DEN HAAG — Wibawa negara sering kali dibayangkan melalui simbol-simbol kekuatan. Gedung pemerintahan yang megah, pagar tinggi, petugas keamanan yang berjaga, serta prosedur pemeriksaan yang ketat menjadi bagian dari gambaran tentang kuatnya sebuah institusi negara. Namun, pengalaman Sekolah Negarawan ketika mengamati lingkungan Kementerian Pertahanan Belanda (Ministerie van Defensie) di Den Haag menghadirkan perspektif yang berbeda. Kewibawaan negara tidak selalu harus dibangun melalui jarak dan rasa gentar. Ia juga dapat tumbuh melalui keterbukaan, keteraturan, dan kepercayaan.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, Imam Syafiih Kamil dari Chapter Eropa, serta Erick Karya selaku CEO Enygma Solusi Negeri melihat bagaimana sebuah institusi yang mengurusi pertahanan negara dapat hadir di tengah lingkungan sipil tanpa harus terus-menerus mempertontonkan kekuatan militernya.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan refleksi. Apa sebenarnya yang membuat sebuah negara berwibawa? Apakah rakyat harus merasa gentar ketika berhadapan dengan institusi negara, atau justru merasa terlindungi karena mengetahui bahwa institusi tersebut bekerja dengan sistem yang kuat?
Wibawa Tidak Selalu Berarti Jarak
Ada pandangan lama bahwa semakin sulit sebuah gedung pemerintahan didekati, semakin tinggi pula wibawa lembaga tersebut. Pagar tinggi, gerbang besar, pemeriksaan ketat, dan berbagai pembatas sering kali dianggap sebagai bagian dari simbol kekuasaan.
Padahal, kewibawaan dan keterasingan merupakan dua hal yang berbeda. Sebuah institusi dapat memiliki otoritas yang kuat tanpa harus menciptakan jarak psikologis yang berlebihan dengan masyarakat.
Pengalaman di Den Haag memperlihatkan sebuah kemungkinan lain. Institusi pertahanan tetap memiliki fungsi strategis dan membutuhkan sistem keamanan, tetapi kehadiran sistem tersebut tidak harus selalu diterjemahkan menjadi ruang yang secara visual maupun psikologis terasa menakutkan bagi masyarakat.
Bagi Sekolah Negarawan, hal tersebut menjadi bahan pembelajaran penting. Negara tidak kehilangan kewibawaannya hanya karena memberikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi bagian dari cara negara menunjukkan bahwa kekuasaan publik pada dasarnya memiliki hubungan dengan kepentingan warga negara.
Ketika Institusi Negara Tidak Terasa Asing
Imam Syafiih Kamil melihat fenomena tersebut dari perspektif hubungan antara institusi publik dan masyarakat. Dalam tradisi demokrasi yang berkembang di Eropa, keberadaan lembaga negara berkaitan erat dengan gagasan bahwa institusi publik bekerja untuk kepentingan warga.
Cara sebuah gedung pemerintahan berhubungan dengan ruang publik karena itu tidak hanya persoalan arsitektur. Ia juga dapat mencerminkan bagaimana negara memandang masyarakatnya.
Ketika institusi negara terasa sepenuhnya terpisah dari kehidupan masyarakat, muncul kemungkinan terbentuknya jarak psikologis. Rakyat merasa bahwa gedung pemerintahan adalah ruang milik penguasa, sementara dirinya hanya sebagai pihak yang datang untuk meminta pelayanan.
Sebaliknya, ketika ruang pemerintahan dapat dirasakan sebagai bagian dari kehidupan publik, muncul kesadaran yang berbeda. Negara bukan sesuatu yang berdiri di luar masyarakat. Negara hadir melalui institusi yang dibangun untuk mengelola kepentingan bersama.
Tentu saja, keterbukaan tidak berarti menghilangkan kebutuhan terhadap keamanan. Lembaga pertahanan tetap membutuhkan perlindungan dan prosedur pengamanan sesuai dengan tingkat risikonya. Yang menjadi bahan pembelajaran adalah bagaimana keamanan tersebut dapat dirancang secara profesional tanpa selalu menjadikan jarak dengan masyarakat sebagai simbol utama kekuasaan.
Teknologi Mengubah Cara Negara Menjaga Keamanan
Perubahan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Erick Karya melihat bahwa sistem keamanan modern semakin memungkinkan negara mengintegrasikan berbagai perangkat digital untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman.
Kamera, sensor, sistem pemantauan, pengolahan data, dan kecerdasan buatan dapat menjadi bagian dari sistem keamanan yang bekerja di balik layar. Dengan teknologi, sebagian fungsi keamanan tidak harus selalu hadir dalam bentuk personel yang terlihat di setiap sudut.
Namun, teknologi juga membawa tanggung jawab baru. Semakin besar kemampuan negara dalam mengumpulkan dan mengolah data, semakin penting pula memastikan bahwa teknologi digunakan secara terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, modernisasi keamanan bukan sekadar mengganti penjagaan manual dengan perangkat digital. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menggabungkan keamanan, privasi, hukum, dan kepentingan publik secara seimbang.
Ketika Rakyat Tidak Lagi Menjadi Pihak yang Dicurigai
Pengalaman tersebut membawa Sekolah Negarawan pada pertanyaan yang lebih dalam tentang hubungan antara negara dan rakyat. Dalam kondisi tertentu, pengamanan fisik yang sangat ketat memang dapat dibutuhkan. Namun, apabila setiap warga selalu diperlakukan dengan kecurigaan ketika mendekati institusi negara, hubungan psikologis antara rakyat dan pemerintah dapat semakin berjarak.
Negara membutuhkan kewaspadaan terhadap ancaman. Akan tetapi, kewaspadaan terhadap ancaman tidak harus berarti kecurigaan terhadap seluruh masyarakat.
Di sinilah kualitas tata kelola menjadi penting. Sistem yang baik berusaha membedakan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kebutuhan untuk menjaga hubungan kepercayaan dengan warga. Keduanya bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan.
Warga yang datang ke institusi negara semestinya memahami bahwa ada prosedur keamanan yang harus dihormati. Pada saat yang sama, institusi negara juga perlu menunjukkan bahwa prosedur tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan bersama, bukan semata-mata untuk mempertahankan jarak kekuasaan.
Wibawa Negara dan Mentalitas Pemimpin
Bagi Sekolah Negarawan, pelajaran dari Den Haag tidak berhenti pada desain gedung atau sistem keamanan. Persoalan yang lebih penting adalah mentalitas kepemimpinan.
Seorang pemimpin perlu memahami bahwa kekuasaan negara memiliki dua wajah. Di satu sisi, negara harus cukup kuat untuk menghadapi ancaman dan menjaga kedaulatan. Di sisi lain, negara harus cukup dekat dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan, kegelisahan, dan harapan mereka.
Kekuatan yang tidak terkendali dapat menciptakan ketakutan. Sebaliknya, keterbukaan tanpa sistem keamanan yang memadai juga dapat menimbulkan kerentanan. Karena itu, kepemimpinan negara membutuhkan kemampuan untuk menemukan keseimbangan antara kewibawaan, keamanan, keterbukaan, dan kepercayaan publik.
Inilah yang membuat pendidikan negarawan tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana mempertahankan negara. Seorang negarawan juga perlu belajar bagaimana membuat rakyat merasa bahwa negara tersebut adalah milik bersama.
Dari Den Haag untuk Membaca Indonesia
Pengalaman di Den Haag tentu tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Setiap negara memiliki sejarah, karakter masyarakat, tingkat ancaman, sistem hukum, dan budaya politik yang berbeda. Karena itu, yang perlu dibawa pulang bukanlah bentuk gedung atau pola pengamanan tertentu, melainkan cara berpikir di baliknya.
Indonesia membutuhkan institusi pertahanan yang kuat sekaligus memiliki hubungan yang sehat dengan masyarakat. Negara membutuhkan keamanan, tetapi keamanan tidak harus selalu diterjemahkan sebagai jarak. Negara membutuhkan kewibawaan, tetapi kewibawaan tidak harus dibangun melalui rasa takut.
Dari Den Haag, Sekolah Negarawan mendapatkan satu pelajaran penting: wibawa negara tidak hanya terlihat dari seberapa kuat negara menjaga dirinya, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasa aman ketika berhadapan dengan negaranya sendiri.
Kewibawaan yang matang bukanlah ketika rakyat takut mendekati institusi negara. Kewibawaan yang matang justru hadir ketika rakyat memahami bahwa di balik kekuatan negara terdapat sistem yang bekerja, aturan yang dijalankan, dan kekuasaan yang pada akhirnya diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat.
