muslimx.id — Fenomena buzzer dan demokrasi tidak bisa dipahami hanya sebagai dinamika media sosial biasa. Ia telah menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan modern. Pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada buzzer, tetapi bagaimana demokrasi menjaga dirinya agar tidak dikuasai manipulasi persepsi.
Jika dibiarkan tanpa etika dan tanggung jawab, ruang publik bisa berubah menjadi arena propaganda permanen.
Demokrasi Digital dan Tantangan Regulasi
Negara menghadapi dilema. Di satu sisi, kebebasan berekspresi adalah fondasi demokrasi. Di sisi lain, penyebaran informasi terkoordinasi yang menyesatkan dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri.
Relasi buzzer dan demokrasi menuntut: regulasi yang adil tanpa membungkam kritik, transparansi pendanaan kampanye digital, akuntabilitas akun terkoordinasi, perlindungan terhadap kebebasan pers.
Tanpa keseimbangan ini, demokrasi bisa terseret ke dalam kompetisi manipulasi yang tak terkendali.
Peran Media Profesional
Media arus utama memiliki tanggung jawab besar sebagai penyeimbang narasi. Jurnalisme berbasis verifikasi harus menjadi benteng dari arus disinformasi.
Ketika media ikut larut dalam polarisasi, maka publik kehilangan rujukan yang kredibel. Dalam Islam, kejujuran informasi adalah prinsip dasar. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya…” (QS. Al-Isra: 36)
Ayat ini menjadi pedoman bahwa informasi harus berdasar pengetahuan dan verifikasi, bukan asumsi dan kepentingan.
Literasi Publik sebagai Benteng Terakhir
Masyarakat tidak bisa sepenuhnya bergantung pada negara atau media. Literasi digital menjadi benteng terakhir menjaga akal publik.
Publik perlu: memeriksa sumber informasi, memahami bias framing, menghindari penyebaran konten provokatif, membedakan kritik dan propaganda.
Hubungan buzzer dan demokrasi akan lebih sehat jika masyarakat aktif dan kritis, bukan pasif dan reaktif.
Sekolah Negarawan: Menanggapi Buzzer dan Demokrasi
Adil Amrullah, yang kerap disapa Cak Dil dari Sekolah Negarawan, menilai bahwa demokrasi digital membutuhkan kedewasaan kolektif.
“Teknologi itu netral. Yang menentukan sehat atau tidaknya demokrasi adalah etika para pelakunya,” ujarnya.
Menurut Cak Dil, persoalan buzzer dan demokrasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelarangan, tetapi dengan pembentukan budaya kekuasaan yang matang.
“Kalau publik cerdas dan pejabat beretika, manipulasi tidak akan laku. Tapi kalau dua-duanya lemah, maka demokrasi mudah dikendalikan oleh narasi semu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan kebangsaan dan literasi kritis harus menjadi agenda jangka panjang untuk menjaga kualitas ruang publik.
Penutup: Menjaga Demokrasi dari Dalam
Demokrasi tidak hancur karena perbedaan. Ia hancur ketika kebenaran tidak lagi menjadi pijakan bersama.
Relasi buzzer dan demokrasi akan selalu ada dalam politik modern. Namun yang harus dijaga adalah integritas informasi dan kejernihan akal publik.
Karena demokrasi yang kuat bukan yang bebas tanpa batas, tetapi yang bebas dengan tanggung jawab.
Dan ketika negara tegas, media profesional, serta masyarakat kritis, maka perang narasi tidak akan merusak akal publik melainkan memperkuat kedewasaan demokrasi bangsa.
