muslimx.id — Krisis budaya merawat merupakan persoalan yang sering tidak terlihat ketika bangsa terlalu sibuk berbicara tentang pembangunan. Setiap kali sebuah gedung baru berdiri, taman selesai dibuat, jalan diperbaiki, sekolah direnovasi, atau fasilitas pelayanan publik diresmikan, perhatian biasanya tertuju pada pencapaian pembangunan tersebut. Namun, setelah seremoni berakhir, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjaga, bagaimana fasilitas itu dipelihara, dan apakah masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakannya secara bertanggung jawab sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Padahal, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadirkan sesuatu yang baru. Nilai sebuah pembangunan justru terlihat dari seberapa lama fasilitas tersebut mampu memberikan manfaat. Jalan yang cepat rusak, taman yang kembali menjadi kotor, bangunan publik yang tidak terawat, fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan, atau ruang publik yang kehilangan fungsi menunjukkan bahwa membangun tanpa budaya merawat akan menghasilkan persoalan baru.
Fasilitas Publik adalah Amanah Bersama
Salah satu persoalan yang perlu diperbaiki adalah cara pandang bahwa fasilitas publik merupakan milik pemerintah. Ketika masyarakat melihat taman, jalan, sekolah, halte, ruang publik, atau fasilitas pelayanan lainnya sebagai sesuatu yang sepenuhnya “milik negara”, muncul kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab pribadi terhadap kondisi fasilitas tersebut. Akibatnya, rasa memiliki terhadap ruang bersama menjadi lemah.
Padahal, fasilitas publik dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jalan digunakan masyarakat untuk bergerak, sekolah digunakan untuk mendidik generasi, taman digunakan sebagai ruang interaksi, rumah sakit digunakan untuk memberikan pelayanan, dan berbagai sarana publik lainnya dibangun agar kehidupan masyarakat berjalan lebih baik. Karena itu, masyarakat bukan sekadar pengguna, tetapi juga bagian dari pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungannya.
Kesadaran tersebut penting karena fasilitas publik pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan dan pelayanan yang dinikmati bersama. Ketika seseorang merusaknya, dampaknya tidak berhenti pada benda yang rusak. Ada hak orang lain yang ikut terganggu. Ketika seseorang mengotori ruang publik, orang lain harus menanggung akibatnya. Ketika fasilitas yang seharusnya dapat digunakan bertahun-tahun menjadi cepat rusak, masyarakat kembali menanggung biaya pemeliharaan atau pembangunan.
Karena itu, budaya merawat membutuhkan perubahan cara berpikir. Masyarakat tidak cukup hanya bertanya apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas, tetapi juga perlu bertanya apakah dirinya sudah ikut menjaga fasilitas tersebut.
Islam Mengajarkan Larangan Membuat Kerusakan
Islam memiliki ajaran yang kuat mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan kehidupan bersama. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56)
Ayat tersebut memberikan prinsip penting bahwa manusia tidak boleh menjadi sumber kerusakan setelah Allah memberikan kehidupan dan keseimbangan di bumi. Prinsip ini memiliki relevansi yang luas dalam kehidupan modern. Ketika manusia diberikan fasilitas untuk kepentingan bersama, fasilitas tersebut semestinya digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan dirusak atau disalahgunakan.
Larangan membuat kerusakan juga mengajarkan bahwa tindakan seseorang tidak boleh hanya diukur dari kepentingan pribadi. Manusia hidup dalam ruang sosial yang saling terhubung. Apa yang dilakukan seseorang terhadap lingkungan dan fasilitas bersama dapat memberikan dampak kepada orang lain.
Karena itu, membuang sampah sembarangan, merusak taman, mencoret fasilitas umum, merusak bangku, menggunakan sarana publik secara tidak semestinya, atau melakukan tindakan vandalisme bukan sekadar persoalan ketertiban. Semua itu menunjukkan lemahnya kesadaran bahwa ada kepentingan masyarakat yang harus dijaga.
Rasulullah SAW bahkan memberikan perhatian terhadap tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan bagian dari iman. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa Islam memberikan nilai terhadap tindakan sosial yang mungkin terlihat kecil, tetapi memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.
Jika menyingkirkan gangguan dari jalan saja memiliki nilai kebaikan, maka menjaga agar ruang publik tetap aman, bersih, dan dapat digunakan masyarakat juga merupakan bagian dari semangat kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.
Masalahnya Bukan Hanya Fasilitas, tetapi Karakter Masyarakat
Fasilitas publik yang cepat rusak sering kali hanya dilihat sebagai persoalan teknis. Pemerintah dianggap kurang melakukan pemeliharaan, anggaran dianggap kurang, atau petugas dianggap tidak bekerja dengan baik. Semua faktor tersebut mungkin memang berpengaruh, tetapi terdapat persoalan lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu perilaku masyarakat.
Sebuah taman akan sulit dipertahankan kebersihannya jika masyarakat terus membuang sampah sembarangan. Fasilitas olahraga akan cepat rusak jika digunakan tanpa memperhatikan aturan. Toilet umum akan kehilangan kenyamanan jika penggunanya tidak memiliki kesadaran menjaga kebersihan. Ruang publik akan kehilangan fungsi sosialnya jika diperlakukan tanpa rasa tanggung jawab.
Artinya, membangun fasilitas yang baik tidak cukup. Bangsa juga membutuhkan masyarakat yang memiliki karakter untuk menjaganya. Teknologi pemeliharaan dapat diperbaiki, anggaran dapat ditambah, dan aturan dapat dibuat lebih tegas, tetapi semua itu akan menghadapi keterbatasan apabila kesadaran masyarakat tidak berkembang.
Di sinilah budaya merawat memiliki hubungan erat dengan karakter bangsa. Masyarakat yang memiliki budaya merawat memahami bahwa kepentingan bersama membutuhkan pengorbanan pribadi. Tidak membuang sampah sembarangan mungkin terlihat sebagai tindakan sederhana, tetapi sebenarnya merupakan bentuk kesediaan seseorang untuk memikirkan kenyamanan orang lain.
Ketika Kerusakan Kecil Menjadi Pemborosan Besar
Kerusakan fasilitas publik sering kali dimulai dari tindakan yang terlihat kecil. Satu orang membuang sampah. Orang lain menambahkan sampah. Satu fasilitas dicoret. Kemudian coretan bertambah. Satu bagian dirusak. Setelah itu bagian lainnya ikut mengalami kerusakan.
Jika tidak dihentikan, tindakan kecil tersebut dapat berkembang menjadi persoalan besar.
Negara akhirnya harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki sesuatu yang seharusnya dapat bertahan lebih lama. Masyarakat kehilangan fasilitas selama masa perbaikan. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas baru atau meningkatkan pelayanan akhirnya harus digunakan untuk mengatasi kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah.
Inilah salah satu alasan mengapa budaya merawat memiliki dimensi ekonomi. Merawat bukan hanya soal menjaga kebersihan atau keindahan, tetapi juga menjaga efisiensi sumber daya. Negara dengan budaya pemeliharaan yang baik akan lebih mampu mempertahankan hasil pembangunan dan mengurangi pemborosan.
Karena itu, pembangunan harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Anggaran tidak boleh hanya dipikirkan untuk membangun, tetapi juga untuk pemeliharaan. Masyarakat tidak boleh hanya diberi fasilitas, tetapi juga perlu diberikan pendidikan mengenai tanggung jawab menggunakannya.
Partai X Pembangunan Tidak Berakhir Saat Diresmikan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa salah satu persoalan pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah lemahnya budaya pemeliharaan setelah sebuah fasilitas selesai dibangun. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada selesainya proyek atau berlangsungnya peresmian, tetapi harus dilihat dari keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat.
“Pembangunan tidak selesai ketika proyek diresmikan. Setelah itu justru dimulai tanggung jawab untuk memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Prayogi, budaya merawat harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola pembangunan. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem pemeliharaan yang jelas, sementara masyarakat harus diposisikan sebagai bagian dari penjaga fasilitas publik, bukan hanya sebagai pengguna.
“Kalau masyarakat hanya merasa sebagai pengguna, rasa memiliki akan sulit tumbuh. Kita perlu membangun kesadaran bahwa fasilitas publik adalah bagian dari kepentingan bersama. Pemerintah menyediakan dan mengelola, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga,” katanya.
Prayogi menilai bahwa persoalan tersebut membutuhkan perubahan budaya yang tidak dapat dilakukan secara instan. Pendidikan, keteladanan, pengawasan, dan penegakan aturan harus berjalan bersama agar masyarakat memahami bahwa menjaga fasilitas publik merupakan bentuk tanggung jawab sosial.
Penutup: Merawat adalah Bentuk Kepedulian kepada Sesama
Budaya merawat pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang benda. Di balik sebuah fasilitas publik terdapat manusia yang akan menggunakan dan memperoleh manfaat darinya. Karena itu, menjaga fasilitas berarti juga menjaga hak orang lain untuk mendapatkan pelayanan dan ruang kehidupan yang layak.
Ketika seseorang menjaga taman tetap bersih, ia sedang memikirkan orang lain yang akan datang setelahnya, tidak merusak fasilitas sekolah, ia sedang menjaga kesempatan generasi berikutnya untuk belajar dalam lingkungan yang baik. Ketika seseorang tidak membuang sampah ke saluran air, ia sedang mengurangi risiko yang dapat merugikan masyarakat.
Tindakan tersebut mungkin tidak terlihat besar, tetapi masyarakat yang kuat justru dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tanggung jawab sosial tidak selalu berbentuk tindakan besar. Kadang ia hadir dalam bentuk sederhana: tidak merusak, tidak mengotori, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, dan berusaha meninggalkan ruang bersama dalam keadaan lebih baik daripada ketika kita menggunakannya.
