muslimx.id — Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah demokrasi. Informasi bergerak cepat, opini terbentuk dalam hitungan menit, dan persepsi publik dapat diarahkan secara sistematis. Dalam situasi ini, relasi antara buzzer dan demokrasi tidak lagi sekedar persoalan strategi komunikasi, tetapi menyentuh dimensi etika dan moral.
Islam sejak awal telah memberi pedoman tegas tentang bagaimana informasi harus diperlakukan.
Tabayyun sebagai Prinsip Dasar
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah (tabayyun)….” (QS. Al-Hujurat: 6)
Prinsip tabayyun adalah fondasi etika informasi dalam Islam. Setiap berita harus diverifikasi sebelum dipercaya dan disebarkan. Dalam konteks buzzer dan demokrasi, ayat ini menjadi sangat relevan.
Ketika informasi diproduksi tanpa verifikasi, atau sengaja dipelintir untuk kepentingan kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.
Dosa Manipulasi Opini
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Cukuplah seseorang disebut pendusta ketika ia menceritakan setiap yang ia dengar.” (HR. Muslim)
Hadis ini mengingatkan bahwa menyebarkan informasi tanpa klarifikasi adalah bentuk kebohongan. Dalam era digital, satu unggahan dapat mempengaruhi jutaan orang. Artinya, tanggung jawab moral semakin besar.
Relasi buzzer dan demokrasi menjadi bermasalah ketika produksi narasi tidak lagi bertujuan menyampaikan kebenaran, tetapi memenangkan persepsi.
Polarisasi dan Rusaknya Ukhuwah Sosial
Manipulasi informasi seringkali memicu polarisasi. Masyarakat terbelah bukan karena perbedaan gagasan yang sehat, tetapi karena narasi yang dibangun untuk memperuncing konflik.
Padahal Islam mengajarkan persaudaraan dan keadilan dalam menyikapi perbedaan.
Jika demokrasi berubah menjadi arena saling menjatuhkan melalui propaganda, maka yang terkikis adalah kepercayaan sosial (social trust).
Partai X: Menanggapi Buzzer dan Demokrasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa dinamika digital harus disikapi dengan kesadaran etis.
“Demokrasi digital memberi ruang partisipasi luas, tetapi juga membuka peluang manipulasi. Kita harus memastikan bahwa komunikasi tetap menghormati nilai kejujuran,” ujarnya.
Menurut Rinto Setiyawan, persoalan buzzer dan demokrasi bukan hanya soal regulasi, tetapi soal moralitas pelaku politik.
“Kalau informasi dijadikan alat untuk membingungkan publik, maka kita sedang merusak pondasi demokrasi. Kekuasaan boleh kompetitif, tetapi tidak boleh mengorbankan kebenaran,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa literasi digital dan penguatan etika komunikasi harus menjadi agenda bersama.
Penutup: Menjaga Demokrasi dengan Akhlak
Islam mengajarkan bahwa setiap kata adalah tanggung jawab. Setiap informasi adalah amanah. Dalam konteks demokrasi, amanah itu menjadi lebih luas karena menyangkut nasib bangsa.
Hubungan buzzer dan demokrasi harus diletakkan dalam kerangka akhlak: verifikasi sebelum publikasi, kejujuran sebelum kepentingan, dan persatuan di atas polarisasi.
Karena demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab dalam berbicara.
Dan ketika etika ditegakkan, perang narasi tidak akan merusak akal publik melainkan memperkaya dialog kebangsaan.
