Bangsa yang Terus Kecelik: Mengapa Pemimpin Berganti tetapi Budaya Kekuasaan Tetap Sama?

muslimX
By muslimX
5 Min Read

muslimx.id  — Bangsa yang Terus Kecelik bukan hanya menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin yang datang dan pergi. Lebih jauh, keadaan ini menunjukkan adanya persoalan yang terus berulang dalam budaya kekuasaan. Pemimpin dapat berganti melalui pemilihan umum, partai politik dapat berubah posisi, dan program pemerintahan dapat diperbarui. Namun, apabila cara kekuasaan dijalankan tetap sama, masyarakat berisiko kembali menghadapi persoalan yang serupa.

Pergantian rezim seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Akan tetapi, perubahan figur tidak selalu diikuti perubahan perilaku kelembagaan. Ketika kepentingan kelompok, penyalahgunaan jabatan, lemahnya pengawasan, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban terus berlangsung, pergantian pemimpin hanya mengubah siapa yang berada di dalam kekuasaan, bukan bagaimana kekuasaan itu bekerja.

Masalahnya Bukan Hanya pada Figur Pemimpin

Dalam kehidupan politik, masyarakat sering menaruh harapan besar kepada sosok pemimpin baru. Figur yang datang dengan janji perubahan dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Harapan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika perhatian masyarakat hanya terpusat pada pergantian figur. Padahal, penyelenggaraan negara tidak hanya bergantung pada kepribadian seorang pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan, struktur kelembagaan, budaya birokrasi, dan mekanisme pengawasan.

Pemimpin baru yang masuk ke dalam sistem dengan persoalan struktural dapat menghadapi tantangan yang sama. Bahkan, apabila tidak ada pembenahan kelembagaan, pola kekuasaan yang sebelumnya dikritik berpotensi muncul kembali dalam pemerintahan berikutnya.

Karena itu, perubahan politik harus mencakup dua hal sekaligus, yakni pembaruan kepemimpinan dan perbaikan sistem. Tanpa pembenahan sistem, harapan terhadap perubahan hanya akan bergantung pada siapa yang sedang menduduki jabatan.

Budaya Kekuasaan yang Terus Berulang

Salah satu persoalan dalam kehidupan bernegara adalah ketika jabatan publik lebih sering dipandang sebagai sumber pengaruh daripada amanah pelayanan. Budaya semacam ini dapat terlihat ketika kepentingan kelompok lebih diutamakan, kritik dianggap sebagai ancaman, dan pengawasan dipandang mengganggu jalannya pemerintahan.

Persoalan lainnya adalah lemahnya kesadaran bahwa kekuasaan harus memiliki batas. Ketika pemegang jabatan merasa memiliki kewenangan yang terlalu besar tanpa pertanggungjawaban yang memadai, ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dapat semakin terbuka.

Budaya tersebut tidak selalu hilang ketika pemerintahan berganti. Jika aturan dan kebiasaan kelembagaan tidak diperbaiki, pemimpin baru dapat menghadapi godaan dan pola yang sama. Inilah sebabnya mengapa pembenahan kehidupan bernegara harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar mengganti orang yang menjalankan pemerintahan.

Perspektif Islam: Perubahan Membutuhkan Perbaikan Akhlak dan Sistem

Islam mengajarkan bahwa perubahan kehidupan masyarakat membutuhkan kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra’d ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa perubahan tidak cukup menunggu hadirnya pemimpin baru. Masyarakat perlu membangun kesadaran untuk memperbaiki perilaku, sedangkan pemimpin harus menjalankan kewenangan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Perubahan moral perlu berjalan bersama pembenahan tata kelola agar nilai kebaikan dapat diwujudkan dalam kehidupan publik.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan dengan adil. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi. Setiap kewenangan harus diarahkan pada keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ketatanegaraan, nilai tersebut dapat menjadi landasan etis untuk membangun lembaga yang saling mengawasi, membatasi kewenangan, dan memastikan hukum berlaku bagi semua pihak.

Memutus Siklus dengan Pembenahan Kelembagaan

Menghentikan pengulangan persoalan kekuasaan membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi sistem. Pembagian kewenangan antar lembaga harus berjalan secara jelas, mekanisme pengawasan perlu diperkuat, dan penegakan hukum harus terbebas dari kepentingan yang dapat merusak keadilan.

Selain itu, masyarakat perlu memiliki ruang partisipasi yang berkelanjutan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilihan umum, sebab rakyat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Pendidikan politik juga perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa negara bukan milik pemimpin atau kelompok tertentu. Negara merupakan ruang kehidupan bersama yang harus dijaga melalui aturan, etika, dan tanggung jawab seluruh warga.

Pada akhirnya, Bangsa yang Terus Kecelik mengingatkan bahwa pergantian pemimpin tidak otomatis menghapus persoalan yang telah mengakar dalam budaya kekuasaan. Perubahan sejati membutuhkan pembenahan sistem, penguatan institusi, dan kesadaran moral dalam menjalankan amanah. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya pemimpin baru, melainkan kehidupan bernegara yang tidak terus mengulang kesalahan yang sama.

Share This Article