muslimx.id — Di era digital, demokrasi tidak lagi hanya berlangsung di ruang sidang parlemen atau panggung kampanye terbuka. Ia berpindah ke linimasa media sosial. Di sana, opini diproduksi, diperkuat, dan disebarkan secara masif. Dalam konteks ini, relasi antara buzzer dan demokrasi menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan.
Perang narasi kini menjadi wajah baru kompetisi pemerintahan modern.
Produksi Opini di Era Digital
Dulu opini publik terbentuk melalui media arus utama dan diskusi publik. Kini, opini dapat dibangun melalui jaringan akun terkoordinasi, trending topic, dan konten viral.
Buzzer berperan dalam: memperkuat narasi tertentu, menggiring persepsi publik, menyerang lawan, menciptakan ilusi dukungan massif.
Dalam praktiknya, tidak semua aktivitas ini salah. Namun ketika narasi dibangun melalui manipulasi data, potongan informasi yang menyesatkan, atau serangan personal, maka kualitas demokrasi ikut tergerus.
Di sinilah problem buzzer dan demokrasi menjadi serius.
Perang Narasi vs Ruang Relasional
Demokrasi yang sehat membutuhkan debat berbasis gagasan dan data. Namun perang narasi sering kali mengedepankan emosi dibanding substansi.
Algoritma media sosial memperkuat konten yang memicu reaksi cepat: marah, takut, atau euforia. Akibatnya, ruang diskusi rasional semakin menyempit.
Opini publik tidak lagi dibentuk oleh argumentasi yang matang, tetapi oleh repetisi dan amplifikasi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat merusak akal publik kemampuan masyarakat untuk menilai secara objektif.
Etika Informasi dalam Islam
Dalam perspektif Islam, informasi adalah amanah. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah (tabayyun), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya…” (QS. Al-Hujurat: 6)
Ayat ini relevan dalam konteks buzzer dan demokrasi. Setiap produksi dan distribusi informasi harus melewati proses verifikasi. Manipulasi persepsi demi kepentingan bertentangan dengan prinsip tabayyun dan kejujuran.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Cukuplah seseorang disebut pendusta ketika ia menceritakan setiap yang ia dengar.” (HR. Muslim)
Artinya, penyebaran informasi tanpa klarifikasi adalah pelanggaran moral.
Partai X: Menanggapi Buzzer dan Demokrasi
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menilai bahwa dinamika digital adalah realitas yang tidak bisa dihindari, tetapi harus diimbangi dengan etika.
“Media sosial adalah ruang demokrasi baru. Namun jika narasi dibangun dengan manipulasi, maka demokrasi kehilangan kualitasnya,” ujarnya.
Menurut Erick Karya, hubungan antara buzzer dan demokrasi harus diletakkan dalam kerangka tanggung jawab.
“Kritik itu sah. Dukungan itu wajar. Tetapi memanipulasi persepsi publik demi kepentingan jangka pendek justru merusak pondasi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya literasi digital dan etika kekuasaan agar ruang publik tetap sehat.
Penutup: Menjaga Akal Publik
Perang narasi adalah bagian dari dinamika pemerintahan modern. Namun demokrasi tidak boleh berubah menjadi kompetisi manipulasi persepsi.
Relasi buzzer dan demokrasi harus diatur oleh etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Tanpa itu, akal publik akan terkikis oleh propaganda dan polarisasi.
Karena demokrasi yang kuat bukan yang paling gaduh narasinya, tetapi yang paling jernih akalnya. Dan menjaga kejernihan akal publik adalah tanggung jawab bersama media, pejabat, dan masyarakat.
