BERLIN, JERMAN — Sebuah tembok dapat dibangun untuk memisahkan manusia, membatasi kebebasan, dan menjaga kekuasaan. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa bangunan yang pernah menjadi simbol penindasan dapat memperoleh makna baru ketika masyarakat mengubahnya menjadi ruang untuk mengingat, berekspresi, dan belajar. Perubahan itulah yang terlihat di East Side Gallery, Berlin, Jerman, ketika bekas bagian Tembok Berlin menjadi galeri seni terbuka yang menyimpan ingatan tentang perpecahan sekaligus harapan akan kebebasan.
Pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan saat mengunjungi East Side Gallery di sepanjang Mühlenstraße, Berlin. Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra hadir bersama Wakil Direktur Rinto Setiyawan dan CEO Enygma Erick Karya untuk mengamati bagaimana sebuah masyarakat menghadapi warisan sejarah dan mengubahnya menjadi ruang edukasi publik.
Di kawasan yang membentang di tepi Sungai Spree itu, mural-mural pada sisa Tembok Berlin memperlihatkan bahwa sejarah tidak harus disimpan sebagai kenangan tentang penderitaan. Ia juga dapat menjadi pengingat agar masyarakat memahami bagaimana kekuasaan bekerja, apa akibatnya ketika kebebasan dibatasi, dan mengapa martabat manusia harus tetap menjadi dasar kehidupan bernegara.
Tembok yang Memisahkan Manusia
Tembok Berlin merupakan salah satu simbol paling dikenal dari perpecahan politik pada masa Perang Dingin. Sejak 1961, tembok tersebut memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat, membatasi pergerakan warga, serta menjadi gambaran nyata pertentangan antara dua sistem politik.
Di balik beton dan kawat pembatas, terdapat kehidupan manusia yang berubah akibat keputusan politik. Hubungan keluarga dan pertemanan terpisah, kebebasan bergerak dibatasi, dan ruang kehidupan sehari-hari berada di bawah pengaruh pertarungan ideologi yang lebih besar.
Tembok itu kemudian menjadi pengingat bahwa keputusan politik tidak pernah sepenuhnya abstrak. Kebijakan yang dirumuskan di pusat kekuasaan dapat menentukan apakah seseorang bebas bepergian, bertemu keluarga, menyampaikan pendapat, atau menjalani kehidupan tanpa rasa takut.
Ketika Tembok Berlin dibuka pada November 1989, perubahan tersebut menandai berakhirnya salah satu simbol utama perpecahan Eropa. Sebagian tembok kemudian dipertahankan sebagai pengingat sejarah. Salah satu bagian yang dikenal luas adalah East Side Gallery, yang pada 1990 menjadi kanvas bagi karya-karya seniman dari berbagai negara.
Perubahan fungsi itu menarik untuk direnungkan. Beton yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem pemisahan manusia kini menjadi medium untuk menyampaikan gagasan tentang kebebasan, perdamaian, dan masa depan. Sejarah tidak dihapus, tetapi dihadirkan kembali agar masyarakat dapat membacanya melalui sudut pandang yang berbeda.
Ketika Kebudayaan Menjadi Ruang Kebebasan
Rinto Setiyawan melihat perubahan Tembok Berlin menjadi East Side Gallery sebagai bahan pembelajaran mengenai hubungan antara kekuasaan dan kebudayaan. Sebuah rezim dapat membangun tembok untuk membatasi ruang gerak masyarakat, tetapi kekuasaan tidak sepenuhnya mampu mengendalikan makna yang kelak diberikan masyarakat terhadap bangunan tersebut.
Seni memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan kritik dan menyimpan ingatan. Melalui gambar, warna, dan simbol, seniman dapat menghadirkan pengalaman yang sulit dijelaskan hanya dengan angka atau dokumen politik. Mural-mural di East Side Gallery membawa pengunjung berhadapan dengan berbagai tafsir tentang perpecahan, kebebasan, dan harapan akan kehidupan yang lebih damai.
Kebudayaan juga memperlihatkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan. Mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan pengalaman, menyampaikan kegelisahan, dan menciptakan makna baru dari keadaan yang pernah membatasi mereka.
Dalam kehidupan bernegara, ruang semacam ini memiliki arti penting. Masyarakat membutuhkan kesempatan untuk berekspresi, berbeda pendapat, dan mengembangkan kebudayaannya tanpa harus selalu menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa. Ketika ruang ekspresi semakin sempit, negara berisiko kehilangan salah satu cara untuk memahami kegelisahan warganya.
Membaca Kekuasaan melalui Pemikiran Kebangsaan
Pengalaman di East Side Gallery juga dihubungkan Prayogi R. Saputra dengan pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, yang menjadi salah satu rujukan penting dalam pembelajaran Sekolah Negarawan.
Dalam perspektif tersebut, kehidupan bernegara tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan martabat manusia. Kekuasaan membutuhkan aturan dan kelembagaan, tetapi keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan suara masyarakat. Negara seharusnya menyediakan ruang bagi manusia untuk tumbuh, berpikir, berkreasi, dan menyampaikan pandangan tentang kehidupan bersama.
Sejarah Tembok Berlin mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu mengandalkan pembatasan dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika perbedaan diperlakukan sebagai ancaman, dialog kehilangan tempatnya. Ketika kritik dianggap sebagai permusuhan, pemerintah semakin sulit mengetahui persoalan yang sebenarnya dihadapi rakyat.
Pembelahan sosial juga dapat menjadi persoalan serius apabila dipelihara untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu. Masyarakat yang terus ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan akan lebih sulit membangun kepercayaan dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Karena itu, pelajaran dari Berlin bukan sekadar bahwa sebuah tembok akhirnya runtuh. Hal yang lebih mendasar adalah pentingnya membangun kehidupan bernegara yang tidak bergantung pada ketakutan. Negara membutuhkan kemampuan untuk menjaga ketertiban, tetapi ketertiban yang sehat harus berjalan bersama penghormatan terhadap kebebasan dan hak warga negara.
Transparansi untuk Mencegah Jarak Kekuasaan
Refleksi sejarah tersebut kemudian membawa pembahasan pada persoalan tata kelola pemerintahan masa kini. Jika tembok fisik dapat membatasi pergerakan manusia, sistem pemerintahan yang tertutup juga dapat menciptakan jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat yang terdampak kebijakan.
Informasi yang sulit diakses, proses pengambilan keputusan yang tidak transparan, serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dapat membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan. Dalam kondisi demikian, warga kesulitan menilai apakah kebijakan benar-benar dibuat untuk kepentingan publik.
Erick Karya memperkenalkan gagasan tata kelola berbasis Artificial Intelligence (AI) melalui Enygma yang dikembangkan dalam lingkungan Sekolah Negarawan. Teknologi ini dipandang sebagai salah satu pendekatan untuk membantu pengelolaan data, analisis kebijakan, dan penyediaan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan.
Dalam penerapannya, sistem berbasis AI berpotensi membantu pemerintah membaca kebutuhan masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan program, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang perlu diperiksa lebih lanjut. Apabila didukung oleh data yang berkualitas dan mekanisme pengawasan yang memadai, teknologi dapat membantu memperluas kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan publik.
Namun, penggunaan teknologi tidak otomatis menjadikan pemerintahan transparan. Sistem digital dapat tetap tertutup apabila cara kerjanya tidak dapat diperiksa atau informasi penting tetap berada dalam kendali pihak tertentu. AI juga dapat menghasilkan analisis yang keliru apabila data yang digunakan tidak lengkap atau mengandung bias.
Karena itu, gagasan tata kelola berbasis teknologi perlu disertai prinsip keterbukaan, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban yang jelas. Teknologi seharusnya membantu mengurangi jarak antara negara dan rakyat, bukan membangun bentuk pembatasan baru yang sulit dipahami masyarakat.
Dari Ingatan Sejarah Menuju Tanggung Jawab Masa Kini
East Side Gallery memperlihatkan bagaimana sebuah masyarakat dapat mempertahankan jejak masa lalu tanpa harus terus hidup dalam bayang-bayangnya. Bekas tembok itu tidak disembunyikan dari ruang publik. Ia justru dihadirkan agar generasi berikutnya dapat melihat, membaca, dan mempertanyakan kembali pengalaman sejarah yang membentuk kehidupan mereka.
Bagi Indonesia, pendekatan semacam ini relevan dalam merawat ingatan sejarah dan memperkuat kehidupan demokrasi. Sejarah tidak seharusnya hanya dipelajari sebagai rangkaian peristiwa yang telah selesai. Ia perlu menjadi bahan untuk menilai bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana masyarakat diperlakukan, dan bagaimana kesalahan masa lalu dapat dicegah agar tidak berulang dalam bentuk yang berbeda.
Kunjungan Sekolah Negarawan ke Berlin merupakan bagian dari perjalanan pembelajaran lintas negara yang mencakup berbagai pengalaman sosial, politik, pendidikan, dan teknologi. Pengamatan di Finlandia, Estonia, Eropa Barat, Turkiye, Iran, serta kawasan Asia Tenggara memberikan perspektif yang beragam mengenai hubungan antara negara dan masyarakat.
Berbagai pengalaman itu dapat menjadi bahan diskusi di Indonesia melalui kegiatan pendidikan dan diseminasi yang dilakukan Sekolah Negarawan, termasuk di wilayah Medan hingga Ternate dan Tidore. Tujuannya bukan menyalin pengalaman negara lain secara langsung, melainkan mengolahnya menjadi pemahaman yang relevan dengan tantangan kebangsaan Indonesia.
Dari East Side Gallery, satu pertanyaan layak dibawa pulang: apakah kekuasaan yang kita bangun hari ini semakin mendekatkan negara kepada rakyat, atau justru menciptakan jarak yang semakin sulit ditembus?
Tembok Berlin mengingatkan bahwa pembatasan dapat bertahan selama bertahun-tahun, tetapi tidak menghapus kebutuhan manusia akan kebebasan dan martabat. Ketika ruang publik dijaga, kebudayaan diberi tempat, dan kekuasaan bersedia diawasi, sejarah dapat menjadi sumber pembelajaran untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih terbuka dan manusiawi.
