muslimx.id — Peran rakyat setelah pemilu tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam memilih pemimpin, tetapi juga melalui keberanian mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Ketika seorang pemimpin memperoleh mandat dari rakyat, tanggung jawab masyarakat tidak otomatis berakhir. Justru, setelah kekuasaan terbentuk, pengawasan diperlukan agar mandat tersebut dijalankan sesuai dengan kepentingan bersama.
Namun, kritik terhadap pemerintah masih kerap dipandang sebagai bentuk permusuhan atau ketidaksetiaan kepada pemimpin. Padahal, dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari hubungan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Tanpa kritik dan evaluasi, kebijakan yang keliru berisiko terus berjalan tanpa perbaikan.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini berkaitan erat dengan amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Kekuasaan bukanlah hak istimewa yang membebaskan seseorang dari koreksi, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Kritik Bukan Permusuhan terhadap Pemimpin
Pemilu memberikan legitimasi kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, legitimasi tersebut tidak berarti setiap keputusan pemerintah harus diterima tanpa pertanyaan.
Masyarakat berhak menilai kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan publik. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pelayanan publik memburuk, atau suatu kebijakan dinilai tidak tepat sasaran, rakyat memiliki alasan untuk meminta penjelasan dan mendorong perbaikan.
Kritik semacam ini tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap kepemimpinan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat membantu pemerintah mengenali persoalan yang mungkin tidak terlihat dari dalam birokrasi.
Persoalannya muncul ketika dukungan politik dianggap sebagai kewajiban untuk selalu membenarkan pemerintah. Jika semua kritik dicurigai sebagai serangan, ruang evaluasi akan menyempit dan kepentingan masyarakat berisiko tersisih.
Karena itu, hubungan yang sehat antara rakyat dan pemimpin harus memberikan ruang bagi dukungan sekaligus koreksi. Pemimpin yang memperoleh mandat publik tetap perlu mendengarkan masyarakat, sedangkan masyarakat perlu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Amanah Kekuasaan dalam Perspektif Islam
Islam menempatkan amanah sebagai prinsip penting dalam menjalankan tanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah harus dijalankan dengan adil. Dalam konteks pemerintahan, jabatan publik tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk melayani masyarakat dan menjaga kemaslahatan bersama.
Amanah juga menuntut adanya pertanggungjawaban. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memperoleh kepercayaan, tetapi harus menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut dijalankan melalui keputusan yang adil, kebijakan yang bermanfaat, dan keterbukaan terhadap evaluasi.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan urusan bersama. Sikap diam terhadap persoalan publik bukan selalu bentuk kedewasaan. Dalam keadaan tertentu, keberanian menyampaikan kebenaran dan mengingatkan ketika terjadi penyimpangan justru menjadi bagian dari tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, amanah kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang sehat antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin perlu bersedia dikoreksi, sementara masyarakat harus menjaga agar kritiknya tidak berubah menjadi fitnah atau kebencian.
Mengapa Kritik Rakyat Sering Kehilangan Ruang?
Dalam praktik politik, kritik dapat kehilangan pengaruh ketika pemerintah lebih mengutamakan citra daripada evaluasi terhadap kebijakan. Aspirasi masyarakat mungkin diterima secara formal, tetapi tidak selalu diikuti penjelasan mengenai tindak lanjutnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi publik tidak cukup diukur dari tersedianya ruang untuk berbicara. Hal yang lebih penting adalah apakah suara masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Jika kritik hanya diterima sebagai formalitas, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme partisipasi. Mereka merasa telah menyampaikan persoalan, tetapi tidak mengetahui apakah masukan tersebut benar-benar dipertimbangkan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, memperoleh informasi, dan mengetahui tindak lanjut atas aspirasi mereka. Keterbukaan seperti ini bukan tanda kelemahan pemerintah, melainkan bagian dari pertanggungjawaban dalam menjalankan kekuasaan.
Masyarakat pun perlu membedakan kritik berbasis fakta dari tuduhan yang tidak terverifikasi. Pengawasan yang kuat membutuhkan keberanian sekaligus ketelitian agar kritik benar-benar membantu memperbaiki keadaan.
Amar Makruf Nahi Mungkar dan Tanggung Jawab Mengingatkan
Dalam Islam, prinsip amar makruf nahi mungkar mengajarkan pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini tidak terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga relevan dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan urusan bersama.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim mengenai kewajiban mengubah kemungkaran sesuai kemampuan, termasuk melalui tindakan, lisan, atau hati. Penerapannya perlu mempertimbangkan ketentuan agama, kemampuan, serta dampak yang ditimbulkan.
Dalam kehidupan bernegara, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui keberanian mengingatkan ketika kebijakan tidak adil, menyampaikan keberatan terhadap penyalahgunaan kewenangan, dan mendorong perbaikan pelayanan publik.
Namun, mengingatkan bukan berarti bebas menuduh. Kritik perlu didasarkan pada fakta, disampaikan secara bijaksana, dan diarahkan pada perbaikan. Tujuannya adalah mencegah kerugian masyarakat, bukan sekadar mempermalukan pemimpin.
Nilai Islam dengan demikian tidak mengajarkan masyarakat untuk bersikap acuh terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kepedulian terhadap keadilan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.
Partai X: Pengawasan Harus Menjadi Bagian dari Sistem
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif hubungan antara kedaulatan rakyat dan sistem ketatanegaraan. Pengawasan terhadap kekuasaan tidak seharusnya hanya bergantung pada keberanian individu, tetapi perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang menjamin pertanggungjawaban pemerintah.
Persoalan pentingnya bukan semata-mata apakah rakyat berani mengkritik, melainkan apakah kritik tersebut memiliki saluran yang dapat bekerja secara efektif. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta mekanisme yang memungkinkan kebijakan dievaluasi melalui prosedur yang sah.
Gagasan ini sejalan dengan pembahasan dalam buku Rakyat Dikhianati Konstitusi: Seruan Qur’ani untuk Amandemen Kelima UUD NRI 1945. Kedaulatan rakyat perlu tercermin dalam sistem bernegara yang memungkinkan kekuasaan diawasi dan dikoreksi, bukan hanya dalam proses pemilihan pemimpin.
Dengan demikian, penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan dengan meminta masyarakat lebih berani bersuara. Institusi negara juga harus memastikan bahwa kritik yang disampaikan secara sah dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.
Penutup: Kritik sebagai Penjaga Amanah
Peran rakyat setelah pemilu mencakup tanggung jawab untuk mengawasi kekuasaan dan memastikan bahwa mandat politik dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemimpin, melainkan bagian dari upaya menjaga agar pemerintahan tetap terbuka terhadap evaluasi.
Dalam perspektif Islam, amanah, keadilan, dan amar makruf nahi mungkar memberikan landasan moral bagi keberanian menyampaikan kebenaran. Namun, keberanian tersebut harus disertai tanggung jawab, ketepatan informasi, dan cara penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana gagasan dalam Rakyat Dikhianati Konstitusi, persoalan kedaulatan rakyat tidak selesai ketika pemimpin terpilih. Diperlukan sistem yang menjamin pengawasan dan pertanggungjawaban agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Pada akhirnya, pemimpin yang amanah tidak semestinya takut terhadap kritik yang beralasan, dan rakyat yang bertanggung jawab tidak seharusnya diam ketika kepentingan bersama terancam. Kritik yang bertanggung jawab merupakan salah satu cara menjaga amanah kekuasaan agar tetap berpihak pada keadilan.
