muslimx.id– Kebijakan pemerintah dan amanah Islam memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Dalam perspektif Islam, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi. Tetapi juga harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang berpihak pada rakyat, terutama mereka yang rentan dan tertinggal. Islam mengajarkan bahwa penguasa dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, baik itu kemiskinan kultural maupun struktural. Rasulullah SAW telah memberi teladan yang jelas tentang bagaimana sebuah negara dapat menjaga keadilan dan kesejahteraan dengan memperhatikan hak setiap individu. Serta menciptakan sistem yang bebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.
Kemiskinan Kultural dan Struktural: Dua Tantangan Besar
Kemiskinan di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua penyebab utama, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Adapun kemiskinan kultural biasanya berhubungan dengan faktor-faktor individu, seperti rendahnya etos kerja, perilaku malas, budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta gaya hidup foya-foya. Sementara itu, kemiskinan struktural lebih berkaitan dengan hambatan sistemik yang menghalangi individu atau kelompok tertentu untuk keluar dari kemiskinan, meskipun mereka telah berusaha keras. Hambatan ini dapat berupa terbatasnya akses terhadap pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang memadai, lapangan kerja yang adil, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya alam.
Dalam Islam, kedua jenis kemiskinan ini mendapatkan perhatian yang serius. Mengenai kemiskinan kultural, Rasulullah SAW menekankan pentingnya profesi pekerjaan, bahkan bagi generasi muda. Beliau bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang memiliki profesi pekerjaan.” (H.R. al-Baihaqi)
Rasulullah SAW memberikan teladan dengan memulai pekerjaan sejak usia muda. Pada usia 8 tahun, beliau menggembala kambing, dan pada usia 12 tahun, beliau sudah merintis karir sebagai pedagang internasional. Ini mengajarkan bahwa bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu kunci untuk mengatasi kemiskinan kultural.
Terkait kemiskinan struktural, Rasulullah SAW menekankan pentingnya sistem pasar yang jujur dan adil. Serta tidak membebani rakyat dengan pajak atau pungutan yang tidak semestinya.
Dalam Hadis beliau: “Ini adalah pasar kalian, janganlah kalian saling mengurangi (takaran) dan jangan mengambil pajak.” (H.R. Ibn Majah)
Hadis ini mengajarkan bahwa sistem ekonomi yang adil dan transparan adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini yang sering kali menjadi penyebab kemiskinan struktural.
Solusi dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengatasi kemiskinan baik yang bersifat kultural maupun struktural. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah:
- Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan etos kerja dan mengurangi kemiskinan kultural. - Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Inklusif
Kebijakan pembangunan ekonomi harus berpihak pada daerah-daerah tertinggal, terutama di pedesaan. - Reformasi Pajak yang Adil dan Transparan
Sistem perpajakan yang adil dan transparan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. - Menciptakan Sistem Pasar yang Jujur dan Adil
Pasar yang bebas dari manipulasi dan pengambilan pajak yang tidak sah adalah salah satu cara untuk menciptakan ekonomi yang sehat.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah yang adil dan transparan merupakan langkah utama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pemerintah dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, baik yang bersifat kultural maupun struktural, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berpihak pada rakyat.
