muslimx.id — Ancaman terhadap keadilan dan demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk krisis terbuka. Kadang ia tumbuh perlahan, nyaris tak terlihat, namun berdampak dalam. Salah satunya adalah fenomena oligarki di indonesia ketika pengaruh kebijakan dan arah kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki akses kuat terhadap modal dan struktur pemerintahan.
Disebut ancaman senyap karena ia tidak selalu melanggar aturan secara terang-terangan, tetapi menggeser substansi keadilan secara bertahap. Proses tetap berjalan, prosedur tetap ada, tetapi hasilnya cenderung berputar pada kepentingan yang sama.
Dalam perspektif Islam, ancaman seperti ini berbahaya karena merusak inti amanah publik: keadilan dan kemaslahatan.
Allah berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menegaskan larangan memanfaatkan kekuasaan dan akses hukum untuk keuntungan tidak adil sebuah prinsip yang sangat relevan dalam kritik terhadap dominasi segelintir orang.
Demokrasi Prosedural vs Keadilan Substantif
Dalam sistem demokrasi, prosedur bisa berjalan baik pemilu ada, lembaga ada, aturan ada tetapi keadilan substantif belum tentu terwujud. Oligarki sering bekerja di wilayah substantif ini.
Gejalanya antara lain: pemain kebijakan itu-itu saja, jaringan pengaruh sulit ditembus, sirkulasi pejabat terbatas, dan kepentingan besar lebih cepat direspons. Akibatnya, demokrasi menjadi prosedural, tetapi tidak sepenuhnya partisipatif.
Islam tidak hanya menekankan proses, tetapi hasil keadilan. Sebuah keputusan yang sah prosedurnya tetap bisa dinilai zalim jika dampaknya merugikan publik luas.
Rusaknya Amanah Publik
Ketika publik melihat bahwa kebijakan cenderung menguntungkan kelompok tertentu, rasa percaya akan melemah. Padahal kepercayaan adalah fondasi stabilitas sosial.
Dalam Islam, amanah publik adalah tanggung jawab berat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyat, lalu ia tidak bersungguh-sungguh untuk kemaslahatan mereka, kecuali ia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa kegagalan menjaga kemaslahatan publik bukan sekadar kesalahan teknis tetapi pelanggaran amanah spiritual. Oligarki berbahaya bukan hanya karena ketimpangan tetapi karena menggerus amanah.
Dampak Jangka Panjang yang Sering Diabaikan
Dominasi penguasa dalam jangka panjang dapat menimbulkan: stagnasi kebijakan, matinya kompetisi sehat, tertutupnya inovasi sosial, sinisme generasi muda terhadap politik.
Ketika ruang partisipasi terasa sempit, masyarakat berkualitas memilih menjauh. Ini kerugian besar bagi masa depan tata kelola negara.
Karena sistem yang sehat membutuhkan sirkulasi gagasan dan aktor bukan pengulangan lingkaran kuasa.
Partai X: Menilai Isu Oligarki
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menilai bahwa isu oligarki harus dilihat sebagai peringatan struktural, bukan sekadar tuduhan.
“Oligarki di indonesia harus dibaca sebagai risiko konsentrasi pengaruh. Kalau akses dan pengaruh terlalu terkumpul, keseimbangan kepentingan publik bisa terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, solusi utamanya adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas.
“Semakin terbuka proses kebijakan, semakin sulit kepentingan sempit mendominasi. Keterbukaan itu pagar paling efektif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya etika kepemimpinan. Pada akhirnya, integritas pemegang amanah menentukan apakah kekuasaan melayani publik atau melayani jaringan.
Penutup: Menjaga Amanah Lebih Penting dari Menjaga Lingkaran
Islam menempatkan amanah publik di atas loyalitas kelompok. Kekuasaan bukan untuk menjaga lingkaran tetapi menjaga keadilan. Ketika pengaruh menjadi sempit, pemimpin harus memperluas pendengaran. Ketika akses menjadi terbatas, sistem harus dibuka.
Oligarki di Indonesia tumbuh dalam ruang gelap. Keadilan tumbuh dalam keterbukaan. Menjaga amanah publik bukan hanya tugas sistem tetapi kewajiban moral setiap pemegang kuasa.
Karena di hadapan Allah, yang ditanya bukan siapa yang didukung tetapi siapa yang dilindungi.
