LEIDEN, BELANDA — Sebuah kota dapat menyimpan dua wajah sejarah sekaligus. Leiden dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan penelitian di Belanda, tetapi kota ini juga menyimpan jejak pemikiran kolonial yang pernah digunakan untuk memahami dan mengendalikan masyarakat Nusantara. Salah satu nama yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah tersebut adalah Christiaan Snouck Hurgronje.
Jejak sejarah itu menjadi bagian dari perjalanan delegasi Sekolah Negarawan ketika melakukan peninjauan ke kawasan bekas kantor dan kediaman Snouck Hurgronje di Leiden. Kunjungan tersebut diikuti Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Rombongan didampingi Head of Representative Sekolah Negarawan Chapter Eropa, Syafiih Kamil.
Bagi Sekolah Negarawan, penelusuran tersebut bukan sekadar kunjungan ke sebuah tempat bersejarah. Ia menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana pengetahuan mengenai masyarakat dapat dikumpulkan, dianalisis, lalu digunakan sebagai bagian dari strategi kekuasaan.
Ketika Masyarakat Dibaca untuk Kepentingan Kekuasaan
Snouck Hurgronje merupakan salah satu orientalis yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan kolonial Belanda terhadap masyarakat Muslim di Hindia Belanda. Kajian mengenai Islam dan masyarakat pribumi tidak berhenti pada kepentingan akademis. Pengetahuan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan kolonial, terutama dalam menghadapi gerakan perlawanan dan dinamika politik Islam.
Pengalamannya di Aceh menjadi salah satu bagian penting dari sejarah tersebut. Ia mempelajari kehidupan sosial, budaya, struktur masyarakat, serta relasi keagamaan di Aceh. Pengetahuan mengenai masyarakat kemudian menjadi bahan bagi pemerintah kolonial dalam menyusun pendekatan terhadap perlawanan yang dihadapi.
Dari perspektif hari ini, pengalaman tersebut menghadirkan pertanyaan yang lebih luas. Apa yang terjadi ketika sebuah bangsa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dirinya sendiri, sementara pihak lain justru mempelajari masyarakatnya secara sistematis?
Pertanyaan itu penting karena pengetahuan bukan sesuatu yang selalu netral dalam praktik kekuasaan. Siapa yang memiliki pengetahuan mengenai sebuah masyarakat akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membaca kecenderungan, mengenali titik lemah, dan menentukan strategi dalam berhadapan dengan masyarakat tersebut.
Dekolonisasi Tidak Cukup Mengganti Cara Pandang
Prayogi R. Saputra melihat pengalaman sejarah tersebut sebagai bagian dari refleksi mengenai dekolonisasi pemikiran. Dalam pandangan yang berangkat dari pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, bangsa Indonesia perlu membangun kemandirian dalam menentukan cara melihat dirinya sendiri.
Dekolonisasi tidak cukup dipahami sebagai proses menghapus simbol-simbol kolonial atau mengganti istilah dari masa lalu. Persoalan yang lebih mendalam adalah bagaimana sebuah bangsa mampu menjadi subjek dalam memproduksi pengetahuan tentang dirinya.
Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, sejarah yang panjang, serta pengalaman sosial yang tidak dapat selalu dijelaskan menggunakan kerangka yang dibuat dari luar. Karena itu, kemampuan melakukan penelitian, membaca realitas sosial, dan merumuskan kebijakan berdasarkan pengalaman sendiri merupakan bagian dari kedaulatan intelektual.
Sejarah Snouck Hurgronje dapat menjadi cermin bahwa ketika sebuah masyarakat gagal membaca dirinya secara utuh, pihak lain dapat mengambil posisi sebagai pembaca sekaligus penentu arah.
Dari Bangsa yang Diteliti Menjadi Bangsa yang Membaca
Rinto Setiyawan menempatkan pengalaman sejarah tersebut dalam konteks kelemahan masyarakat Nusantara pada masa kolonial dalam membangun konsolidasi dan membaca perubahan politik yang sedang berlangsung. Dalam situasi semacam itu, pengetahuan mengenai masyarakat dapat dimanfaatkan oleh kekuatan yang memiliki kepentingan politik lebih besar.
Pelajarannya bukan untuk terus hidup dalam kecurigaan terhadap penelitian atau pengetahuan dari luar. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan membaca secara mandiri. Bangsa Indonesia perlu mampu memahami masyarakatnya sendiri dengan perangkat ilmu pengetahuan yang kuat, terbuka, dan berpijak pada kepentingan masyarakat.
Syafiih Kamil melihat pengalaman tersebut juga relevan bagi pelajar dan diaspora Indonesia di Eropa. Berada di pusat-pusat pendidikan dunia seharusnya tidak hanya membuat generasi Indonesia menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Mereka juga perlu memiliki keberanian untuk menjadi produsen pengetahuan dan membawa pengalaman Indonesia ke dalam percakapan akademik global.
Dengan cara itu, posisi Indonesia berubah. Dari sekadar bangsa yang diteliti menjadi bangsa yang memiliki kapasitas untuk meneliti, membaca, dan merumuskan masa depannya sendiri.
Intelijen Sosial di Era Data
Ada pula dimensi lain yang menjadi bahan refleksi dalam kunjungan tersebut, yakni perkembangan teknologi informasi. Erick Karya melihat bahwa cara masyarakat dipelajari pada masa lalu memiliki titik temu tertentu dengan kemampuan teknologi modern dalam mengumpulkan dan mengolah data.
Pada masa lalu, informasi mengenai kebiasaan, struktur sosial, budaya, dan hubungan masyarakat dikumpulkan melalui observasi serta penelitian lapangan. Saat ini, teknologi digital memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dalam skala yang jauh lebih besar. Karena itu, persoalan mengenai siapa yang menguasai data menjadi semakin penting.
Dalam konteks tersebut, Enygma yang diperkenalkan sebagai gagasan teknologi tata kelola berbasis AI oleh Sekolah Negarawan diarahkan pada pemanfaatan data untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Data diharapkan dapat membantu negara memahami persoalan secara lebih akurat, memperbaiki pelayanan, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.
Namun, sejarah memberikan satu batas yang penting. Kemampuan membaca masyarakat tidak boleh berubah menjadi kemampuan mengendalikan masyarakat tanpa batas. Teknologi dapat membantu negara memahami kondisi rakyat, tetapi penggunaannya harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, perlindungan data, transparansi, dan tanggung jawab.
Karena itu, gagasan mengenai kedaulatan data tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang memiliki teknologi. Ia juga berbicara tentang untuk apa data dikumpulkan, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana kepentingan masyarakat dilindungi.
Belajar dari Masa Lalu untuk Membaca Masa Depan
Penelusuran ke bekas kantor dan kediaman Snouck Hurgronje di Leiden memberikan warna berbeda dalam ekspedisi Sekolah Negarawan. Jika perjalanan ke Finlandia membuka ruang untuk melihat ekosistem pendidikan dan Estonia memperlihatkan perkembangan pemerintahan digital, Leiden menghadirkan pelajaran dari sejarah mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan.
Ekspedisi ke 12 negara tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi perjalanan untuk mencari model yang dapat ditiru. Setiap tempat menghadirkan pertanyaan yang berbeda. Apa yang membuat sebuah masyarakat mampu bertahan? Bagaimana pengetahuan dibangun? Bagaimana teknologi digunakan? Dan bagaimana sebuah bangsa menjaga agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berada dalam kepentingan manusia?
Dari Leiden, pertanyaan tentang kedaulatan menjadi semakin luas. Kedaulatan bukan hanya berkaitan dengan wilayah, pemerintahan, atau sumber daya alam. Ada pula kedaulatan dalam cara sebuah bangsa memahami dirinya sendiri.
Sejarah Snouck Hurgronje mengingatkan bahwa masyarakat yang dipahami secara mendalam oleh pihak lain dapat menjadi objek kebijakan yang tidak selalu sesuai dengan kepentingannya. Karena itu, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu membaca dunia, tetapi juga mampu membaca bangsanya sendiri.
Bagi Sekolah Negarawan, perjalanan tersebut menjadi bagian dari proses membangun kesadaran bahwa pengetahuan harus menjadi kekuatan untuk memandirikan bangsa. Masa lalu tidak perlu diwarisi sebagai trauma, tetapi dapat dibaca sebagai bahan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menentukan arah kehidupannya sendiri.
