muslimx.id – Korupsi sulit diberantas menjadi persoalan yang terus berulang di berbagai negara karena berakar pada rusaknya tata kelola kekuasaan. Dalam konteks korupsi sulit diberantas, fenomena ini tidak hanya menunjukkan kelemahan penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem pengelolaan kekuasaan itu sendiri. Ketika tata kelola kekuasaan tidak berjalan dengan baik, maka pengawasan menjadi lemah, akuntabilitas menurun, dan ruang penyimpangan semakin terbuka luas. Dalam perspektif Islam, tata kelola kekuasaan harus dibangun di atas prinsip amanah, keadilan, dan transparansi. Ketika prinsip ini rusak, maka korupsi akan sulit diberantas karena telah menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar perilaku individu.
Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menunjukkan bahwa tata kelola kekuasaan dalam Islam harus berlandaskan pada amanah dan keadilan. Tanpa itu, sistem pemerintahan akan rentan terhadap penyimpangan. Allah SWT juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah…” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam setiap struktur kekuasaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Korupsi Sulit Diberantas sebagai Cerminan Rusaknya Sistem
Korupsi sulit diberantas ketika sudah menjadi bagian dari sistem tata kelola kekuasaan yang rusak. Dalam kondisi ini, masalah tidak lagi sekadar perilaku individu, tetapi sudah menyentuh struktur yang memungkinkan penyimpangan terus terjadi. Rusaknya tata kelola kekuasaan terlihat dari lemahnya kontrol internal, tidak efektifnya pengawasan eksternal, serta rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara sistemik. Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan pada kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Tanggung Jawab Kepemimpinan dalam Hadits Nabi
Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menegaskan bahwa tata kelola kekuasaan harus selalu berada dalam koridor tanggung jawab. Ketika korupsi sulit diberantas, hal itu menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan amanah kepemimpinan secara benar.
Dampak Rusaknya Tata Kelola Kekuasaan
Rusaknya tata kelola kekuasaan yang menyebabkan korupsi sulit diberantas memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Pertama, melemahnya sistem hukum karena adanya intervensi kekuasaan. Kedua, meningkatnya ketimpangan sosial akibat distribusi sumber daya yang tidak adil. Ketiga, turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Keempat, terhambatnya pembangunan karena anggaran tidak digunakan secara efektif dan transparan.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan korupsi sulit diberantas antara lain lemahnya integritas individu, budaya permisif terhadap penyimpangan, sistem pengawasan yang tidak independen, serta kurangnya transparansi dalam tata kelola kekuasaan. Selain itu, minimnya keteladanan dari pemimpin juga memperburuk kondisi, karena sistem kehilangan arah moral yang seharusnya menjadi pedoman.
Solusi Islam dalam Memperbaiki Tata Kelola Kekuasaan
Islam memberikan solusi yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan agar korupsi dapat diberantas. Pertama, penguatan nilai amanah dan takwa dalam setiap individu yang memegang jabatan publik. Kesadaran spiritual bahwa semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah menjadi pengawas utama.
Kedua, penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak pandang bulu untuk memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan. Ketiga, transparansi dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik. Keempat, penguatan sistem pengawasan yang independen dan efektif. Kelima, penghidupan budaya amar ma’ruf nahi munkar sebagai kontrol sosial masyarakat.
Korupsi sulit diberantas bukan hanya karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena rusaknya tata kelola kekuasaan yang menjadi akar masalahnya. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dikelola dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola, penguatan nilai moral, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi.
