muslimx.id — Desain sistem negara pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana lembaga pemerintahan dibentuk, tetapi bagaimana seluruh kekuasaan diarahkan untuk menjalankan tujuan negara. Setelah melihat hubungan antara sistem, aparat, dan perubahan kelembagaan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa kekuasaan itu bekerja dan bagaimana memastikan kewenangan tidak berjalan tanpa arah?
Negara memiliki berbagai institusi dengan tugas yang berbeda. Pemerintah membuat dan menjalankan kebijakan, aparat melaksanakan kewenangan sesuai mandat, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan negara. Hubungan tersebut membutuhkan tata aturan yang jelas agar setiap pihak memahami posisi dan tanggung jawabnya.
Kekuasaan Membutuhkan Arah
Kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang berdampak kepada kehidupan orang lain. Karena dampaknya besar, kewenangan tidak dapat dibiarkan berjalan hanya berdasarkan kehendak orang yang sedang memegang jabatan. Diperlukan batas, prosedur, pengawasan, serta pertanggungjawaban agar keputusan yang diambil tetap berada dalam tujuan yang telah ditetapkan.
Desain kelembagaan karena itu harus mampu menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Siapa yang memiliki kewenangan? Dari mana kewenangan tersebut berasal? Bagaimana kewenangan digunakan? Siapa yang dapat mengawasi? Dan apa yang terjadi apabila kewenangan digunakan secara keliru?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Jawabannya menentukan hubungan antara negara dan masyarakat. Semakin jelas pembagian kewenangan dan pertanggungjawabannya, semakin mudah masyarakat memahami bagaimana kekuasaan bekerja.
Rakyat Tidak Boleh Kehilangan Posisi
Dalam negara demokratis, masyarakat bukan sekadar penerima kebijakan. Rakyat memiliki posisi penting dalam menentukan arah kehidupan bernegara melalui berbagai mekanisme konstitusional dan partisipasi publik. Karena itu, sistem pemerintahan perlu menyediakan ruang agar kepentingan masyarakat dapat diketahui dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
Keterlibatan masyarakat juga tidak berarti seluruh keputusan negara harus ditentukan secara langsung oleh setiap orang. Negara membutuhkan institusi yang mampu bekerja secara efektif. Namun, efektivitas tersebut harus berjalan bersama transparansi dan pertanggungjawaban agar kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan publik.
Ketika masyarakat sulit mengetahui bagaimana keputusan dibuat, sulit mengakses informasi, atau tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan keberatan, hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat menjadi semakin jauh. Karena itu, sistem yang sehat harus menjaga agar kekuasaan tetap memiliki hubungan yang jelas dengan mandat masyarakat.
Perspektif Islam: Kekuasaan Harus Dijaga dengan Amanah
Islam memberikan prinsip yang kuat mengenai hubungan antara kekuasaan dan amanah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut mengingatkan bahwa kewenangan bukan sekadar fasilitas untuk menjalankan kekuasaan. Di dalamnya terdapat amanah yang harus diberikan kepada pihak yang tepat dan digunakan dengan keadilan. Prinsip ini relevan dalam kehidupan bernegara karena setiap jabatan membawa konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.
Islam juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, sistem yang mengatur pemerintahan perlu membantu manusia menjalankan amanah tersebut melalui pembagian tugas yang jelas, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Sistem yang Mengarahkan, Bukan Sekadar Mengatur
Sebuah desain sistem negara tidak cukup hanya memiliki banyak aturan. Terlalu banyak regulasi tanpa kejelasan arah justru dapat membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin rumit. Yang dibutuhkan adalah aturan yang mampu menjelaskan tujuan, kewenangan, batas tindakan, serta mekanisme koreksi.
Desain yang baik seharusnya membuat setiap lembaga mengetahui fungsi dan batasnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum. Aparat memiliki tugas untuk melaksanakan mandat, tetapi tidak berarti dapat menggunakan kekuasaan tanpa pengawasan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, tetapi pengawasan juga perlu dilakukan melalui mekanisme yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, sistem bukan hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga sebagai pengarah. Ia membantu setiap unsur negara memahami bagaimana kewenangan harus digunakan agar tujuan bersama dapat tercapai.
Reformasi Harus Menyentuh Cara Kekuasaan Bekerja
Jika persoalan negara terus berulang, reformasi perlu melihat cara kekuasaan bekerja secara keseluruhan. Mengganti individu dapat menjadi bagian dari perubahan, tetapi pembenahan yang lebih mendasar membutuhkan evaluasi terhadap hubungan antarlembaga, mekanisme pengawasan, distribusi kewenangan, serta ruang partisipasi masyarakat.
Reformasi semacam ini membutuhkan kesediaan untuk mengevaluasi sesuatu yang sudah lama dianggap biasa. Sistem yang telah berjalan puluhan tahun belum tentu selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sebaliknya, perubahan juga tidak berarti membongkar seluruh tatanan tanpa pertimbangan. Yang diperlukan adalah kemampuan membedakan bagian yang perlu dipertahankan dengan bagian yang perlu diperbaiki.
Pada titik ini, desain negara menjadi persoalan jangka panjang. Sistem yang dibangun hari ini akan mempengaruhi cara kekuasaan bekerja pada masa mendatang. Karena itu, setiap perubahan perlu mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga kualitas institusi yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Partai X: Negara Harus Memastikan Kekuasaan Kembali kepada Tujuannya
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, mengatakan bahwa pembicaraan tentang sistem negara pada akhirnya harus kembali kepada tujuan penggunaan kekuasaan.
“Kita tidak boleh melihat sistem hanya sebagai kumpulan lembaga dan aturan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh perangkat tersebut mampu mengarahkan kekuasaan untuk menjalankan mandatnya. Kalau sistem tidak mampu memastikan kewenangan digunakan secara bertanggung jawab, maka kita perlu mengevaluasi desainnya,” ujar Prayogi.
Menurutnya, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam hubungan kekuasaan.
“Rakyat bukan sekadar objek yang menerima keputusan. Negara dibangun untuk menjalankan kepentingan bersama. Karena itu, sistem harus memastikan adanya hubungan yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat. Ada kewenangan, tetapi ada pula batas dan pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Pada akhirnya, desain sistem negara berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa memastikan kekuasaan tidak kehilangan arah. Negara membutuhkan manusia yang berintegritas, tetapi juga membutuhkan institusi yang mampu menjaga agar kewenangan tetap berada dalam koridor hukum, amanah, dan keadilan.
Perubahan yang mendasar bukan sekadar mengganti siapa yang memegang jabatan. Yang lebih penting adalah memastikan sistem mampu mengarahkan setiap kewenangan kepada tujuan yang benar, menyediakan pengawasan yang efektif, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui serta mengawal jalannya pemerintahan. Dengan demikian, negara tidak hanya memiliki struktur kekuasaan, tetapi juga memiliki mekanisme yang menjaga agar kekuasaan tersebut tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat.
