muslimx.id — Banyak orang bertanya mengapa kualitas kepemimpinan nasional terasa stagnan, bahkan menurun. Padahal proses demokrasi berjalan, pemilu rutin digelar, dan partai politik terus bermunculan. Namun dibalik semua itu, ada persoalan mendasar yang jarang dibedah secara serius: krisis pemimpin berkualitas akibat rusaknya sistem kaderisasi pemerintahan.
Kualitas negara bukan hanya ditentukan oleh bagaimana rakyat memilih, tetapi juga oleh bagaimana partai dan institusi mencetak pemimpin.
Dari Mana Pemimpin Berkualitas Lahir?
Pemimpin tidak lahir secara instan. Ia dibentuk melalui proses panjang: pendidikan, pembinaan karakter, pengalaman organisasi, dan ujian integritas. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, partai menjadi sekolah kepemimpinan.
Namun ketika kaderisasi hanya menjadi formalitas administratif, maka yang lahir bukan negarawan, melainkan politisi pragmatis.
Fenomena yang muncul: rekrutmen berbasis popularitas, bukan kapasitas, lompat partai demi tiket pencalonan, minim pembinaan ideologi, lemahnya pendidikan karakter. Di sinilah akar krisis pemimpin berkualitas mulai terlihat.
Pemerintahan Instan dan Minimnya Pembinaan Karakter
Dalam banyak kasus, proses kaderisasi digantikan oleh pendekatan instan: figur publik direkrut menjelang pemilu, tokoh populer diberi posisi strategis tanpa proses pembinaan yang memadai.
Padahal dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya.” (HR. Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa jabatan bukan soal elektabilitas, tetapi soal tanggung jawab moral dan kapasitas. Tanpa pembinaan karakter, kekuasaan mudah berubah menjadi fasilitas, bukan pelayanan.
Partai Politik sebagai Sekolah Kepemimpinan
Idealnya, partai politik memiliki sistem kaderisasi berjenjang: pendidikan ideologi, pelatihan kepemimpinan, evaluasi integritas, rekam jejak pengabdian.
Jika partai gagal menjalankan fungsi ini, maka demokrasi hanya menghasilkan rotasi pejabat, bukan regenerasi pemimpin berkualitas.
Krisis pemimpin berkualitas bukan semata kesalahan individu, tetapi kegagalan sistem pembinaan.
Partai X: Menanggapi Krisis Pemimpin Berkualitas
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menilai bahwa persoalan utama pemerintahan hari ini bukan kurangnya figur, tetapi lemahnya proses pembentukan.
“Kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan sistem pembinaan yang konsisten. Tanpa kaderisasi yang serius, sulit melahirkan pemimpin yang matang secara karakter dan visi,” ujarnya.
Menurut Erick Karya, partai politik harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai lembaga pendidikan politik.
“Kalau prosesnya instan, hasilnya juga instan. Negara membutuhkan pemimpin yang ditempa, bukan yang muncul karena momentum sesaat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa reformasi kaderisasi adalah investasi jangka panjang bagi kualitas negara.
Penutup: Membangun dari Proses, Bukan Sekadar Hasil
Ketika sistem kaderisasi lemah, dampaknya terasa luas: kebijakan tidak berbasis visi jangka panjang, kepemimpinan mudah terombang-ambing opini, lemahnya konsistensi nilai dan integritas.
Negara akhirnya terjebak pada siklus pragmatisme pemerintahan. Padahal kemajuan bangsa membutuhkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan matang secara moral.
Mengatasi krisis pemimpin berkualitas tidak cukup dengan memperbaiki mekanisme pemilu. Perbaikan harus dimulai dari hulu: sistem kaderisasi partai, pendidikan politik, dan pembinaan karakter.
Karena pemimpin besar tidak lahir dari panggung sesaat, tetapi dari proses panjang yang ditempa dengan integritas dan amanah.
Jika prosesnya benar, hasilnya akan kokoh. Dan dari proses yang sehat, lahirlah pemimpin yang layak memimpin bangsa.
