muslimx.id — Desain sistem negara tidak hanya menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga menciptakan ruang tempat aparat bekerja. Ketika sebuah institusi menghadapi aturan yang tidak jelas, kewenangan yang tumpang tindih, tekanan dari berbagai kepentingan, atau mekanisme pengawasan yang tidak berjalan optimal, aparat dapat berada dalam situasi yang rumit. Mereka tetap memiliki tanggung jawab atas keputusan yang dibuat, tetapi pada saat yang sama harus menjalankan tugas di dalam struktur yang memiliki keterbatasan.
Selama ini, pembicaraan mengenai persoalan birokrasi dan pemerintahan sering berhenti pada sosok aparat. Ketika pelayanan tidak berjalan, masyarakat melihat petugas sebagai sumber masalah. Ketika keputusan dianggap keliru, orang yang menjalankan kebijakan menjadi pihak pertama yang disorot. Cara pandang tersebut tidak selalu salah, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan persoalan jika pola yang sama terus muncul pada banyak orang dan lembaga.
Aparat Tidak Bekerja di Ruang Kosong
Setiap aparat memiliki mandat yang berasal dari institusi. Mandat tersebut kemudian diterjemahkan melalui peraturan, prosedur, struktur komando, dan pembagian tugas. Dalam praktiknya, berbagai unsur tersebut tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada aturan yang saling bertabrakan, kewenangan yang beririsan, atau prosedur yang membuat keputusan menjadi lambat.
Dalam kondisi seperti itu, aparat dapat menghadapi dilema. Mereka harus menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi aturan yang tersedia mungkin tidak selalu memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Di satu sisi terdapat tuntutan untuk cepat bertindak, sementara di sisi lain terdapat prosedur yang harus dipenuhi. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada kemauan petugas, tetapi juga pada bagaimana sistem memberikan ruang untuk mengambil keputusan.
Karena itu, ketika sebuah masalah muncul, pertanyaan mengenai perilaku aparat perlu disertai pertanyaan mengenai struktur yang melingkupinya. Apakah kewenangannya cukup jelas, prosedurnya masuk akal, ada saluran untuk menyampaikan persoalan, aparat memperoleh perlindungan ketika menjalankan keputusan yang sesuai aturan?
Ketika Tanggung Jawab dan Tekanan Bertemu
Aparat dapat berada di antara tuntutan masyarakat, aturan internal, keputusan pimpinan, dan kepentingan institusi. Situasi tersebut membutuhkan kemampuan untuk membedakan mana mandat yang sah dan mana tekanan yang tidak semestinya memengaruhi pekerjaan. Tanpa sistem yang jelas, beban tersebut dapat semakin berat.
Masalah muncul ketika struktur organisasi tidak menyediakan mekanisme yang sehat untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik kewenangan. Aparat akhirnya dapat memilih jalan yang dianggap paling aman bagi dirinya, bukan selalu pilihan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Jika pola ini berlangsung lama, budaya menghindari risiko dapat berkembang dalam organisasi.
Di sinilah desain kelembagaan menjadi penting. Sistem yang sehat seharusnya memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana keputusan tersebut diuji, serta siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Dengan begitu, aparat tidak dibiarkan menghadapi persoalan struktural seorang diri.
Perspektif Islam: Jangan Membebani di Luar Kemampuan
Islam memberikan prinsip penting tentang beban dan tanggung jawab. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Ayat ini bukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab. Sebaliknya, prinsip tersebut mengingatkan bahwa amanah harus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas manusia. Dalam penyelenggaraan negara, pembagian tugas juga perlu disusun secara jelas agar seseorang tidak diberi tanggung jawab yang tidak disertai kewenangan, sumber daya, atau dukungan yang memadai.
Keadilan dalam pemerintahan karena itu tidak hanya berarti memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kesalahan. Keadilan juga berarti memastikan bahwa orang yang menjalankan amanah memiliki mandat yang jelas dan bekerja dalam struktur yang memungkinkan tugas tersebut dilaksanakan secara benar.
Memisahkan Kesalahan Personal dan Kelemahan Sistem
Menyebut aparat sebagai bagian dari persoalan tidak berarti seluruh kesalahan harus dibebankan kepada sistem. Ada tindakan yang memang lahir dari keputusan personal dan harus dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat pula persoalan yang muncul karena kelemahan prosedur atau hubungan kelembagaan.
Perbedaan ini penting agar evaluasi negara tidak berhenti pada pencarian kambing hitam. Jika seorang aparat melakukan pelanggaran, tindakan tersebut perlu diperiksa. Tetapi apabila pelanggaran serupa terjadi berulang dalam lingkungan yang berbeda, pemerintah perlu melihat apakah terdapat pola kelembagaan yang ikut memicunya.
Pendekatan semacam ini membuat reformasi menjadi lebih mendalam. Negara bukan hanya bertanya siapa yang melakukan kesalahan, tetapi juga mengapa kondisi tersebut dapat terjadi, mengapa tidak segera dikoreksi, dan bagaimana mencegah pola serupa muncul kembali.
Partai X: Jangan Menjadikan Aparat sebagai Satu-satunya Tersangka
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa pembenahan pemerintahan perlu menghindari kecenderungan menjadikan aparat sebagai satu-satunya sumber persoalan.
“Aparat tetap harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya. Tetapi kita juga perlu melihat apakah sistem memberikan mandat yang jelas, apakah kewenangannya cukup, dan apakah mekanisme pengawasannya berjalan. Jangan sampai orang diminta menyelesaikan persoalan yang sebenarnya berasal dari kelemahan struktur,” ujar Prayogi.
Menurutnya, pembenahan sistem diperlukan agar aparat memiliki ruang yang lebih jelas untuk menjalankan amanah.
“Kalau kita hanya menghukum orang tanpa memperbaiki mekanisme yang melahirkan masalah, persoalan yang sama bisa kembali terjadi. Kita perlu memperbaiki manusia sekaligus memperbaiki sistem. Keduanya harus berjalan bersama,” lanjutnya.
Pada akhirnya, desain sistem negara perlu dilihat bukan hanya dari sudut pandang masyarakat atau penguasa, tetapi juga dari posisi orang-orang yang menjalankannya. Aparat memiliki tanggung jawab moral dan hukum, tetapi mereka juga bekerja dalam struktur yang menentukan ruang geraknya. Memahami hubungan tersebut membantu negara membedakan kesalahan pribadi dengan kelemahan kelembagaan.
Sistem yang baik bukan sistem yang membebaskan manusia dari tanggung jawab. Sebaliknya, sistem yang baik membuat tanggung jawab menjadi jelas, kewenangan dapat diawasi, dan kesalahan dapat diperbaiki. Dengan cara itu, pembenahan negara tidak berhenti pada mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih penting: sistem seperti apa yang perlu dibangun agar setiap orang dapat menjalankan amanahnya dengan benar?
