muslimx.id — Krisis budaya merawat tidak hanya terlihat dari fasilitas publik yang rusak atau lingkungan yang tidak terjaga. Persoalan yang lebih dalam dapat ditemukan dalam cara sebuah bangsa memperlakukan program pembangunan. Banyak program dapat dimulai dengan gagasan besar, anggaran yang cukup, dan semangat perubahan yang tinggi, tetapi persoalan muncul ketika perhatian mulai berpindah. Program yang seharusnya dipelihara dan dikembangkan justru kehilangan keberlanjutan karena pergantian kepemimpinan, perubahan prioritas, lemahnya evaluasi, atau tidak adanya komitmen untuk menjaga apa yang sudah berjalan.
Dalam kehidupan bernegara, membangun sebuah program sebenarnya bukanlah pekerjaan yang selesai ketika program diluncurkan. Sebuah kebijakan membutuhkan proses panjang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ada tahap pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian dengan kebutuhan zaman. Jika salah satu bagian tersebut diabaikan, program yang awalnya dirancang untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dapat kehilangan efektivitasnya.
Program Tidak Berhenti pada Peluncuran
Salah satu kelemahan pembangunan adalah kecenderungan melihat peluncuran program sebagai sebuah pencapaian akhir. Ketika sebuah program resmi dimulai, konferensi pers dilakukan, spanduk dipasang, dan pemberitaan muncul, masyarakat sering melihatnya sebagai tanda bahwa persoalan telah ditangani.
Di sinilah budaya merawat menjadi penting. Merawat program berarti memiliki kesediaan untuk memeriksa kekurangannya, memperbaiki kelemahannya, dan mempertahankan bagian yang masih relevan. Merawat tidak berarti mempertahankan segala sesuatu tanpa kritik, tetapi memastikan perubahan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi, bukan sekadar keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang baru.
Ketika Pergantian Kepemimpinan Memutus Keberlanjutan
Pergantian kepemimpinan merupakan bagian normal dalam kehidupan pemerintahan. Setiap pemimpin memiliki visi dan prioritas yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak membuat seluruh program yang telah berjalan kehilangan kesinambungan.
Jika setiap pergantian kepemimpinan selalu diikuti dengan penghentian program lama dan peluncuran program baru, maka masyarakat dapat menjadi pihak yang paling dirugikan. Waktu, tenaga, dan anggaran telah digunakan untuk membangun sistem sebelumnya, tetapi hasilnya tidak sempat berkembang secara maksimal karena segera digantikan.
Budaya seperti ini dapat melahirkan orientasi pembangunan yang terlalu pendek. Pemimpin lebih terdorong menciptakan sesuatu yang dapat terlihat selama masa jabatannya daripada melanjutkan sesuatu yang mungkin baru memberikan hasil maksimal setelah bertahun-tahun.
Padahal, banyak persoalan bangsa membutuhkan waktu panjang. Pendidikan membutuhkan generasi. Pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses. Reformasi birokrasi tidak dapat selesai dalam satu periode. Perlindungan lingkungan membutuhkan konsistensi. Penguatan ekonomi masyarakat juga membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Karena itu, pembangunan yang sehat harus mampu membedakan antara program yang memang gagal dan program yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Menghentikan sesuatu hanya karena bukan berasal dari pemerintahan sendiri dapat menjadi bentuk lain dari lemahnya budaya merawat.
Islam Mengajarkan Amanah dalam Mengelola Urusan Masyarakat
Islam memberikan prinsip yang sangat kuat mengenai tanggung jawab dalam mengelola urusan manusia. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat tersebut memberikan dasar penting bahwa kekuasaan dan tanggung jawab bukanlah ruang untuk mengejar kepentingan pribadi. Amanah harus disampaikan dan dikelola dengan keadilan.
Dalam konteks pemerintahan, jabatan merupakan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Karena itu, program pembangunan seharusnya dinilai berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan berdasarkan siapa yang menggagas atau siapa yang meresmikannya.
Jika sebuah program terbukti memberikan manfaat, maka mempertahankannya bukan berarti mengakui keberhasilan orang lain. Justru melanjutkan sesuatu yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat.
Sebaliknya, apabila sebuah program memang memiliki kelemahan, perbaikannya juga harus dilakukan dengan dasar kepentingan masyarakat. Yang harus menjadi ukuran bukan siapa yang membuat program tersebut, tetapi apakah program itu membawa kemaslahatan.
Merawat Bukan Berarti Takut Melakukan Perubahan
Ada kesalahpahaman bahwa budaya merawat berarti mempertahankan semua hal yang sudah ada. Padahal, merawat justru membutuhkan keberanian melakukan evaluasi dan perubahan.
Sebuah program yang baik harus terus diperiksa. Jika terdapat kelemahan, diperbaiki, kebutuhan masyarakat berubah, disesuaikan, teknologi berkembang, dimanfaatkan, jika terdapat penyimpangan, dikoreksi. Dengan demikian, budaya merawat bukan budaya mempertahankan status quo, melainkan budaya menjaga tujuan agar tetap tercapai.
Perbedaan antara merawat dan membiarkan menjadi penting. Membiarkan berarti tidak peduli terhadap kondisi sesuatu. Merawat berarti aktif memastikan sesuatu tetap berada dalam keadaan yang baik.
Dalam pembangunan, pemerintah tidak boleh membiarkan program berjalan tanpa evaluasi. Masyarakat juga tidak boleh hanya menunggu hasil tanpa ikut mengawasi. Akademisi, organisasi masyarakat, media, dan berbagai unsur sosial memiliki peran dalam memastikan program publik berjalan sesuai tujuan.
Budaya merawat dengan demikian membutuhkan ekosistem yang sehat. Ada pemerintah yang bertanggung jawab, masyarakat yang peduli, dan lembaga pengawasan yang bekerja.
Partai X Keberhasilan Program Harus Diukur dari Keberlanjutan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa salah satu persoalan pembangunan adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dari proses peluncuran atau capaian jangka pendek, sementara keberlanjutan program kurang mendapatkan perhatian.
“Program pemerintah tidak seharusnya dinilai hanya dari seberapa besar program itu ketika diluncurkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tersebut tetap memberikan manfaat setelah berjalan beberapa tahun,” ujarnya.
Menurut Prayogi, pergantian kepemimpinan tidak seharusnya otomatis memutus program yang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat. Evaluasi tetap diperlukan, tetapi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan program harus berdasarkan data dan kepentingan publik.
“Kalau setiap pergantian kepemimpinan selalu dimulai dari nol, kita akan sulit membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan. Negara membutuhkan kesinambungan, bukan sekadar pergantian nama program,” katanya.
Ia menilai bahwa budaya merawat harus menjadi bagian dari cara berpikir dalam perencanaan pembangunan. Program yang baik perlu memiliki mekanisme evaluasi dan pemeliharaan agar tidak bergantung sepenuhnya kepada figur tertentu.
Penutup: Dari Budaya Proyek Menuju Budaya Keberlanjutan
Krisis budaya merawat juga menunjukkan perlunya perubahan paradigma pembangunan. Negara tidak cukup memiliki budaya proyek yang kuat, tetapi harus memiliki budaya keberlanjutan.
Budaya proyek cenderung berpikir tentang target, anggaran, waktu penyelesaian, dan peresmian. Semua itu memang diperlukan. Tetapi setelah proyek selesai, harus ada pertanyaan lanjutan mengenai pemeliharaan, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi, dan keberlanjutan.
Tanpa itu, pembangunan mudah terjebak pada siklus menciptakan sesuatu yang baru tanpa memastikan sesuatu yang lama tetap bermanfaat.
Pembangunan yang matang justru membutuhkan kesabaran. Tidak semua keberhasilan dapat dilihat dalam satu tahun atau satu periode pemerintahan. Ada kebijakan yang hasilnya baru terlihat setelah bertahun-tahun. Karena itu, kepentingan generasi harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pencitraan jangka pendek.
Bangsa yang memiliki budaya merawat akan memahami bahwa tidak semua keberhasilan harus memiliki nama penciptanya. Yang terpenting adalah manfaatnya terus dirasakan masyarakat.
