muslimx.id — Desain sistem negara menjadi penting untuk dibicarakan ketika persoalan bangsa terus muncul meskipun orang-orang yang berada di dalam pemerintahan telah berganti. Selama ini, masalah publik sering dilihat melalui sosok yang dianggap melakukan kesalahan. Pejabat dikritik, aparat disebut tidak menjalankan tugas, atau individu tertentu diminta bertanggung jawab. Pertanggungjawaban personal memang penting, tetapi ada persoalan lain yang tidak kalah mendasar: bagaimana aturan dan kelembagaan negara ikut membentuk cara kekuasaan bekerja?
Sebuah negara tidak berjalan hanya berdasarkan kualitas orang yang memegang jabatan. Ada hukum, pembagian kewenangan, prosedur, hubungan antarlembaga, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ketika persoalan serupa muncul berulang kali, masyarakat perlu melihat lebih jauh daripada sekadar mencari pelaku. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah terdapat kelemahan dalam struktur yang memungkinkan persoalan tersebut terus terjadi.
Masalah Negara Tidak Selalu Berasal dari Individu
Menyalahkan individu merupakan cara paling mudah untuk menjelaskan sebuah kegagalan. Ketika pelayanan publik buruk, misalnya, perhatian dapat langsung diarahkan kepada petugas. Ketika kebijakan tidak berjalan, pejabat yang membuat keputusan menjadi sasaran kritik. Padahal, tindakan seseorang berlangsung dalam lingkungan yang memiliki aturan, target, hierarki, dan batas kewenangan tertentu.
Jika orang yang berbeda menghasilkan persoalan dengan pola yang hampir sama, evaluasi terhadap institusi menjadi penting. Kesalahan personal tetap harus dipertanggungjawabkan, tetapi perubahan yang hanya menyentuh pelaku belum tentu menyelesaikan akar persoalan. Struktur yang sama dapat menghasilkan persoalan serupa apabila tidak ada perbaikan terhadap mekanisme kerja.
Di sinilah pembicaraan tentang desain sistem negara menemukan relevansinya. Sistem menentukan bagaimana kewenangan diberikan, bagaimana keputusan dibuat, siapa yang melakukan pengawasan, serta bagaimana penyimpangan dikoreksi. Semakin jelas hubungan tersebut, semakin mudah masyarakat melihat apakah sebuah persoalan berasal dari perilaku individu atau kelemahan tata kelola.
Ketika Aturan Membentuk Perilaku
Manusia yang bekerja dalam sebuah lembaga tidak bertindak di ruang kosong. Mereka mengikuti prosedur, menerima arahan, menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membentuk kebiasaan institusional.
Karena itu, sistem memiliki kemampuan untuk mendorong atau membatasi perilaku tertentu. Pengawasan yang lemah dapat menciptakan ruang penyalahgunaan kewenangan, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat mendorong kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Hal ini bukan berarti manusia kehilangan tanggung jawab moral. Justru sistem yang baik diperlukan agar tanggung jawab tersebut dapat berjalan secara nyata.
Perspektif Islam: Kekuasaan adalah Amanah
Islam memandang jabatan dan kewenangan sebagai amanah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari amanah dan keadilan. Orang yang memegang jabatan harus bertanggung jawab, sementara tata pemerintahan juga perlu memiliki mekanisme yang menjaga agar kewenangan digunakan sesuai tujuan.
Dengan demikian, memperbaiki negara tidak cukup hanya mencari individu yang memiliki moral baik. Diperlukan pula tata kelembagaan yang mendukung pelaksanaan amanah, membuka ruang pengawasan, dan memberikan koreksi ketika terjadi penyimpangan.
Perubahan Tidak Cukup dengan Pergantian Orang
Pergantian pejabat dapat membawa energi baru, tetapi hasilnya tidak selalu berubah apabila struktur yang melingkupinya tetap sama. Jika prosedur, pembagian kewenangan, pola pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban tidak dievaluasi, persoalan lama dapat muncul kembali dalam bentuk berbeda.
Karena itu, reformasi perlu menyentuh dua sisi sekaligus. Manusia yang menjalankan pemerintahan harus memiliki integritas, sementara institusi tempat mereka bekerja harus memiliki rancangan yang mampu mengarahkan kewenangan secara bertanggung jawab. Keduanya tidak dapat dipisahkan ketika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.
Partai X: Jangan Hanya Mencari Siapa yang Salah
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa persoalan berulang dalam kehidupan bernegara perlu dilihat dari struktur yang lebih luas.
“Kalau persoalan yang sama terus muncul meskipun orangnya sudah berganti, kita perlu berani memeriksa sistemnya. Jangan setiap masalah hanya dijawab dengan mencari siapa yang salah, sementara aturan dan mekanisme yang menghasilkan persoalan tersebut tidak pernah dievaluasi,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pembenahan individu tetap diperlukan, tetapi perubahan jangka panjang membutuhkan penataan kelembagaan.
“Negara membutuhkan manusia yang baik, tetapi negara juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah. Sistem harus memberikan ruang bagi orang yang bekerja dengan benar sekaligus menyediakan mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, memahami desain sistem negara berarti melihat kehidupan bernegara secara lebih utuh. Persoalan bangsa tidak selalu selesai ketika seorang pejabat diganti atau seorang aparat diberi sanksi. Jika pola masalah tetap berulang, struktur yang mengatur kewenangan juga perlu diperiksa. Reformasi bukan hanya tentang mengganti manusia, tetapi memastikan tata negara mampu mengarahkan kekuasaan, menjaga amanah, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
