muslimx.id – Kebijakan pemerintah dan amanah Islam merupakan dua konsep yang tak terpisahkan dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Dalam Islam, pengelolaan negara tidak hanya dilihat sebagai urusan administratif semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam, di mana setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Islam memandang kemiskinan, baik yang bersifat kultural maupun struktural, sebagai masalah yang harus diatasi dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan umat.
Kebijakan Pemerintah dan Kemiskinan: Tantangan Kultural dan Struktural
Secara garis besar, penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti malas, rendahnya etos kerja, serta budaya yang mengarah pada perilaku negatif seperti korupsi dan ketergantungan pada gaya hidup foya-foya. Sementara itu, kemiskinan struktural terjadi akibat adanya hambatan sistemik yang menghalangi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, seperti terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan yang layak, kesempatan kerja yang adil, dan ketidakmerataan distribusi kekayaan.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa baik kemiskinan kultural maupun struktural perlu diatasi. Menanggapi kemiskinan kultural, beliau menekankan pentingnya profesi pekerjaan, bahkan bagi generasi muda.
Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang memiliki profesi pekerjaan.”(H.R. al-Baihaqi)
Rasulullah SAW tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memberi teladan nyata dalam kehidupan beliau. Sejak kecil, beliau sudah bekerja, mulai dari menggembala kambing hingga menjadi pedagang internasional di usia muda. Ini menunjukkan bahwa etos kerja dan profesi sangat penting dalam membentuk karakter dan mengatasi kemiskinan kultural.
Untuk kemiskinan struktural, Rasulullah SAW menekankan pentingnya sistem pasar yang jujur dan adil. Serta tidak memberatkan rakyat dengan pajak atau pungutan yang tidak adil.
Dalam sebuah Hadis, beliau bersabda:
“Ini adalah pasar kalian, janganlah kalian saling mengurangi (takaran) dan jangan mengambil pajak.” (H.R. Ibn Majah)
Hadis ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang adil dan bebas dari eksploitasi adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan struktural. Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus berfokus pada pembangunan ekonomi yang merata dan memberikan akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat.
Solusi dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kultural dan struktural, serta menjaga amanah Islam dalam pengelolaan negara:
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang memprioritaskan akses pendidikan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal. - Pembangunan Ekonomi yang Merata
Untuk mengatasi kemiskinan struktural, kebijakan pembangunan ekonomi harus menyasar daerah-daerah yang selama ini tertinggal. - Reformasi Sistem Perpajakan yang Adil dan Transparan
Kebijakan perpajakan harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Pajak yang dipungut dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan umat. Terutama untuk membangun fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. - Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pemerintah juga harus melindungi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dengan kebijakan sosial yang menyeluruh.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah yang adil dan amanah dalam pengelolaan negara sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Islam mengajarkan bahwa penguasa harus menjaga keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan baik yang bersifat kultural maupun struktural. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang keadilan dalam sistem ekonomi dan perlindungan terhadap rakyat. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat secara merata.
