muslimx.id — Rapuhnya kontrol terhadap penguasa menjadi persoalan serius ketika akuntabilitas tidak lagi ditempatkan sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan yang kuat berpotensi membuat keputusan semakin jauh dari kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas seharusnya menjadi mekanisme yang memastikan setiap kewenangan digunakan secara bertanggung jawab. Ketika kontrol melemah, masyarakat dapat kesulitan memperoleh penjelasan mengenai alasan, proses, dan dampak dari setiap kebijakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kepemimpinan yang menjalankan amanah.
Kekuasaan Membutuhkan Pengawasan
Kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengawasan diperlukan agar kewenangan tidak berkembang menjadi tindakan sepihak yang sulit dikoreksi. Pengawasan juga berfungsi memastikan penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat. Karena itu, keberadaan mekanisme kontrol bukan untuk menghambat pemerintahan, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap berada pada tujuan yang benar.
Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan amanah dalam kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip penting dalam menjalankan kewenangan. Pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus memastikan keputusan tersebut dilaksanakan dengan adil. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab dan pengawasan berpotensi menjauh dari prinsip amanah yang ditekankan Islam.
Akuntabilitas Tidak Boleh Menjadi Formalitas
Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui laporan administratif atau pernyataan bahwa sebuah program telah dilaksanakan. Adapun akuntabilitas harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya negara digunakan. Setiap pejabat dan lembaga yang memperoleh kewenangan perlu bersedia memberikan penjelasan ketika masyarakat mempertanyakan hasil suatu kebijakan. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan kedudukan seseorang. Jika akuntabilitas hanya menjadi formalitas, maka pengawasan kehilangan daya koreksinya dan masyarakat semakin sulit memastikan apakah kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pesan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan tidak pernah terlepas dari pertanggungjawaban. Seorang penguasa memiliki tanggung jawab yang besar karena keputusan yang dibuat dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam jumlah yang luas. Kesadaran tentang pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendorong setiap pemegang kewenangan untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan.
Ketika Kontrol Melemah
Rapuhnya kontrol terhadap penguasa dapat terlihat ketika mekanisme koreksi tidak berjalan secara efektif. Kritik masyarakat dapat kehilangan tempat apabila tidak tersedia saluran yang terbuka dan aman untuk menyampaikan keberatan. Lembaga pengawasan juga perlu memiliki kewenangan yang memadai agar mampu memeriksa tindakan pemerintah secara objektif. Jika pengawasan hanya berjalan setelah muncul persoalan besar, maka fungsi pencegahan menjadi tidak maksimal. Negara membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi kesalahan sejak awal agar penyimpangan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontrol terhadap kekuasaan tidak boleh bergantung pada keberanian individu semata. Sistem pengawasan harus memiliki aturan yang jelas, lembaga yang independen dalam menjalankan tugas, serta prosedur pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang cukup agar dapat memahami kinerja pemerintah dan penggunaan sumber daya negara. Transparansi menjadi bagian penting karena informasi yang tertutup membuat pengawasan masyarakat menjadi semakin sulit. Dengan keterbukaan yang memadai, setiap keputusan dapat dinilai berdasarkan manfaat, dasar pertimbangan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Membangun Pengawasan yang Efektif
Solusi pertama adalah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dan anggaran negara. Setiap program yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diperiksa secara berkala. Hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara terbuka dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Temuan yang menunjukkan adanya kesalahan harus diikuti tindakan korektif yang nyata. Dengan cara tersebut, pengawasan tidak berhenti pada penemuan masalah, tetapi menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Solusi berikutnya adalah memperkuat keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap kinerja lembaga negara. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil program pemerintah. Informasi tersebut harus disampaikan secara jujur dan tidak sekadar menampilkan keberhasilan tanpa menjelaskan persoalan yang muncul. Setiap laporan penggunaan anggaran juga perlu dapat ditelusuri sehingga masyarakat memiliki dasar untuk melakukan pengawasan. Keterbukaan semacam ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat karena kepercayaan dibangun melalui informasi yang dapat diverifikasi.
Musyawarah dan Koreksi sebagai Jalan Perbaikan
Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi musyawarah. Musyawarah memungkinkan berbagai persoalan dilihat dari sudut pandang yang lebih luas sebelum sebuah keputusan ditetapkan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah bukan sekadar kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat, tetapi proses untuk mencari keputusan yang paling membawa kemaslahatan. Karena itu, penguasa perlu membangun budaya menerima masukan dan melakukan koreksi ketika ditemukan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, mengingatkan pemimpin ketika terjadi kesalahan merupakan bagian dari upaya menjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa agama adalah nasihat, termasuk nasihat bagi para pemimpin kaum Muslimin dan masyarakat secara umum. Pesan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak seharusnya dibangun berdasarkan ketakutan atau kepatuhan tanpa evaluasi. Pemimpin membutuhkan nasihat agar tidak terjebak pada keputusan yang keliru. Masyarakat juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan koreksi dengan cara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perbaikan.
Mengembalikan Makna Akuntabilitas
Akuntabilitas akan kembali memiliki makna apabila setiap kewenangan selalu disertai kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Pejabat negara perlu menyadari bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah yang memiliki konsekuensi besar. Setiap penggunaan kewenangan harus dapat diuji berdasarkan hukum, kepentingan masyarakat, dan prinsip keadilan. Lembaga pengawasan harus diberi ruang untuk menjalankan tugas tanpa tekanan yang dapat mengurangi objektivitasnya. Masyarakat juga harus diberdayakan agar mampu menjadi bagian dari proses pengawasan secara konstruktif.
Pada akhirnya, rapuhnya kontrol terhadap penguasa bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga persoalan budaya kepemimpinan. Kekuasaan yang sehat membutuhkan pemimpin yang bersedia dikoreksi dan masyarakat yang memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Negara juga membutuhkan sistem yang membuat setiap pemegang kewenangan memahami bahwa tidak ada jabatan yang bebas dari pertanggungjawaban. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan amanah, keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban sebagai nilai penting dalam kehidupan bersama. Jika kontrol diperkuat dan akuntabilitas dikembalikan pada makna yang sebenarnya, kekuasaan dapat diarahkan untuk menghadirkan pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
