muslimx.id — TNI Polri dan kekuasaan pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai untuk apa kekuatan negara digunakan. TNI dan Polri memiliki kewenangan yang besar karena menjalankan fungsi pertahanan, keamanan, serta perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut bukan tujuan pada dirinya sendiri. Di balik setiap tugas terdapat mandat untuk menjaga negara dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan dengan aman.
Karena itu, posisi aparat perlu dilihat bukan hanya dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kekuatan tersebut digunakan. Negara membutuhkan institusi yang mampu menjaga ketertiban, menghadapi ancaman, serta melindungi masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai hukum.
Kekuatan Negara untuk Melindungi
TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya berada dalam kerangka penyelenggaraan negara. TNI berkaitan dengan pertahanan negara, sementara Polri memiliki fungsi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Perbedaan mandat tersebut menunjukkan bahwa kekuatan aparat harus digunakan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
Kekuatan negara memperoleh makna ketika digunakan untuk melindungi kehidupan masyarakat. Keamanan bukan hanya tentang tidak adanya ancaman fisik, tetapi juga tentang adanya rasa aman dalam menjalankan aktivitas, memperoleh pelayanan, menyampaikan pendapat sesuai hukum, dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ketakutan yang tidak semestinya.
Karena itu, ukuran keberadaan aparat tidak seharusnya hanya terlihat ketika terjadi krisis. Dalam kehidupan normal pun, masyarakat membutuhkan institusi yang mampu memberikan perlindungan secara profesional dan menjaga ketertiban tanpa menghilangkan hak-hak warga negara.
Kedaulatan Rakyat Bukan Sekadar Istilah
Kedaulatan rakyat sering dibicarakan dalam konteks politik dan pemerintahan. Namun, maknanya juga berkaitan dengan bagaimana seluruh perangkat negara menjalankan kewenangannya. Jika negara dibangun untuk kepentingan masyarakat, maka lembaga yang memiliki kekuatan juga harus menjalankan tugas dalam kerangka kepentingan tersebut.
Kedaulatan rakyat tidak berarti aparat harus mengikuti setiap tuntutan masyarakat tanpa mempertimbangkan hukum. Justru hukum menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar hubungan antara negara dan warga berlangsung secara tertib. Aparat memiliki kewenangan, masyarakat memiliki hak, dan keduanya berada dalam kerangka konstitusi.
Di sinilah pentingnya profesionalitas. Aparat yang profesional tidak menjadikan kedekatan dengan kelompok tertentu sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Ia bekerja berdasarkan mandat yang telah ditentukan, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang memperoleh perlindungan yang setara.
Perspektif Islam: Berdiri untuk Keadilan
Islam memberikan prinsip yang kuat mengenai keadilan dalam menjalankan amanah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah ayat 8:
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Ayat tersebut mengingatkan bahwa keadilan harus menjadi prinsip dalam memperlakukan manusia. Kekuasaan dan kekuatan tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil hanya karena perbedaan kelompok, kepentingan, atau kedudukan.
Prinsip ini relevan bagi aparat negara karena kewenangan yang mereka miliki membawa konsekuensi besar. Ketika kekuatan digunakan dengan adil, masyarakat dapat merasakan perlindungan. Sebaliknya, jika kewenangan diterapkan secara tidak proporsional, kepercayaan publik dapat mengalami persoalan.
Dalam perspektif amanah, menjaga rakyat bukan berarti memanjakan masyarakat atau membenarkan seluruh tindakan warga. Perlindungan justru membutuhkan ketegasan yang tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.
Kepercayaan Rakyat Dibangun dari Tindakan
Kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri tidak muncul hanya melalui slogan atau komunikasi publik. Cara aparat merespons persoalan, memberikan pelayanan, menangani konflik, dan menjalankan kewenangan akan membentuk persepsi publik terhadap lembaga.
Karena itu, hubungan aparat dan masyarakat perlu dibangun melalui profesionalitas. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ketika membutuhkan perlindungan, institusi negara hadir berdasarkan prosedur yang jelas. Pada saat yang sama, aparat membutuhkan dukungan masyarakat agar tugas keamanan dapat berjalan secara efektif.
Kepercayaan juga berkaitan dengan akuntabilitas. Ketika terjadi persoalan, masyarakat membutuhkan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh pemeriksaan yang transparan. Akuntabilitas tidak selalu berarti melemahkan institusi. Justru mekanisme pertanggungjawaban dapat membantu menjaga kredibilitas lembaga dalam jangka panjang.
Menjaga Negara Bukan Berarti Menjaga Kekuasaan
Perbedaan antara menjaga negara dan menjaga kekuasaan perlu dipahami secara jelas. Negara memiliki kepentingan yang lebih luas dan berkelanjutan, sedangkan kekuasaan pemerintahan dapat berubah melalui mekanisme yang berlaku. Aparat perlu menjalankan mandatnya berdasarkan hukum dan fungsi kelembagaan, bukan berdasarkan kepentingan personal.
Ketika institusi keamanan dipersepsikan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan tertentu, hubungan antara aparat dan masyarakat dapat mengalami ketegangan. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat bahwa aparat bekerja berdasarkan mandat dan aturan, kepercayaan terhadap institusi dapat tumbuh.
Karena itu, kekuatan aparat seharusnya diarahkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang memungkinkan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki aparat dengan kemampuan besar, tetapi negara yang mampu memastikan kekuatan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Partai X: Kekuatan Aparat Harus Kembali kepada Fungsi Perlindungan
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengatakan bahwa hubungan antara aparat dan masyarakat perlu dibangun melalui orientasi perlindungan.
“Ketika kita berbicara tentang TNI dan Polri, kita tidak hanya berbicara tentang kekuatan. Kita harus berbicara tentang untuk apa kekuatan itu digunakan. Masyarakat membutuhkan aparat yang kuat, tetapi kekuatan tersebut harus hadir untuk menjaga negara dan melindungi rakyat,” ujar Rinto.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila aparat konsisten menjalankan mandatnya.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan rasa aman, tetapi juga kepastian bahwa aparat bekerja berdasarkan aturan dan memperlakukan masyarakat secara adil. Kalau profesionalitas, keadilan, dan akuntabilitas dijaga, hubungan antara aparat dan rakyat akan semakin kuat,” lanjutnya.
Pada akhirnya, TNI Polri dan kekuasaan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: kekuatan negara harus memiliki tujuan perlindungan. Aparat bukan sekadar pemegang kewenangan, tetapi bagian dari sistem yang bertugas menjaga kehidupan masyarakat dan keberlangsungan negara.
Dalam perspektif Islam, kekuatan yang diberikan kepada manusia selalu membawa amanah. Karena itu, menjaga negara tidak cukup dengan memastikan wilayah dan ketertiban tetap terpelihara. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan adil, masyarakat memperoleh perlindungan, dan setiap kewenangan tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
