menjadi fondasi etika kepemimpinan Islam. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kewajiban pelayanannya. Kekuasaan bukan alat menikmati hak tetapi sarana memikul beban umat.
Membalik Logika Kekuasaan
Salah satu masalah terbesar dalam budaya jabatan adalah orientasi hak lebih besar daripada tanggung jawab. Padahal dalam Islam, jabatan identik dengan amanah dan hisab (pertanggungjawaban).
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, kepemimpinan bukan penghargaan otomatis tetapi ujian berat. Seorang pemimpin akan ditanya tentang kebijakan, dampak keputusan, dan nasib orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Karena itu, konsep pemimpin adalah pelayan bukan slogan moral tetapi struktur nilai. Ia mengubah cara pandang terhadap kuasa: dari hak istimewa menjadi kewajiban pelayanan. Pemimpin tidak menunggu dilayani ia mendahului melayani.
Teladan Nabi dalam Kepemimpinan Melayani
Nabi Muhammad ﷺ adalah kepala negara Madinah, pemimpin militer, sekaligus pemimpin spiritual. Namun gaya hidup dan kepemimpinannya jauh dari kemewahan kekuasaan.
Riwayat sahih menyebutkan bahwa beliau: membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian sendiri, melayani kebutuhan tamu, duduk sejajar dengan sahabat, mudah diakses masyarakat.
Tidak ada tembok protokol yang memisahkan beliau dari umat. Kepemimpinan Nabi bersifat hadir bukan berjarak.Inilah model servant leadership paling otentik: otoritas kuat, tetapi sikap melayani.
Jabatan sebagai Khidmah, Bukan Privilege
Dalam khazanah Islam, kepemimpinan sering disebut sebagai khidmah pengabdian. Maknanya operasional: memudahkan urusan rakyat, melindungi yang lemah, mempercepat keadilan, dan membuka akses kebutuhan dasar.
Rasulullah ﷺ bahkan memberi peringatan keras:
“Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah dia…” (HR. Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa mempersulit pelayanan publik bukan sekadar kesalahan teknis tetapi pelanggaran moral-spiritual. Jika jabatan membuat rakyat makin sulit maka ruh kepemimpinan Islam telah hilang.
Partai X: Menilai Krisis Kepemimpinan
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa krisis kepemimpinan modern banyak bersumber dari salah orientasi terhadap jabatan.
“Dalam perspektif etika Islam, pemimpin adalah pelayan publik. Jabatan itu fungsi pelayanan, bukan posisi kenikmatan. Ketika orientasinya terbalik, lahirlah penyalahgunaan kuasa,” ujarnya.
Menurut Prayogi, servant leadership dalam Islam bukan konsep lunak, tetapi konsep strategis.
“Pemimpin yang melayani biasanya paling kuat legitimasinya, karena kepercayaan publik tumbuh dari manfaat nyata, bukan pencitraan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan melayani juga menciptakan stabilitas sosial. Rakyat bisa menerima keputusan berat jika mereka percaya pemimpinnya bekerja untuk mereka, bukan diatas mereka.
Penutup: Ukuran Pemimpin Ada pada Manfaatnya
Konsep pemimpin adalah pelayan mengembalikan kepemimpinan ke makna aslinya: pengabdian. Dalam Islam, ukuran pemimpin bukan kemegahan kantornya, panjang iring-iringannya, atau banyaknya fasilitasnya tetapi luasnya manfaatnya.
Semakin tinggi jabatan, semakin rendah hati pelayanannya. Semakin besar kuasa, semakin besar tanggung jawabnya. Pemimpin yang ingin dilayani telah salah arah. Pemimpin yang sibuk melayani itulah yang berjalan di jalan kenabian.
