JAKARTA — Bahaya kekuasaan absolut tidak hanya terletak pada besarnya kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin, tetapi juga pada hilangnya mekanisme yang mampu mengawasi dan membatasinya. Ketika lembaga penegak hukum, institusi peradilan, dan perangkat negara berada di bawah pengaruh kepentingan kekuasaan, keadilan berisiko kehilangan kemerdekaannya. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi menjadi pelindung masyarakat, melainkan berpotensi berubah menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan penguasa.
Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kekuasaan tidak boleh hanya dibaca melalui pergantian kepemimpinan atau pergantian rezim. Lebih jauh, masyarakat perlu mengevaluasi sistem ketatanegaraan yang memungkinkan pemusatan kekuasaan terjadi. Sebab, apabila kelemahan sistem tidak diperbaiki, pola kekuasaan yang sewenang-wenang dapat kembali muncul di bawah kepemimpinan siapa pun.
Kekuasaan Absolut dan Bahaya Kesewenang-wenangan
Dalam sejarah kehidupan manusia, kekuasaan yang tidak memiliki batas sering kali melahirkan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Pemimpin dapat kehilangan kesadaran bahwa jabatan yang dimilikinya merupakan amanah, bukan hak untuk mengendalikan seluruh kehidupan masyarakat.
Dalam refleksi ketatanegaraan, kondisi ini dapat dibaca melalui metafora kepemimpinan Firaun. Firaun bukan sekadar gambaran seorang penguasa dalam sejarah, tetapi juga simbol kesombongan kekuasaan yang menolak kebenaran dan menganggap dirinya tidak dapat dikoreksi.
Al-Qur’an menggambarkan bagaimana Firaun membangun kekuasaan dengan kesewenang-wenangan. Dalam Surah Al-Qashash ayat 4, Allah SWT menjelaskan bahwa Firaun berbuat sewenang-wenang di bumi, memecah belah masyarakat, dan menindas sebagian kelompok.
Kisah tersebut memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh nilai keadilan dapat berubah menjadi instrumen penindasan. Karena itu, demokrasi dan sistem hukum harus memiliki mekanisme yang memastikan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.
Ketika Lembaga Hukum Kehilangan Independensi
Salah satu ancaman terbesar bagi negara hukum adalah ketika lembaga penegak hukum kehilangan independensinya. Kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan lembaga peradilan seharusnya menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Ketika lembaga-lembaga tersebut terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dapat mengalami kemunduran. Hukum berisiko diterapkan secara tidak setara, tajam kepada kelompok yang lemah, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki pengaruh.
Lord Acton pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung melahirkan korupsi absolut. Pemikiran tersebut memperlihatkan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam setiap sistem pemerintahan.
Negara tidak boleh menggantungkan keadilan hanya pada kebaikan pribadi seorang pemimpin. Sistem harus dirancang agar kekuasaan tetap dapat diawasi, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.
Memperkuat Independensi Hakim dan Penegak Hukum
Salah satu langkah penting untuk mencegah kesewenang-wenangan adalah memperbaiki tata kelola seleksi dan pengawasan aparat penegak hukum serta hakim. Proses pengisian jabatan strategis harus mengutamakan integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak, dan keberanian moral.
Hal ini terutama penting bagi lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menentukan keadilan dan menjaga konstitusi. Hakim harus memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinan profesionalnya tanpa tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan.
Independensi peradilan bukan berarti lembaga hukum bebas dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, independensi harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.
Bangsa ini membutuhkan aparat dan hakim yang tidak menjadikan kedekatan dengan penguasa sebagai ukuran keberhasilan karier, melainkan menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.
Masyarakat Sipil sebagai Pengawas Kekuasaan
Kekuasaan yang tidak diawasi akan lebih mudah berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Karena itu, keberadaan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, pers independen, dan berbagai kelompok warga memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam kehidupan bernegara.
Masyarakat yang kritis bukan berarti masyarakat yang selalu menentang pemerintah. Justru, partisipasi publik yang sehat memungkinkan kebijakan diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Sebaliknya, ketika masyarakat memilih diam karena takut, apatis, atau merasa tidak memiliki pengaruh, ruang pengawasan terhadap kekuasaan semakin menyempit. Demokrasi akhirnya hanya berjalan sebagai prosedur pemilihan pemimpin, tanpa disertai kontrol yang memadai setelah pemilu berlangsung.
Perspektif Islam: Kekuasaan Harus Tunduk pada Keadilan
Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak memiliki kedudukan yang membuatnya terbebas dari hukum dan pertanggungjawaban moral.
Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip penting dalam penyelenggaraan kehidupan bersama. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu.
Islam juga mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Dalam Surah An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan tidak membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi kesaksian.
Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya persoalan tata negara modern, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat dalam ajaran Islam. Keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Mengembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
Mengakhiri siklus kekuasaan absolut membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar daripada sekadar mengganti pemimpin. Indonesia membutuhkan sistem ketatanegaraan yang mampu membatasi kewenangan, memperkuat independensi lembaga hukum, dan memastikan rakyat tetap memiliki ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada momentum pemilihan umum. Setelah pemilu, masyarakat tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan, menyampaikan kritik, serta memastikan pemerintah menjalankan mandat konstitusi.
Kepatuhan masyarakat terhadap negara seharusnya tumbuh dari kepercayaan terhadap keadilan, bukan dari ketakutan terhadap kekuasaan. Negara yang kuat bukanlah negara yang membuat rakyat takut kepada pemimpinnya, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa pemimpin sekalipun tunduk pada hukum.
Pada akhirnya, pelajaran dari sejarah Firaun mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan penindasan. Karena itu, membangun negara yang bermartabat membutuhkan pemimpin yang amanah sekaligus sistem yang tidak memberikan ruang bagi lahirnya kekuasaan absolut. Sebab, kedaulatan sejati harus dijaga melalui hukum yang adil, institusi yang independen, dan rakyat yang tidak kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan.
